Lompat ke konten utama

Kata Papua

Danantara Tegaskan Penghapusan Tantiem untuk Efisiensi Nasional - Kata Papua

Danantara Tegaskan Penghapusan Tantiem untuk Efisiensi Nasional

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Yudhistira Mahendra

Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui kebijakan yang dianggap fundamental. Presiden Prabowo Subianto menilai pengelolaan BUMN sebelumnya masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan logika bisnis yang sehat.

Terdapat sejumlah perusahaan yang merugi karena struktur komisaris yang dinilai berlebihan. Situasi inilah yang kemudian melatarbelakangi keputusan Presiden untuk memangkas jumlah komisaris serta menghapus praktik pemberian tantiem yang selama ini dinilai membebani keuangan negara tanpa menghasilkan nilai tambah.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan baru yang dilaksanakan melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia merupakan langkah serius untuk menata ulang struktur remunerasi.

Menurut Presiden, BUMN harus menjadi pilar ekonomi nasional yang dikelola secara efisien dan profesional. Seluruh aset yang berada di bawah pengelolaan perusahaan negara seharusnya memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bukan menjadi beban akibat tata kelola yang belum optimal.

Tantiem selama ini dipahami sebagai bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada dewan komisaris maupun direksi sebagai bentuk penghargaan. namun dalam praktiknya, pemberian tantiem kadang masih dilakukan meski perusahaan menghadapi tekanan keuangan.

Presiden menilai sistem seperti itu tidak adil bagi negara maupun masyarakat, sehingga harus dihentikan. Presiden Prabowo menilai istilah asing seperti tantiem seringkali menyamarkan besarnya beban yang ditimbulkan agar publik tidak memahami besarnya beban yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Langkah penghapusan tantiem ini direspons oleh Danantara melalui kebijakan resmi yang tertuang dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025. Aturan tersebut melarang dewan komisaris BUMN dan anak usahanya menerima tantiem, insentif kinerja, maupun bentuk insentif jangka panjang lainnya. Mulai tahun buku 2025, ketentuan ini berlaku bagi seluruh portofolio BUMN yang berada di bawah pengawasan Danantara.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat hingga Rp8 triliun setiap tahun. Angka tersebut akan sangat berarti dalam mendukung efisiensi sekaligus memperkuat daya saing BUMN di tengah persaingan global.

Rosan juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah bentuk pemangkasan hak, melainkan upaya penyelarasan dengan praktik tata kelola perusahaan yang sehat. Komisaris tetap akan memperoleh honorarium bulanan yang layak sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusi mereka, namun tidak lagi diberikan kompensasi berbasis laba perusahaan. Dengan demikian, peran komisaris akan kembali pada fungsi utamanya, yaitu melakukan pengawasan yang independen dan objektif.

Prinsip serupa juga tercantum dalam pedoman internasional OECD mengenai tata kelola perusahaan milik negara. Dalam pedoman tersebut ditegaskan bahwa komisaris sebaiknya tidak menerima insentif berbasis laba agar independensinya tidak terganggu. Kebijakan Danantara dengan demikian sejalan dengan standar global dan memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi.

Selain efisiensi, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap BUMN. Presiden Prabowo menilai bahwa BUMN adalah milik rakyat, sehingga pengelolaannya harus mencerminkan kepentingan publik. Reformasi tata kelola melalui penghapusan tantiem menjadi salah satu bentuk komitmen agar perusahaan negara benar-benar dikelola untuk memberikan manfaat nyata.

Ekonom senior, Piter Abdullah, menilai langkah ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mengakhiri praktik simbolik yang selama ini membebani perusahaan negara. Ia mengingatkan bahwa dalam banyak kasus, nilai tantiem yang diterima komisaris mencapai angka yang fantastis.

Piter memperkirakan, jika dihitung secara nasional, potensi penghematan dari penghapusan tantiem bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Dana sebesar itu, menurutnya, lebih bermanfaat bila dialihkan untuk mendukung transformasi bisnis, riset, maupun peningkatan layanan publik. Baginya, kebijakan ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan juga penataan ulang prioritas pembangunan ekonomi.

Rosan Roeslani menambahkan bahwa reformasi ini merupakan bagian dari agenda besar Danantara untuk menata keseluruhan sistem remunerasi di BUMN. Tujuan akhirnya adalah menciptakan struktur yang lebih adil, berkelanjutan, serta sesuai dengan standar tata kelola internasional. Ia menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti menurunkan kualitas, melainkan justru memperkuat fondasi agar BUMN mampu bersaing di pasar global dengan sistem yang lebih sehat.

Langkah penghapusan tantiem juga menjadi fase lanjutan dari agenda restrukturisasi besar-besaran BUMN yang telah dimulai sejak tahap inbreng dan konsolidasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa transformasi BUMN tidak hanya berhenti pada penggabungan entitas usaha, tetapi juga menyentuh aspek fundamental seperti remunerasi dan tata kelola.

Keputusan ini mencerminkan keberanian politik pemerintah untuk menata kembali sektor strategis negara. Kebijakan yang diambil melalui Danantara bukanlah kebijakan instan, melainkan strategi jangka panjang untuk memperbaiki wajah BUMN di mata publik. Reformasi ini menandai era baru di mana perusahaan negara dituntut untuk benar-benar bekerja demi kepentingan nasional, bukan sekadar memenuhi kepentingan segelintir elit.

Dengan reformasi ini, pemerintah mengirimkan pesan yang jelas bahwa era pemborosan dan kompensasi yang tidak relevan telah berakhir. Ke depan, BUMN diharapkan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Ketidakpastian Global

Oleh: Agus Yanuar Perekonomian Indonesia memperlihatkan daya tahan di tengah ketidakpastian global dengan mencatat pertumbuhan sebesar 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026. Angka yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih bergerak positif, meskipun belum menyamai capaian awal tahun. Kinerja ini menjadi modal untuk menjaga optimisme, sekaligus pengingat bahwa ketahanan ekonomi perlu diperkuat melalui kebijakan konsisten dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 mencapai 5,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut memang lebih rendah daripada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen, tetapi meningkat dibandingkan kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen dan kuartal III 2025 sebesar 5,04 persen. Perbandingan tersebut memperlihatkan momentum perekonomian masih terjaga, meskipun perkembangan setiap kuartal perlu dicermati agar perlambatan tidak berlanjut. BPS mencatat produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada kuartal III 2026 mencapai Rp6.741 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp3.633,2 triliun. Seluruh lapangan usaha berhasil membukukan pertumbuhan positif. Kondisi ini menunjukkan pergerakan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu bidang, melainkan ditopang berbagai sektor yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional. Lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Edy Mahmud menyebutkan bahwa gabungan kelima sektor tersebut mencakup sekitar 65,31 persen dari total PDB nasional. Industri pengolahan memberikan kontribusi 19,22 persen, disusul pertanian 13,46 persen, perdagangan 13,24 persen, konstruksi 10,20 persen, serta pertambangan sebesar 9,19 persen. *Penulis merupakan pengamat kebijakan publik Dari sisi pertumbuhan, industri pengolahan meningkat 5,87 persen dan berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja tersebut memperlihatkan peran industri dalam menciptakan nilai tambah, menjaga produksi, serta mendukung rantai pasok dan kesempatan kerja. Perdagangan tumbuh 7,14 persen dan konstruksi mencapai 6,42 persen, sementara pertambangan kembali mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,91 persen. Adapun pertanian hanya tumbuh 0,46 persen. Angka ini patut menjadi perhatian karena pertanian berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, penghidupan masyarakat pedesaan, dan stabilitas harga kebutuhan sehari-hari. Pertumbuhan tertinggi justru dicatat sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yakni mencapai 11,22 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh bertambahnya hunian kamar hotel serta konsumsi masyarakat di rumah makan dan restoran. Perkembangan ini mencerminkan aktivitas pariwisata dan mobilitas masyarakat yang turut menggerakkan industri perhotelan, kuliner, transportasi, serta berbagai usaha kecil di daerah wisata. Selanjutnya, sektor jasa keuangan mencatat pertumbuhan sebesar 8,47 persen berkat peningkatan intermediasi perbankan. Sementara itu, jasa lainnya tumbuh 8,32 persen, antara lain didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara. Pertumbuhan berbagai sektor jasa tersebut memperlihatkan bahwa permintaan domestik dan mobilitas masyarakat masih menjadi penopang penting perekonomian Indonesia. BPS juga mengungkapkan bahwa industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar pada kuartal III 2026 dengan kontribusi mencapai 1,20 poin persentase. Edy Mahmud menjelaskan bahwa dari total pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen, sebanyak 1,20 poin persentase berasal dari industri pengolahan. Selain itu, perdagangan menyumbang 0,94 poin persentase, konstruksi 0,62 poin persentase, informasi dan komunikasi 0,49 poin persentase, sedangkan sektor lainnya memberikan kontribusi sebesar 2,22 poin persentase. Dalam setahun terakhir, pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui penguatan kebijakan fiskal, keberlanjutan pembangunan, serta pemeliharaan aktivitas ekonomi domestik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen penting untuk meredam tekanan ekonomi atau shock absorber. Berbagai upaya menjaga konektivitas, memperkuat layanan dasar, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif turut menjadi bagian dari strategi mempertahankan pertumbuhan. Keberhasilan tersebut perlu terus ditingkatkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Meskipun demikian, capaian positif tersebut tidak berarti Indonesia terbebas dari berbagai tantangan. Pertumbuhan sektor pertanian yang masih terbatas, kebutuhan meningkatkan daya saing industri, serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi global tetap membutuhkan perhatian serius. Pemerintah perlu memastikan kebijakan anggaran berjalan tepat sasaran, sementara dunia usaha didorong meningkatkan investasi, inovasi, dan produktivitas agar perekonomian semakin kuat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan menganalisis perkembangan ekonomi terkini sekaligus prospek perekonomian menjelang akhir tahun. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 tetap kuat di sekitar 5,5 persen. Optimisme tersebut didasarkan pada aktivitas ekonomi domestik yang diyakini masih menjadi penopang utama serta peran APBN yang stabil dan kuat dalam menghadapi berbagai guncangan. Suahasil menegaskan bahwa sinergi kebijakan dan momentum aktivitas ekonomi harus terus dijaga untuk mendukung pencapaian target tersebut. Oleh karena itu, koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi penting agar berbagai peluang pertumbuhan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen pada kuartal