Lompat ke konten utama

Kata Papua

Danantara Serap Tenaga Kerja, Gerakkan Ekonomi Rakyat - Kata Papua

Danantara Serap Tenaga Kerja, Gerakkan Ekonomi Rakyat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Rahman Prawira

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menorehkan prestasi gemilang pasca peluncuran badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang berfungsi sebagai superholding BUMN. Dengan mandat mengelola aset nasional senilai sekitar US$ 900 miliar atau sekitar Rp14.700 triliun, Danantara tampil sebagai motor baru dalam arsitektur ekonomi Indonesia modern. Kehadiran Danantara dinilai mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan sekaligus menarik arus investasi global secara berkelanjutan.

Danantara didesain bukan sekadar sebagai entitas pengelola aset, melainkan sebagai instrumen strategis pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Superholding ini akan mengonsolidasikan tujuh BUMN utama termasuk Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) untuk menciptakan sinergi antar sektor melalui investasi terintegrasi dan profesional. Dengan model tata kelola yang transparan dan berstandar global, Danantara mampu mendorong efisiensi, inovasi, dan daya saing BUMN di pasar internasional.

Pada tahap awal, Danantara memperoleh fasilitas pendanaan sekitar US$ 20 miliar yang akan dialokasikan ke 20 proyek strategis, mencakup penguatan energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, hingga proyek teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan data center. Strategi ini diyakini dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) ekonomi untuk menstimulasi pertumbuhan, sekaligus membuka lapangan kerja berkualitas di berbagai sektor vital. Lebih dari sekadar simbol kekuatan finansial, Danantara didesain sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi nasional secara inklusif, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Dalam pidato kenegaraan terbaru pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Danantara, bersama 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih, menjadi pendorong terciptanya jutaan lapangan kerja baru yang berkualitas sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Hal ini diwujudkan melalui distribusi kebutuhan rumah tangga seperti beras, minyak goreng, Liquefied Petroleum Gas (LPG), hingga pupuk bersubsidi. Inovasi tersebut juga membuka peluang besar bagi pengembangan sektor produksi, distribusi, dan hilir, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang semakin kuat dan berkelanjutan.

Dengan kolaborasi antara kebijakan nasional Danantara dan kekuatan lokal dari Koperasi Merah Putih, pemerintah menghadirkan sebuah model ekonomi sinergis dari pusat ke desa, dan dari desa menuju ekonomi nasional yang inklusif. Sinergi ini menjadi simbol konkret komitmen pemerintah dalam membangun kekuatan ekonomi di akar rumput, menjamin akses kebutuhan dasar, mendorong pertumbuhan inklusif sehingga mampu menciptakan lapangan kerja nyata bagi masyarakat luas.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menekankan bahwa percepatan investasi dan hilirisasi oleh Danantara akan menjadi motor utama penguatan ekonomi nasional. Langkah ini diyakini dapat membuka banyak lapangan kerja, terutama di sektor energi, ketahanan pangan, dan perikanan. Tak hanya itu, keberadaan Danantara juga menjadi titik balik menuju pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 7–8 persen, berkat penetrasi investasi asing secara masif, dari mitra seperti China, Jepang, dan Uni Eropa. Ini tentunya membuka peluang kerja yang luas, mulai dari sektor hulu hingga hilir, dari pertanian hingga energi terbarukan.

Kepala Badan Percepatan Pengentas Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko mengatakan dalam pengentasan kemiskinan pemerintah bergerak melalui integrasi Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Kopdes Merah Putih. Strategi yang diterapkan Danantara merupakan salah satu sinergi kebijakan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), dan pembangunan desa. Kombinasi Danantara dan jaringan luas koperasi Merah Putih telah menciptakan ekosistem ekonomi akar rumput yang kuat, mempererat distribusi, dan menghindari monopoli pasar.

Sementara itu, struktur kelembagaan Danantara memberi pondasi kelembagaan yang kuat, inklusif, dan profesional. Di puncak struktur, Presiden Prabowo Subianto menempati posisi sebagai pembina utama dan penanggung jawab. Di bawahnya, terdapat Dewan Pengawas, yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional seperti Erick Thohir (Ketua), Muliaman Darmansyah Hadad (Wakil Ketua), dan Sri Mulyani Indrawati, juga mencakup para Menteri Koordinator dan Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota. Pada tingkat operasional, Danantara dipimpin langsung oleh Rosan Roeslani sebagai CEO, yang bertugas menggerakkan sehari-hari lembaga ini. Ia dibantu oleh Dony Oskaria sebagai COO (Holding Operasional) dan Pandu Patria Sjahrir sebagai CIO (Holding Investasi). Dengan ini Danantara memiliki pijakan kuat dalam pelaksanaan agenda nasional inklusif dan berorientasi rakyat.

Danantara, bersama jaringan koperasi Merah Putih dan program sosial seperti MBG dan Sekolah Rakyat, menghadirkan peluang riil bagi terciptanya ekonomi kerakyatan yang merata dan berkeadilan. Di usia negara yang memasuki fase kematangan pembangunan ekonomi, model pembangunan inklusif ini adalah jawaban terhadap tantangan ketimpangan dan pengangguran struktural. Dengan komitmen tinggi Danantara akan mampu menjadi penanda baru dalam sejarah pembangunan Indonesia yakni dengan menjadikan kekayaan negara sebagai milik rakyat, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, memberdayakan desa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, adil, dan berkelanjutan.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa 

Oleh: Gavin Asadit Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa. Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh. Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang. Muhamad Mardiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat silaturahim agar masyarakat dapat menghadapi perbedaan secara lebih tenang dan dewasa. Semangat tersebut menjadi relevan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang selama momentum September Hitam 2026. Isu September Hitam tidak semestinya menjadi alasan masyarakat untuk saling berhadapan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bahwa sejarah harus dipelajari secara objektif agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran dan mencegah terulangnya berbagai persoalan kemanusiaan. Aktivis pemuda dan mahasiswa M. Fad mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dalam momentum September Hitam 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut M. Fad, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Sebagai kelompok yang dekat dengan tradisi intelektual dan gerakan sosial, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan dan data, bukan sekadar mengikuti arus informasi yang sedang ramai. Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Ruang diskusi, edukasi, kajian sejarah, serta kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sekaligus mencegah konflik akibat kesalahpahaman informasi. Peran generasi muda semakin penting karena sebagian besar percakapan mengenai September Hitam berlangsung di ruang digital. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan. Penggunaan media sosial tanpa kemampuan memilah informasi dapat menimbulkan persoalan baru. Konten yang dipotong dari konteks, judul provokatif, hingga informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam edukasi HAM, media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai isu, tetapi informasi yang ditemukan tetap perlu diperdalam melalui sumber kredibel dan pembelajaran komprehensif. Generasi muda perlu memahami sejarah pelanggaran HAM secara utuh, bukan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pembelajaran agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama semakin kuat. Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan sosial. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi sarana mendorong perbaikan. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan antarsesama warga negara. Persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Persatuan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan penghormatan terhadap satu sama lain. Perbedaan pilihan, pendapat, maupun cara melihat sejarah seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari bangsa yang sama. Dalam konteks September Hitam 2026, generasi muda memiliki kesempatan menunjukkan bahwa refleksi sejarah dapat dilakukan secara dewasa. Mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun ruang publik yang edukatif. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi di media sosial. Memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru menyebarkan konten merupakan langkah sederhana untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan literasi informasi yang kuat, perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa mengganggu persatuan. *) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan