Oleh : Abdul Razak
Indonesia terus memperkuat peran dalam kerja sama ekonomi multilateral di tengah perubahan lanskap global yang ditandai meningkatnya ketegangan perdagangan, fragmentasi ekonomi, gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian kebijakan. Pemerintah melihat keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional sebagai bagian dari strategi memperluas pilihan kerja sama sekaligus memperkuat posisi tawar dan kedaulatan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di New Delhi, India, pada 12-13 September 2026. Kehadiran tersebut menjadi momentum penting setelah Indonesia berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keanggotaan ini membuka ruang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama perdagangan, investasi, energi, pangan, teknologi, hingga pembiayaan pembangunan bersama negara-negara anggota dan mitra BRICS.
Keterlibatan Indonesia dalam BRICS juga mencerminkan upaya memperkuat peran negara berkembang dalam membentuk tata kelola ekonomi global. Pemerintah memandang kerja sama multilateral tidak semata-mata sebagai forum diplomasi, tetapi sebagai instrumen untuk memperluas akses pasar dan investasi sekaligus memperjuangkan kepentingan negara-negara Global South.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia terus mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, berbasis aturan, serta memberikan ruang pembangunan yang memadai bagi negara berkembang. Menurutnya, keterlibatan negara berkembang dalam proses reformasi sistem multilateral sangat penting karena berbagai kebijakan global akan berdampak langsung terhadap perekonomian negara-negara tersebut.
Airlangga menilai negara berkembang tidak seharusnya hanya menjadi penerima ketentuan yang telah dibentuk negara lain. Indonesia perlu mengambil bagian dalam proses negosiasi agar kepentingan nasional dan kebutuhan pembangunan negara berkembang turut dipertimbangkan dalam pembentukan tata kelola global.
Dalam KTT BRICS, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari penguatan kelembagaan BRICS, perdagangan, keuangan internasional, energi, pangan dan pertanian, hingga digitalisasi, teknologi, perubahan iklim, serta lingkungan. Pada bidang ekonomi, pembahasan mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok global yang tangguh, dan penguatan sistem perdagangan berbasis aturan.
Airlangga menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang tangguh harus bersifat inklusif. Kemajuan yang dihasilkan dari transformasi ekonomi dan teknologi harus dapat dirasakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Karena itu, inovasi dan teknologi perlu dimanfaatkan untuk memperluas manfaat pembangunan dan mencegah kelompok tertentu tertinggal dalam proses transformasi.
Bagi Indonesia, keanggotaan BRICS juga memberikan tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Hubungan ekonomi dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat dapat terus dikembangkan tanpa harus menempatkan Indonesia dalam satu blok tertentu. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi landasan dalam membangun hubungan dengan berbagai mitra.
Keberadaan Indonesia dalam forum multilateral diarahkan pada manfaat yang terukur bagi perekonomian domestik. Kerja sama investasi, misalnya, tidak hanya untuk meningkatkan arus modal, tetapi juga menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat industri, meningkatkan daya saing ekspor, serta membuka lapangan pekerjaan.
Perspektif serupa muncul dalam forum G20. Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung yang mewakili Menteri Keuangan dalam Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Asheville, North Carolina, Amerika Serikat, pada 31 Agustus – 1 September 2026, menekankan pentingnya reformasi yang pro-pertumbuhan.
Juda mengatakan reformasi tersebut diarahkan untuk mengurangi hambatan terhadap kegiatan usaha dan investasi, memperkuat kerja sama internasional, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai sumber pertumbuhan baru. Menurutnya, penyederhanaan regulasi, penguatan sektor keuangan, transformasi struktural, dan pengembangan teknologi menjadi bagian penting untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi.
Indonesia juga berbagi pengalaman dalam penyederhanaan regulasi, penguatan sektor keuangan melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta transformasi struktural melalui hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri bernilai tambah tinggi. Di sektor BUMN, pemerintah terus melakukan penataan dan penguatan tata kelola untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Forum G20 juga menyoroti ketidakseimbangan ekonomi global, konflik geopolitik, ketegangan perdagangan, gangguan rantai pasok, serta tingginya tingkat utang. Indonesia berpandangan bahwa respons terhadap persoalan tersebut perlu mempertimbangkan perbedaan struktur ekonomi dan posisi masing-masing negara dalam perekonomian global.
Selain stabilitas dan pertumbuhan, Indonesia juga mendorong penguatan literasi keuangan serta perlindungan konsumen di tengah percepatan digitalisasi. Juda menekankan bahwa meningkatnya fraud dan scam lintas batas membutuhkan pertukaran informasi dan koordinasi internasional yang lebih kuat.
Keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan G20 menunjukkan strategi memperbanyak pilihan kerja sama, bukan mengganti satu ketergantungan dengan ketergantungan baru. Ekonomi multilateral dapat menjadi instrumen memperkuat kedaulatan jika diterjemahkan menjadi investasi produktif, pasar ekspor yang lebih luas, teknologi, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia akan terlihat dari seberapa jauh partisipasi tersebut memperkuat fondasi ekonomi nasional. Semakin beragam mitra dan semakin kuat kapasitas domestik, semakin besar pula ruang Indonesia menentukan kepentingannya sendiri di tengah perubahan ekonomi global.
)* Penulis merupakan Analis Kebijakan Ekonomi
