Kata Papua

Dosen Ekonomi Universitas Indonesia: Manfaat KTT ASEAN Dapat Dirasakan Seluruh Masyarakat Indonesia - Kata Papua

Dosen Ekonomi Universitas Indonesia: Manfaat KTT ASEAN Dapat Dirasakan Seluruh Masyarakat Indonesia

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Dosen Ekonomi Universitas Indonesia: Manfaat KTT ASEAN Dapat Dirasakan Seluruh Masyarakat Indonesia

NTT – Dosen Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty mengatakan, bahwa momen Presidensi KTT ASEAN 2023 akan membawa harum nama Indonesia jika sukses menyelenggarakan KTT ASEAN 2023 seperti KTT G20 beberapa waktu lalu. Telissa juga menyatakan bahwa presidensi KTT ASEAN 2023 wajib didukung oleh masyarakat Indonesia.

“Akan ada sumbangan ekonomi dan kehormatan bagi Indonesia jika sukses menyelenggarakan KTT ASEAN 2023,” kata Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty di Jakarta.

“Misalnya, kedatangan para peserta delegasi menjadi peluang membawa devisa dan investasi. Apalagi diperkirakan ribuan orang akan datang sehingga menjadi peluang perbaikan citra Indonesia dan mendatangkan penerimaan dari sektor ekonomi, pariwisata dan perdagangan,” tambah Prof. Dr. Telisa.

Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN sehingga peningkatan ekonomi hampir 5 persen dapat mendorong perekonomian tumbuh positif di seluruh negara ASEAN.

Apalagi, katanya, ASEAN telah bermitra dengan negara-negara besar seperti AS, Jepang, China, Korea Selatan, Uni Eropa, dan lain-lain.

Karena pelaksanaan Keketuaan KTT ASEAN 2023 selaras dengan kepentingan masyarakat, maka peran serta dukungan dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam forum ini sangat penting.

“Apalagi Tiga Pilar “Priorities Economic Deliverables” (ekonomi prioritas yang disampaikan) meliputi (1) “Recover-Rebuilding” untuk memastikan pemulihan, pertumbuhan ekonomi, memitigasi risiko inflasi, dan volatilitas aliran modal, (2) “Digital Economy” untuk memperkuat inklusi keuangan dan literasi digital, termasuk meningkatkan interkonektivitas sistem pembayaran regional, dan (3) “Sustainability” di mana ASEAN menjadi kawasan terdampak bencana alam dan risiko perubahan iklim, ASEAN perlu bersama menuju ekonomi hijau, antara lain melalui penyusunan “ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance dan Study on the Role of Central Banks in Managing Climate and Environment-Related Risk,” jelasnya.

Dirinya juga menambahkan bahwa ketiga pilar tersebut sangat dibutuhkan para pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat bersaing di pasar internasional. Misalnya, ekonomi digital peluang UMKM, termasuk dari daerah terpencil, terluar/terdepan, dan tertinggal.

“Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur dan investasi infrastruktur berkelanjutan akan sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)” kata Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty.

Dirinya mengharapkan KTT ASEAN 2023 bisa memberikan trickle down effect pada ekonomi lokal. Peserta negara ASEAN diharapkan bisa mengenal Indonesia lebih dekat juga potensi ekonomi kita tidak hanya di kota besarnya tetapi juga kota kecil seperti Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Senada, Peneliti Makara Insight Satya Aji Pratama, S.Kom mengatakan, akan ada banyak dampak positif dari gelaran KTT ASEAN di Labuan Bajo. Gelaran KTT ASEAN di Labuan Bajo disebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya daerah NTT.

“Dari sisi ekonomi, seluruh rangkaian acara penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 itu banyak memberikan manfaat langsung bagi Indonesia, terutama mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Most Popular

