Lompat ke konten utama

Kata Papua

Evaluasi Berkala Langkah Penting Tingkatkan Kualitas MBG - Kata Papua

Evaluasi Berkala Langkah Penting Tingkatkan Kualitas MBG

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif penting dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat. Pemerintah melalukan evaluasi berkala untuk memastikan program ini berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas. Hal ini disampaikan oleh sejumlah pihak yang menilai bahwa kesuksesan program MBG tidak hanya terletak pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pada bagaimana meningkatkan kualitas dan keberlanjutannya.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menekankan bahwa MBG tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi lokal.

“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, kami siap mendukung program ini, apalagi ini menyangkut kepentingan hidup orang banyak,” ujarnya.

Ia mengungkapkan pentingnya melibatkan petani lokal, peternak, dan UMKM dalam menyediakan bahan pangan yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan program MBG. Menurutnya, program ini tidak hanya meningkatkan asupan gizi, tetapi juga dapat menciptakan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan produk lokal.

Selain itu, Deputi Tigor Pangaribuan turut menekankan bahwa program MBG dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Program MBG adalah peluang emas bagi petani lokal, UMKM, dan peternak untuk mengembangkan usaha melalui peningkatan permintaan bahan pangan lokal,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar tidak hanya dalam hal kesehatan tetapi juga dalam aspek perekonomian.

Di sisi lain, dalam rangka memperbaiki kualitas layanan MBG, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, mengusulkan pembangunan dapur MBG berkualitas tinggi di sekolah-sekolah. Yudha mengusulkan agar dapur MBG di sekolah dibangun dengan standar bintang lima, yang dapat menghasilkan makanan bergizi dengan kualitas terbaik.

“Kami, Fraksi Gerindra mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah,” kata Yudha.

Menurutnya, hal ini akan lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah, sehingga dapat memastikan kualitas makanan yang lebih terkontrol.

Yudha juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan dana yang telah disiapkan untuk MBG, sekitar Rp2,5 hingga 3 triliun, untuk pembangunan infrastruktur dapur di sekolah-sekolah.

“Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustainable (berkelanjutan),” ungkap Yudha.

Dengan adanya dapur yang memenuhi standar tinggi di sekolah, diharapkan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa akan semakin baik, sekaligus mendukung tujuan program MBG untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

Melalui evaluasi berkala dan kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan program MBG dapat memberikan manfaat maksimal dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. [^]

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kualitas Hunian Jadi Fokus Percepatan Program 3 Juta Rumah 

Oleh Prasetyo Mulya Percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto kini tidak hanya diarahkan untuk mengejar jumlah hunian, tetapi juga memastikan kualitas rumah yang diterima masyarakat benar-benar layak, aman, nyaman, dan sesuai standar. Fokus terhadap kualitas menjadi penting agar program perumahan rakyat tidak sekadar menghasilkan angka pembangunan yang besar, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah secara nyata. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus memperkuat kolaborasi dengan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Kerja sama pemerintah dan pengembang dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih muncul dalam pembangunan hunian, mulai dari aspek teknis, ketersediaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga penerapan standar kualitas bangunan. Dalam koordinasi bersama jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Menteri Ara menegaskan bahwa percepatan pembangunan rumah subsidi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kualitas. Pengembang tidak cukup hanya memenuhi target jumlah unit, tetapi juga harus memastikan rumah yang dibangun sesuai spesifikasi dan dapat memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat penerima manfaat. Kontribusi Himperra dalam program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu gambaran perkembangan positif sektor perumahan. Dari target pembangunan sebanyak 47.000 unit rumah, Himperra telah merealisasikan lebih dari 22.000 unit. Capaian tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktif dunia usaha dalam mendukung agenda pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau. Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan tersebut karena program rumah subsidi tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha, khususnya pengembang, memiliki posisi strategis dalam memastikan kebutuhan hunian masyarakat dapat dipenuhi. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan di sektor perumahan harus diikuti dengan profesionalisme, integritas, dan komitmen pengembang dalam menjaga kualitas pembangunan. Perspektif tersebut menjadi semakin relevan karena keberhasilan Program 3 Juta Rumah seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan berapa banyak rumah yang selesai dibangun. Pemerintah juga perlu melihat apakah rumah tersebut benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan kepuasan kepada penerima. Penggunaan anggaran subsidi negara harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Pemerintah selama setahun terakhir menunjukkan upaya memperkuat ekosistem perumahan melalui peningkatan kolaborasi dengan pengembang, dukungan pembiayaan rumah subsidi, serta dorongan untuk menyelesaikan berbagai hambatan administratif dan regulasi. Perkembangan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan hunian sekaligus memperbaiki kualitas pelaksanaan program di lapangan. Maruarar Sirait juga mendorong Himperra agar tidak hanya berkembang sebagai organisasi pengembang, tetapi mampu melahirkan pelaku usaha yang memiliki karakter kuat dan menjunjung profesionalisme. Pertumbuhan bisnis perumahan, menurutnya, harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial karena produk yang dibangun menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, Himperra menyampaikan sejumlah usulan yang berkaitan dengan hambatan pembangunan perumahan, termasuk persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, penyediaan lahan, dan proses perizinan. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kelancaran pembangunan rumah sangat dipengaruhi oleh kepastian proses administratif serta kesiapan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan. Penguatan koordinasi juga akan dilakukan melalui jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himperra dengan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut diarahkan untuk membantu mempercepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penerapan kebijakan insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta fasilitasi pembebasan BPHTB bagi masyarakat sesuai kebijakan daerah dan ketentuan yang berlaku. Saat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang berjalan konsisten, berbagai hambatan administratif dapat dikurangi. Dampaknya bukan hanya mempercepat pembangunan rumah, tetapi juga memperluas peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak. Pemerintah juga perlu menjaga pengawasan agar berbagai kemudahan yang diberikan kepada pengembang tetap menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Ketua Umum DPP Himperra, H. Ari Tri Priyono, memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Maruarar Sirait dalam mendorong kemajuan sektor perumahan. Ari Tri Priyono menilai perkembangan sektor perumahan dalam dua tahun terakhir menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian dari pelaku industri tersebut menjadi gambaran bahwa kebijakan pemerintah mulai memberikan ruang lebih besar bagi sektor perumahan untuk berkembang. Himperra juga terus memperkuat organisasi melalui kegiatan Rapat Kerja Nasional, pelatihan, dan Milad Himperra yang menjadi ruang konsolidasi antara pengembang dan pemerintah. Forum semacam itu penting untuk menyamakan persepsi, menyerap persoalan di lapangan, sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan secara efektif. Program 3 Juta Rumah harus dipandang sebagai agenda besar