Hadapi Lonjakan Arus Nataru, Pemerintah Operasikan Posko Terpadu Nasional
Oleh: Lalu Jefri Adiyatma
Pemerintah memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) melalui pengoperasian posko terpadu lintas sektor. Langkah ini menjadi bagian dari strategi negara untuk menjamin pengelolaan transportasi, komunikasi, dan layanan publik berjalan terkoordinasi, responsif, serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat di tengah meningkatnya pergerakan orang dan barang di seluruh wilayah Indonesia.
Kementerian Perhubungan secara resmi mengaktifkan Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sebagai pusat kendali nasional. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa pembentukan posko tersebut didasarkan pada hasil survei potensi pergerakan masyarakat yang memproyeksikan lebih dari 119 juta orang akan melakukan perjalanan selama periode libur akhir tahun.
Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ini dirancang sebagai instrumen pengaturan, pengendalian, dan koordinasi transportasi nasional agar seluruh kebijakan dan langkah operasional di lapangan dapat berjalan terpadu, konsisten, dan tepat waktu.
Lonjakan mobilitas pada masa Nataru tidak hanya dipicu oleh perayaan Natal dan perjalanan mudik umat Nasrani, tetapi juga oleh meningkatnya aktivitas wisata, silaturahmi, dan liburan keluarga. Kondisi tersebut secara alami menimbulkan tekanan pada seluruh moda transportasi.
Pemerintah menilai bahwa tanpa koordinasi yang kuat dan sistem pemantauan yang terintegrasi, risiko keselamatan dan gangguan layanan dapat meningkat. Karena itu, kehadiran posko terpadu dipandang krusial untuk memastikan kesiapan operasional sekaligus kecepatan respons terhadap dinamika di lapangan.
Dalam penyelenggaraan Angkutan Nataru, Kementerian Perhubungan menempatkan sejumlah fokus utama, yakni keselamatan sebagai prioritas tertinggi, penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga, ketelitian terhadap detail operasional, serta kesiapan menghadapi ketidakpastian seperti cuaca ekstrem dan potensi bencana.
Dudy Purwagandhi menilai bahwa keselamatan dan kelancaran transportasi bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari perencanaan matang, pengawasan konsisten, dan koordinasi yang disiplin.
Sebagai bentuk penguatan koordinasi pusat dan daerah, Menteri Perhubungan melakukan peninjauan langsung ke berbagai simpul transportasi di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatra, Jawa, Sulawesi, Maluku, hingga Nusa Tenggara.
Dialog langsung dengan kepala daerah dilakukan untuk memastikan kesiapan wilayah serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah memandang langkah ini penting agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif di lapangan.
Posko Pusat Angkutan Nataru beroperasi selama 24 jam penuh sepanjang periode libur akhir tahun dan melibatkan berbagai instansi strategis, termasuk kepolisian lalu lintas, Basarnas, BMKG, KNKT, BNPB, serta BUMN dan operator transportasi nasional. Keterlibatan lintas sektor ini memungkinkan pemantauan real time, pengambilan keputusan cepat, serta respons terpadu terhadap situasi darurat maupun gangguan operasional.
Kesiapsiagaan posko terpadu juga diperkuat dari sisi komunikasi dan digital. Kementerian Komunikasi dan Digital mengaktifkan ratusan posko telekomunikasi di seluruh provinsi dengan melibatkan seluruh operator seluler.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa posko tersebut disiagakan untuk memastikan stabilitas jaringan di tengah lonjakan trafik data yang diperkirakan meningkat signifikan selama Nataru. Pemerintah memandang layanan komunikasi sebagai kebutuhan dasar, mengingat lebih dari dua ratus juta penduduk Indonesia telah terkoneksi dengan internet.
Untuk menjaga kualitas layanan, kapasitas jaringan diperbesar di ratusan titik strategis seperti simpul transportasi dan kawasan wisata. Selain itu, pemerintah membentuk satuan tugas dan posko bersama yang bertugas mengawasi kualitas jaringan, mengamankan spektrum frekuensi radio, serta mendukung penyebaran informasi darurat.
Sistem peringatan dini dan informasi lalu lintas darurat turut diintegrasikan, termasuk melalui layanan pesan singkat di titik-titik rawan kecelakaan. Layanan Call Center 112 juga terus diperluas sebagai bagian dari perlindungan publik selama masa libur.
Di sektor kepelabuhanan, kesiapan posko terpadu ditunjukkan melalui pengoperasian Posko Nataru di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sebagai salah satu gerbang utama konektivitas laut menuju Kawasan Timur Indonesia, pelabuhan ini memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran arus penumpang dan logistik.
Posko di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara berfungsi sebagai pusat koordinasi, pemantauan, dan pelayanan terpadu yang melibatkan pemerintah, TNI/Polri, BUMN, serta pemangku kepentingan kepelabuhanan.
Kepala Bidang Perkapalan dan Kepelautan KSOP Utama Tanjung Perak, Dr. Capt. Mustamin, M.Pd., M.Mar., menyampaikan bahwa keselamatan pelayaran menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan angkutan laut selama Nataru.
Seluruh kapal yang beroperasi telah melalui pemeriksaan kelaiklautan yang mencakup aspek keselamatan, kapasitas angkut, dan kelengkapan peralatan. Puluhan kapal dari berbagai operator disiapkan untuk melayani puluhan ribu penumpang, dengan pengawasan yang dilakukan secara ketat dan berkesinambungan.
Melalui pengoperasian posko terpadu di sektor transportasi, komunikasi, dan kepelabuhanan, pemerintah menegaskan kehadiran negara dalam memastikan Nataru berlangsung aman, tertib, dan terkendali. Pendekatan kolaboratif lintas sektor ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya mengantisipasi lonjakan mobilitas, tetapi juga melindungi keselamatan masyarakat serta menjaga kualitas layanan publik di momen penting akhir tahun.
*) Pengamat Kebjakan Publik