Categories

Related Post

Uncategorized
Langkah Nyata Pemerintah Putus Aliran Dana Judi Daring Lewat Pemblokiran Rekening dan e-Wallet Oleh : Andi Mahesa Judi daring telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Perkembangannya yang pesat di era digital memanfaatkan berbagai celah teknologi untuk beroperasi, termasuk melalui sistem perbankan dan layanan keuangan berbasis dompet digital. Transaksi yang cepat, anonim, dan lintas batas membuat peredaran uang hasil judi daring semakin sulit dilacak tanpa intervensi tegas dari negara. Menyadari hal ini, pemerintah bergerak cepat untuk memutus aliran dana yang menjadi urat nadi praktik ilegal tersebut. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah pemblokiran rekening dormant dan e-wallet yang terindikasi digunakan dalam transaksi judi daring. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, berkomitmen untuk menindak tegas setiap dompet digital yang terlibat dalam tindak pidana judi daring. Berdasarkan data, PPATK mencatat deposit judi daring melalui e-wallet mencapai Rp 1,6 triliun, dengan jumlah transaksi fantastis hingga 12,6 juta kali. Angka ini mencerminkan skala masalah yang tidak dapat dianggap remeh. Pemblokiran dilakukan tidak hanya terhadap e-wallet yang aktif digunakan, tetapi juga yang terbengkalai atau dormant, karena keduanya berpotensi disalahgunakan oleh jaringan pelaku. Ivan menjelaskan bahwa penanganan terhadap e-wallet atau platform fintech memerlukan pendekatan berbeda dibanding rekening konvensional. Teknologi yang digunakan lebih dinamis dan terhubung langsung dengan ekosistem digital, sehingga metode pengawasan dan pemblokiran harus adaptif. Sebelumnya, PPATK telah menerapkan kebijakan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan, dengan temuan lebih dari 140 ribu rekening dormant yang menganggur lebih dari 10 tahun. Banyak di antaranya digunakan untuk aktivitas ilegal, mulai dari jual beli rekening hingga praktik pencucian uang, sehingga intervensi segera menjadi kebutuhan mendesak. Langkah pemerintah ini mencerminkan strategi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pemutusan jalur pendanaan. Dalam konteks kejahatan siber, pemblokiran akses keuangan adalah bentuk pencegahan yang efektif untuk melumpuhkan operasional jaringan. Pemblokiran massal menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan menjadi surga bagi pelaku judi daring yang memanfaatkan teknologi untuk menghindari hukum. Dengan memutus aliran dana, pemerintah juga melindungi masyarakat dari risiko finansial dan jebakan yang sering kali menjerumuskan mereka dalam lilitan hutang. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa Kemenko Polkam, Brigjen Polisi Adhi Satya Perkasa, menambahkan bahwa pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring. Forum ini berfungsi sebagai pusat sinergi lintas lembaga untuk memastikan langkah pemberantasan berjalan efektif. Dalam pandangannya, penindakan hukum harus diiringi dengan edukasi publik, penguatan regulasi, dan pengamanan ruang siber dari konten negatif. Dengan demikian, penanggulangan judi daring tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berkelanjutan. Adhi menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi judi daring yang kerap beroperasi lintas negara. Tanpa kerja sama global, jaringan pelaku akan selalu menemukan celah untuk memindahkan server, mengaburkan transaksi, dan menghindari jerat hukum. Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing agar tidak menjadi titik rawan penyusupan sistem oleh konten judi daring. Pengawasan di tingkat lokal menjadi kunci karena peredaran aplikasi ilegal seringkali memanfaatkan distribusi melalui jalur yang sulit dijangkau otoritas pusat. Keberhasilan pemberantasan judi daring, menurut Adhi, tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Dibutuhkan gerakan kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan aman. Peran masyarakat, media, akademisi, dan sektor swasta sangat penting dalam membentuk ekosistem digital yang tangguh terhadap infiltrasi konten negatif. Kesadaran publik akan bahaya judi daring harus terus ditumbuhkan agar pencegahan berjalan dari hulu, bukan sekadar penindakan di hilir. Langkah tegas pemerintah melalui PPATK dan Kemenko Polkam menjadi bukti keseriusan negara dalam melindungi warganya dari bahaya judi daring. Dengan kombinasi antara teknologi pengawasan, regulasi yang adaptif, dan kerja sama lintas sektor, peluang pelaku untuk bersembunyi semakin sempit. Pemblokiran rekening dormant dan e-wallet bukan sekadar tindakan administratif, tetapi bagian dari strategi komprehensif memutus ekosistem finansial kejahatan siber. Di saat yang sama, upaya ini memberi pesan moral bahwa negara hadir untuk menjaga integritas ekonomi dan ketahanan moral masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa judi daring bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial yang berdampak luas. Korban tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga dapat mengalami gangguan psikologis, kehancuran rumah tangga, hingga kriminalitas yang lahir dari tekanan finansial. Dengan memahami dampaknya, masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap setiap tawaran atau iklan yang menggiring ke arah perjudian. Dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah akan mempercepat tercapainya tujuan pemberantasan. Di tengah derasnya arus digitalisasi, kewaspadaan menjadi benteng utama masyarakat terhadap ancaman judi daring. Pemerintah telah mengambil langkah nyata memutus aliran dana melalui pemblokiran rekening dan e-wallet, namun keberhasilan upaya ini membutuhkan partisipasi aktif setiap individu. Masyarakat harus lebih selektif dalam menggunakan layanan keuangan digital, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan menolak segala bentuk normalisasi perjudian di ruang publik. Bersama-sama, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan produktif bagi generasi mendatang. *) Penulis merupakan Mahasiswa Pascasarjana.
On Key

Related Posts