Lompat ke konten utama

Kata Papua

Dukungan Tokoh Adat Perkuat Implementasi Program MBG di Papua - Kata Papua

Dukungan Tokoh Adat Perkuat Implementasi Program MBG di Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Yonas Wambraw

Upaya mewujudkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing membutuhkan sinergi antara kebijakan yang tepat sasaran dan dukungan masyarakat yang kuat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah dalam memastikan masa depan anak-anak Papua terjamin sejak dini. Program ini mendapat sambutan hangat dari berbagai tokoh adat dan masyarakat di Papua, sebagai bentuk kepercayaan dan harapan akan masa depan yang lebih cerah bagi Tanah Papua.

Di Kabupaten Waropen, tokoh masyarakat dari wilayah Wonti, Kaleb Woisiri, menunjukkan komitmen dalam mendukung Program MBG. Dikenal sebagai tokoh nasionalis dan penggerak aspirasi masyarakat, Kaleb Woisiri tengah merancang inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat Waropen yang tertinggal secara pembangunan. Baginya, MBG menjadi penopang penting dalam upaya tersebut, karena peningkatan kualitas gizi generasi muda adalah fondasi dari kemajuan sumber daya manusia. Dukungan yang ia berikan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga diiringi dengan dorongan aktif untuk mengintegrasikan program ini ke dalam strategi pembangunan jangka panjang Waropen.

Sementara itu, di Kabupaten Keerom, suara dukungan semakin bergema. Kepala Suku Elseng di Distrik Skanto, Ismail Ulof, berharap program MBG segera diterapkan secara merata di Keerom, termasuk di wilayah Skanto. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi OAP (Orang Asli Papua) sangat penting agar generasi mendatang dapat tumbuh kuat, sehat, dan memiliki daya saing tinggi. Ismail Ulof menilai keberlangsungan program ini sangat dibutuhkan dan ia siap mendukung keberlanjutannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara jangka panjang.

Dukungan serupa datang dari Ondoafi Kampung Senggi, Matias Manggu, yang menyampaikan dukungan penuh terhadap Program MBG. Ia menilai program ini merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap masa depan anak-anak Papua. Matias Manggu juga menyatakan kesiapan untuk turut mengawal implementasi program ini, agar dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Keerom, khususnya di Distrik Senggi.

Di Kabupaten Sarmi, antusiasme terhadap program MBG tercermin dalam pernyataan Billy Kreuw, Kepala Suku Manirem dari Distrik Sarmi Timur. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, terutama anak-anak, layak mendapatkan dukungan sepenuh hati. Menurut Billy Kreuw, program MBG memberikan manfaat nyata dalam menunjang pertumbuhan dan pendidikan anak-anak di Sarmi. Ia secara aktif mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menjaga keberlangsungan program ini sebagai bagian dari upaya bersama memajukan daerah.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Suku Sobey sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sarmi, Sarmi Adolf Wersementawar. Ia melihat MBG sebagai kebijakan progresif yang selaras dengan kebutuhan masyarakat adat. Dalam pandangannya, program ini berhasil menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat dalam bidang gizi dan pendidikan. Adolf Wersementawar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan para pemangku kepentingan agar pelaksanaan program dapat berlangsung efektif dan berkelanjutan. Ia juga menyatakan kesiapan untuk terus mengawal kebijakan tersebut dalam kapasitasnya sebagai legislator, guna memastikan bahwa kebijakan publik selalu berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Sekretaris Umum Dewan Adat Yapen dari Suku Onate, Alex Sangganefa, menyampaikan pandangan yang penuh semangat. Ia menilai bahwa program MBG harus dijaga dan didukung oleh semua pihak karena dampaknya yang sangat positif bagi masyarakat Papua, terutama anak-anak. Alex meyakini bahwa konsistensi dan komitmen dalam menjalankan program ini akan membawa perubahan besar bagi kualitas hidup masyarakat adat di Kepulauan Yapen.

