Kata Papua

Hilirisasi Pertanian Dipercepat untuk Tekan Impor Komoditas Strategis - Kata Papua

Hilirisasi Pertanian Dipercepat untuk Tekan Impor Komoditas Strategis

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Hilirisasi Pertanian Dipercepat untuk Tekan Impor Komoditas Strategis

Jakarta – Pemerintah mempercepat hilirisasi komoditas pertanian strategis sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperkuat industri pangan nasional, serta mendorong kesejahteraan petani melalui penguatan peran BUMN pangan dan pemanfaatan inovasi teknologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tengah mematangkan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Hilirisasi Komoditas Pertanian Strategis beserta penugasan khusus kepada BUMN pangan. Menurutnya, transformasi tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya ekosistem pangan nasional yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Intinya bagaimana restrukturisasi benar-benar tertata. Kita selesaikan persoalan yang ada sehingga BUMN pangan semakin kuat dan mampu menjadi tulang punggung pembangunan sektor pangan nasional,” kata Amran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ia menjelaskan percepatan hilirisasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga komitmen seluruh BUMN pangan untuk memperbaiki tata kelola, menyelesaikan hambatan, serta menjalankan program secara terukur. Pemerintah juga menyiapkan penguatan pembiayaan, optimalisasi aset, dan sinkronisasi program agar setiap komoditas strategis memiliki rantai nilai yang lebih efisien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yang mana BUMN pangan menjadi motor penggerak hilirisasi, meningkatkan daya saing produk pertanian nasional, memperluas nilai tambah di dalam negeri, serta memperbesar manfaat ekonomi yang diterima petani Indonesia,” ujarnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain memperkuat kelembagaan, pemerintah juga mendorong percepatan hilirisasi hasil riset perguruan tinggi agar lebih cepat diterapkan di sektor pertanian. Kementerian Pertanian membuka peluang pembelian langsung berbagai inovasi yang telah siap digunakan, mulai dari benih unggul hingga teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas nasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pihaknya siap menginventarisasi berbagai hasil penelitian unggulan dari perguruan tinggi sebagai tindak lanjut kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Menurutnya, sinergi tersebut akan mempercepat pemanfaatan inovasi kampus bagi kebutuhan petani dan industri pangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bapak Menteri Pertanian menantang perguruan tinggi untuk menunjukkan penelitian yang sudah berjalan dan siap dihilirisasi. Beliau meminta daftar produk inovasi, baik teknologi presisi maupun alat-alat pertanian modern, yang dapat didukung atau bahkan langsung dibeli oleh Kementerian Pertanian,” kata Brian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui penguatan BUMN pangan dan percepatan hilirisasi riset, pemerintah berharap produksi dalam negeri semakin kompetitif, mampu menekan impor komoditas strategis, serta memperkuat kemandirian pangan nasional dalam jangka panjang. (*)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.                           Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak.