Kata Papua

Deklarasi Menteri WWF ke-10 Angkat Pengelolaan Air Terpadu pada Pulau Kecil - Kata Papua

Deklarasi Menteri WWF ke-10 Angkat Pengelolaan Air Terpadu pada Pulau Kecil

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Deklarasi Menteri WWF ke-10 Angkat Pengelolaan Air Terpadu pada Pulau Kecil

BALI — Deklarasi Menteri dalam World Water Forum (WWF) ke-10 mengangkat pengelolaan air secara terpadu pada pulau-pulau kecil dunia.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa salah satu poin penting dalam pelaksanaan Deklarasi Menteri dalam WWF adalah mengenai kepentingan pulau-pulau kecil.

Indonesia selaku tuan rumah ajang forum air tingkat dunia itu mengangkat dan mendorong isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu pada pulau-pulau kecil.

Bukan hanya itu, namun bangsa ini juga mengusulkan adanya peringatan Hari Danau Sedunia yang merupakan sumber pasokan air untuk menghidupi manusia sekaligus memiliki fungsi sosial dan ekonomi di masyarakat.

Menurut Menteri Basuki, peringatan Hari Danau Sedunia tersebut bukan hanya sekadar simbolis saja, namun sebagai salah satu kunci utama untuk menjaga kelestarian danau di seluruh dunia.

“Kita harus menjaga danau untuk memperpanjang hidupnya, inilah gunanya peringatan Hari Danau Sedunia,” ujar Ketua Harian Panitia Nasional Penyelenggara WWF ke-10 itu.

Pada pelaksanaan forum air tingkat dunia ke-10 di Indonesia ini mampu mencetak sejarah dengan pertama kalinya menghasilkan Deklarasi Menteri.

Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi keberhasilan Indonesia selaku tuan rumah dalam menyusun daftar proyek terkait air yang memang menjadi andalan dari berbagai negara.

“Selain Deklarasi Menteri, salah satu yang menjadi capaian pada forum ini adalah berhasilnya Indonesia menyusun daftar proyek terkait air yang menjadi andalan dari berbagai negara,” katanya.

Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan perhelatan WWF ke-10 di Bali membuat para delegasi sangat terkesan.

Dalam pemaparannya, tidak sedikit diantara para delegasi dunia mengaku sangat kagum dengan bagaimana kemajuan Indonesia.

Bahkan, Presiden Fiji menyatakan bahwa dirinya telah menyaksikan secara langsung bagaimana kemajuan Tanah Air.

“Pimpinan negara yang mengunjungi Tahura juga menyatakan kekagumannya dengan kemajuan Indonesia. Presiden Fiji bahkan menyatakan jika ia tidak percaya jika tidak menyaksikan secara langsung kemajuan Indonesia saat ini,” kata Luhut.

***

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.