Dukungan dari tokoh adat juga mengalir dari Kota Jayapura. Ondoafi Nafri sekaligus Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George Arnold Awi, yang menilai Program MBG sebagai terobosan penting dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Papua. Program ini diyakini akan membantu menekan angka stunting, memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, dan meringankan beban ekonomi keluarga. George Arnold Awi percaya bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Papua yang lebih sejahtera dan berdaya.

Respon positif dari berbagai tokoh adat dan masyarakat Papua terhadap Program MBG menandakan keberhasilan pendekatan pemerintah yang partisipatif dan responsif. Dukungan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir dan peduli terhadap masa depan generasi muda Papua. Ketika tokoh adat bersatu mendukung program strategis seperti MBG, maka pelaksanaan di lapangan akan lebih mudah diterima dan dijalankan secara optimal.

Momentum ini perlu dijaga dan diperkuat. Kolaborasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat harus terus ditingkatkan agar setiap kebijakan pembangunan dapat berjalan selaras dengan kearifan lokal dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang kuat, masa depan Papua bukan hanya menjadi harapan, tetapi kenyataan yang bisa dirasakan oleh setiap anak di Tanah Papua.

Dukungan tokoh adat Papua terhadap Program MBG bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga merupakan simbol sinergi antara nilai-nilai lokal dan visi pembangunan nasional. Ketika pemimpin adat berdiri di garis depan mendukung program strategis seperti MBG, maka transformasi sosial menjadi lebih cepat tercapai karena mengakar pada struktur sosial yang kuat.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif. Di tingkat nasional, pemerintah juga mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap persoalan konflik dan HAM di Papua. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan perlunya menggeser penanganan dari pola reaktif dan kasuistik menuju penyelesaian holistik yang berorientasi pada perdamaian. Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai unsur nasional dalam merumuskan langkah strategis dan dialogis, termasuk melalui penguatan regulasi dan kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk mengatasi persoalan dari akar. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian HAM tidak hanya diarahkan pada penanganan sebuah peristiwa setelah terjadi. Pencegahan, pemulihan, penguatan institusi, perlindungan masyarakat sipil, dan penciptaan kondisi sosial yang lebih damai juga menjadi bagian penting dari proses tersebut. Pemerintah sebelumnya juga menekankan rekonsiliasi dan perdamaian sebagai pendekatan dalam menangani persoalan di Papua, termasuk dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak konflik. Pada saat yang sama, ruang demokrasi tetap harus dijaga. Masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, melakukan pengawasan, dan mendorong perbaikan kebijakan. Namun, penyampaian aspirasi akan lebih produktif apabila diarahkan pada solusi berbasis data. Pengamat politik Indeks Data Nasional Ayip Tayana mengingatkan agar wacana mengenai aksi tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi atau kebencian. Ia mendorong mahasiswa dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kualitas kontribusi melalui riset, pengawasan terhadap program pemulihan korban, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Persoalan HAM merupakan isu serius sehingga setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran harus diperiksa secara hati-hati. Masyarakat sebaiknya tidak langsung mempercayai atau menyebarluaskan konten yang sumbernya tidak jelas, potongan video tanpa konteks, maupun narasi yang sengaja membangun kebencian terhadap kelompok tertentu. Kritik tetap dapat disampaikan, tetapi harus dibangun di atas fakta dan disalurkan melalui mekanisme demokratis yang tersedia. Pemerintah juga terus memastikan bahwa setiap komitmen HAM memiliki tindak lanjut yang transparan dan dapat dievaluasi publik. Pemulihan korban, penyelesaian pengaduan, pencegahan pelanggaran berulang, penguatan aparat dan lembaga, serta kebijakan yang menjawab akar persoalan harus menjadi bagian dari agenda berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat perkembangan secara lebih objektif sekaligus memberikan masukan apabila masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki. Karena itu, masyarakat tidak perlu terjebak pada provokasi yang mengubah persoalan serius menjadi konflik