Lompat ke konten utama

Kata Papua

Disrupsi AI Diwaspadai, Pemerintah Dorong Perlindungan Data dan Konten Jurnalistik - Kata Papua

Disrupsi AI Diwaspadai, Pemerintah Dorong Perlindungan Data dan Konten Jurnalistik

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif menghadapi disrupsi teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) yang berkembang pesat. Selain mendorong transformasi digital dan produktivitas di berbagai sektor, AI juga menghadirkan tantangan terkait perlindungan data, hak cipta, dan keberlanjutan industri media.

Karena itu, pemerintah mendorong penyusunan tata kelola AI yang mampu menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan kepentingan publik.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus mematangkan penyusunan tata kelola hak cipta di era AI dengan menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini bertujuan menghadirkan regulasi yang melindungi karya jurnalistik sekaligus menjaga keberlangsungan industri media.

Pemerintah juga menghimpun pandangan pelaku industri mengenai perlindungan karya jurnalistik, pemanfaatan AI, serta mekanisme kerja sama antara platform digital dan perusahaan media.

“Kami prihatin terhadap beberapa isu yang menjadi perbincangan di kalangan komunitas media. Kami ingin mendengar pandangan dan rencana Anda. Kami juga menghargai kontribusi besar Google dalam menjaga ekosistem media di Indonesia tetap sehat,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria.

Pemerintah menilai tata kelola AI harus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan tanpa menghambat inovasi.

“Penting bagi kita menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi, perlindungan hak penerbit, serta kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.” ucap Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas

Perlindungan terhadap data dan konten jurnalistik menjadi perhatian utama karena AI generatif memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk menghasilkan konten baru. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme yang jelas terkait penggunaan karya jurnalistik, penghormatan terhadap hak cipta, serta pola kerja sama yang adil antara platform digital dan perusahaan media agar industri pers tetap berkelanjutan.

Pemerintah juga terus mengkaji dampak AI terhadap industri media. Sejumlah perusahaan pers melaporkan penurunan trafik pembaca yang berdampak pada pendapatan, sehingga diperlukan model bisnis yang lebih adaptif untuk menjawab perubahan ekosistem digital.

Pemerintah berkomitmen menyusun regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, transparansi, serta keberlanjutan industri media nasional.

Melalui komunikasi yang intensif dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis mampu mewujudkan tata kelola ruang digital yang lebih sehat, mendorong inovasi, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi karya jurnalistik dan keberlangsungan industri media nasional.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Lapangan Kerja, Upskilling, dan Kepastian Usaha Harus Menjadi Napas RUU Ketenagakerjaan

Oleh : Abdul Razak Pemerintah bersama DPR RI tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan sebagai upaya menjawab perubahan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Regulasi baru tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan pekerja, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, mendorong peningkatan keterampilan, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan pembahasan RUU tersebut kini berlangsung secara intensif bersama DPR. Pemerintah menargetkan regulasi mengenai perlindungan tenaga kerja itu dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. Yassierli menilai tantangan ketenagakerjaan nasional tidak ringan. Dari sekitar 155 juta angkatan kerja Indonesia, sekitar 60 persen berada di sektor informal. Kelompok tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan pekerja formal karena sebagian besar belum memperoleh jaminan sosial maupun perlindungan hari tua yang memadai. Menurut Yassierli, kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan ketenagakerjaan dapat mencakup seluruh pekerja tanpa membedakan status formal maupun informal. Regulasi baru diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat dalam memberikan kepastian hak sekaligus memperluas kepesertaan program perlindungan sosial. Yassierli menyebut penyelesaian regulasi tersebut diharapkan menjadi tonggak baru perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. Selain melalui pembentukan undang-undang, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mendorong peningkatan kepesertaan perlindungan sosial bagi pekerja. Urgensi perlindungan tersebut semakin besar seiring Indonesia menghadapi perubahan struktur demografi. Saat ini Indonesia masih menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Namun, kondisi tersebut tidak akan berlangsung selamanya karena Indonesia diproyeksikan memasuki fase aging population. Yassierli menekankan pentingnya penguatan program dana pensiun agar masyarakat yang memasuki usia lanjut tetap memiliki sumber pendapatan dan tidak sepenuhnya bergantung kepada generasi yang masih produktif. Menurutnya, menjaga kehidupan masyarakat setelah masa kerja merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Di sisi lain, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan juga perlu menjawab kebutuhan pekerja di tengah perubahan struktur ekonomi dan teknologi. Perlindungan tidak cukup hanya diberikan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi juga perlu disertai upaya meningkatkan kemampuan pekerja agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri. Program upskilling dan reskilling menjadi semakin relevan karena perkembangan teknologi dapat mengubah jenis pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, serta pola hubungan kerja. Pekerja perlu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan agar tidak tertinggal oleh perubahan dunia usaha. Dengan demikian, perlindungan ketenagakerjaan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Pada saat yang sama, kepastian usaha juga menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan agar mampu mengambil keputusan investasi, melakukan ekspansi, serta menciptakan lapangan pekerjaan secara berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan bahwa DPR mengusulkan perluasan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk mekanisme jaminan pesangon. Usulan tersebut tercantum dalam Pasal 129 RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan merupakan inisiatif DPR, bukan usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia maupun serikat buruh. Nihayatul menjelaskan, selama ini perusahaan pada dasarnya telah melakukan pencadangan kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam PSAK 24. Namun, dana tersebut masih berada di dalam perusahaan dan belum dipisahkan dari kekayaan perusahaan. Karena itu, DPR mengusulkan agar dana jaminan pesangon dikelola melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mekanisme tersebut dinilai dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus mengurangi potensi beban perusahaan ketika terjadi persoalan keuangan atau pemutusan hubungan kerja. Nihayatul mengatakan usulan tersebut salah satunya berkaca pada kasus perusahaan yang mengalami kepailitan dan kemudian tidak mampu memenuhi kewajiban pesangon. Kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi salah satu contoh yang disebutnya karena berdampak terhadap sekitar 10.000 pekerja. Menurut Nihayatul, mekanisme jaminan pesangon perlu diperkuat agar pekerja tetap memperoleh hak ketika perusahaan menghadapi kondisi sulit. DPR juga mendorong adanya kontribusi pemerintah dalam skema tersebut, sehingga pembiayaan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Penguatan perlindungan pekerja pada akhirnya perlu ditempatkan dalam kerangka yang seimbang. Regulasi harus mampu menjamin hak pekerja, mendorong peningkatan kompetensi, sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Keseimbangan tersebut penting agar perlindungan tidak menjadi beban yang menghambat penciptaan lapangan kerja, melainkan menjadi fondasi hubungan industrial yang lebih sehat. Dengan target penyelesaian pada akhir