Demonstrasi yang Bermartabat Harus Menghindari Fitnah dan Provokasi
Oleh : Abdul Razak
Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu pilar utama demokrasi Indonesia. Hak tersebut dijamin oleh konstitusi dan menjadi sarana bagi masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun aspirasi kepada pemerintah. Namun, kebebasan tersebut juga harus diiringi dengan tanggung jawab. Demonstrasi yang sehat seharusnya mengedepankan fakta, argumentasi yang rasional, serta menjauhi fitnah, disinformasi, dan provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Demokrasi tidak hanya membutuhkan ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga budaya dialog yang menghargai perbedaan pandangan. Aspirasi yang disampaikan secara terbuka akan lebih efektif apabila dibangun di atas data dan disampaikan dengan cara yang menghormati semua pihak. Sebaliknya, narasi yang tidak didukung fakta justru berpotensi menciptakan kesalahpahaman dan memperkeruh situasi.
Prinsip tersebut terlihat dalam peristiwa kuliah umum Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan. Saat dua mahasiswa melakukan interupsi mengenai situasi di Papua, suasana sempat memanas. Namun, Amran memilih mengajak kedua mahasiswa tersebut berdialog secara langsung di atas panggung. Pendekatan itu menunjukkan bahwa kritik tidak harus dibalas dengan konfrontasi, tetapi dapat diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka.
Dalam dialog tersebut, Amran mengingatkan bahwa generasi muda merupakan penerus bangsa yang harus mengedepankan komunikasi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Menurutnya, setiap orang yang ingin berkontribusi bagi negara harus siap menerima kritik maupun berbagai tudingan yang belum tentu benar. Karena itu, respons yang tepat bukanlah saling menyerang, melainkan membangun diskusi yang dilandasi data dan fakta.
Dialog tidak berhenti setelah acara selesai. Amran kembali berdiskusi dengan kedua mahasiswa selama lebih dari 15 menit. Pembahasan tidak hanya menyangkut Papua, tetapi juga persoalan pertanian, kesejahteraan petani, hingga komoditas kedelai. Setelah memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif, kedua mahasiswa mengaku mendapatkan perspektif baru mengenai berbagai kebijakan pemerintah. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi yang terbuka mampu memperkaya pemahaman kedua belah pihak sekaligus meredakan ketegangan.
Dalam kesempatan yang sama, Amran juga menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan kritik yang bersifat membangun. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi fitnah ataupun narasi yang sengaja dirancang untuk menjatuhkan pihak tertentu. Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral dalam menjaga persatuan bangsa.
Nilai yang sama juga relevan dalam menyikapi berbagai demonstrasi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, MBG memang masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Namun, pemerintah memilih melakukan evaluasi dan penyempurnaan program daripada menghentikannya, mengingat manfaat yang telah dirasakan oleh jutaan penerima.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi pelaksanaan MBG tanpa mengurangi komitmen terhadap keberlanjutan program. Penyesuaian anggaran dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana sekaligus memastikan pelaksanaan program tetap berjalan optimal. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengawasan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan memantau penggunaan anggaran di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar pelaksanaannya semakin akuntabel.
Pandangan serupa disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki implementasi kebijakan. Program berskala nasional memang memerlukan proses penyempurnaan karena tantangan di lapangan tidak selalu dapat diprediksi sejak awal. Oleh sebab itu, perbaikan berkelanjutan menjadi langkah yang lebih konstruktif dibandingkan penghentian program sebelum manfaatnya dirasakan secara optimal.
Di sisi lain, masyarakat juga dituntut semakin cermat dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang digital. Tidak semua narasi yang berkembang memiliki dasar yang kuat. Salah satu contohnya adalah isu yang menyebut Indonesia berada di ambang kebangkrutan. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membantah narasi tersebut dengan menjelaskan bahwa perekonomian nasional masih memiliki fondasi yang kuat, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, surplus neraca perdagangan, kekayaan sumber daya alam, serta posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyebaran disinformasi dapat berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses klarifikasi. Apabila masyarakat tidak melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, opini publik dapat terbentuk berdasarkan narasi yang keliru dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Karena itu, literasi digital dan kemampuan memeriksa kebenaran informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
Pada akhirnya, kualitas demonstrasi tidak ditentukan oleh besarnya massa yang turun ke jalan, melainkan oleh substansi aspirasi yang disampaikan. Kritik yang didukung data, argumentasi yang kuat, serta disampaikan secara damai akan lebih mudah diterima sebagai bahan evaluasi kebijakan dibandingkan tuduhan tanpa bukti atau provokasi yang memicu konflik.
Mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi melalui tradisi berpikir kritis, riset, dan dialog. Di sisi lain, pemerintah juga perlu terus membuka ruang komunikasi yang inklusif agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara langsung. Pengalaman dialog di Universitas Sumatera Utara menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka mampu membangun saling pengertian dan menghasilkan solusi yang lebih konstruktif.
Demokrasi yang sehat tidak lahir dari saling membungkam, tetapi juga tidak akan berkembang apabila ruang publik dipenuhi fitnah, provokasi, dan disinformasi. Aspirasi yang disampaikan secara damai, argumentatif, dan berbasis fakta akan memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan publik sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Dengan demikian, demonstrasi tetap menjadi instrumen demokrasi yang bermartabat, menjaga stabilitas nasional, dan mendukung keberlanjutan pembangunan Indonesia.
)* Analis Politik dan Kebijakan Publik
