Lompat ke konten utama

Kata Papua

Hotel Best Western Premier The Hive, Solusi Tepat untuk Staycation dan Work From Hotel - Kata Papua

Hotel Best Western Premier The Hive, Solusi Tepat untuk Staycation dan Work From Hotel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintah kembali memperpanjang Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai dari Juli silam hingga September ini. Di tengah pandemi Covid-19 yang masih terus ditemukannya kasus positif, muncul sebuah tren bernama “staycation” atau yang lebih dikenal dengan berlibur klasik tanpa meninggalkan kota atau negara dengan cukup memesan kamar hotel. Selain itu, di tengah situasi genting yang disebabkan oleh Covid-19 dan menjadikan ekonomi nasional turun drastis, setiap hotel berlomba-lomba untuk menarik hati masyarakat mengingat pandemi Covid-19 membuat warga menjadi kurang hiburan.

Best Western Premier The Hive adalah salah satu hotel bintang 4 yang menawarkan program “Work From Hotel” atau kerja dari hotel bagi para pekerja yang mulai butuh hiburan di tengah pandemi Covid-19. Hotel mewah yang terletak di Jakarta Timur tersebut juga memiliki fasilitas yang cukup sempurna bagi para pelanggan yang akan bermalam disana.

Seperti halnya pada masa pandemi Covid-19 gelombang kedua di akhir bulan Juni, Best Western Premiere The Hive tetap melakukan inovasi berupa promo menarik untuk personal maupun keluarga, namun yang bersifat kumpul-kumpul dan menyebabkan kerumunan seperti diadakannya meeting kantor masih tidak tersedia, mengingat pemerintah masih melarangnya.

Demi kebaikan bersama, hingga kini fasilitas seperti fitness center, swimming pool dan spa center masih belum dibuka, mengingat regulasi yang diberikan oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran virus corona. Namun pada minggu ini, berbagai fasilitas mulai secara perlahan dibuka menyusul menurunnya angka positif Covid-19, seperti restoran bagi pelanggan.

Manager Marketing Hotel Best Western Premier The Hive Cawang, Alex mengatakan, selama PPKM diterapkan, memberikan dampak yang sangat berpengaruh bagi hotel tersebut. Namun pihaknya terus berupaya agar memberikan pelayanan yang menguntungkan namun tetap memperhatikan kesehatan pelanggan, karena bagaimana pun kepuasan pelanggan adalah nomer satu.

“Kami juga mengadakan penawaran program bagi Warga Negara Asing (WNA) atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang diharuskan isolasi mandiri selama 8 hari setelah perjalanan ke luar negeri dengan fasilitas yang memadai dan harga yang terjangkau serta masih berjalan hingga sekarang,” tambahnya.

Alex melanjutkan, hal tersebut semata-mata untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masyarakat luar maupun dalam agar terhindar dari penyebaran virus corona. Diketahui, Best Western The Hive Cawang tidak menyediakan paket untuk pasien Covid-19.

Selain memberikan fasilitas dan kualitas yang baik, Best Western Premier The Hive juga memiliki keunggulan lainnya, seperti hotel tersebut berada di tempat yang strategis yakni hanya 10 menit menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Keunggulan lainnya, hotel mewah ini juga sering menawarkan flash sale yang menguntungkan.

“Kami mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah, namun kami berharap pemerintah dapat melonggarkan regulasi bagi pihak perhotelan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya,” harap Alex.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan staycation atau work from hotel, dapat langsung hubungi pihak hotel Best Western Premier The Hive Cawang melalui akun instagram resmi @bwpthehive atau langsung kunjungi laman resmi www.shor.by/bwpth dan rasakan langsung promo menarik dengan fasilitas yang tak dimiliki hotel lainnya.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kualitas Hunian Jadi Fokus Percepatan Program 3 Juta Rumah 

Oleh Prasetyo Mulya Percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto kini tidak hanya diarahkan untuk mengejar jumlah hunian, tetapi juga memastikan kualitas rumah yang diterima masyarakat benar-benar layak, aman, nyaman, dan sesuai standar. Fokus terhadap kualitas menjadi penting agar program perumahan rakyat tidak sekadar menghasilkan angka pembangunan yang besar, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah secara nyata. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus memperkuat kolaborasi dengan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Kerja sama pemerintah dan pengembang dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih muncul dalam pembangunan hunian, mulai dari aspek teknis, ketersediaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga penerapan standar kualitas bangunan. Dalam koordinasi bersama jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Menteri Ara menegaskan bahwa percepatan pembangunan rumah subsidi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kualitas. Pengembang tidak cukup hanya memenuhi target jumlah unit, tetapi juga harus memastikan rumah yang dibangun sesuai spesifikasi dan dapat memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat penerima manfaat. Kontribusi Himperra dalam program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu gambaran perkembangan positif sektor perumahan. Dari target pembangunan sebanyak 47.000 unit rumah, Himperra telah merealisasikan lebih dari 22.000 unit. Capaian tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktif dunia usaha dalam mendukung agenda pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau. Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan tersebut karena program rumah subsidi tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha, khususnya pengembang, memiliki posisi strategis dalam memastikan kebutuhan hunian masyarakat dapat dipenuhi. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan di sektor perumahan harus diikuti dengan profesionalisme, integritas, dan komitmen pengembang dalam menjaga kualitas pembangunan. Perspektif tersebut menjadi semakin relevan karena keberhasilan Program 3 Juta Rumah seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan berapa banyak rumah yang selesai dibangun. Pemerintah juga perlu melihat apakah rumah tersebut benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan kepuasan kepada penerima. Penggunaan anggaran subsidi negara harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Pemerintah selama setahun terakhir menunjukkan upaya memperkuat ekosistem perumahan melalui peningkatan kolaborasi dengan pengembang, dukungan pembiayaan rumah subsidi, serta dorongan untuk menyelesaikan berbagai hambatan administratif dan regulasi. Perkembangan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan hunian sekaligus memperbaiki kualitas pelaksanaan program di lapangan. Maruarar Sirait juga mendorong Himperra agar tidak hanya berkembang sebagai organisasi pengembang, tetapi mampu melahirkan pelaku usaha yang memiliki karakter kuat dan menjunjung profesionalisme. Pertumbuhan bisnis perumahan, menurutnya, harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial karena produk yang dibangun menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, Himperra menyampaikan sejumlah usulan yang berkaitan dengan hambatan pembangunan perumahan, termasuk persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, penyediaan lahan, dan proses perizinan. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kelancaran pembangunan rumah sangat dipengaruhi oleh kepastian proses administratif serta kesiapan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan. Penguatan koordinasi juga akan dilakukan melalui jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himperra dengan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut diarahkan untuk membantu mempercepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penerapan kebijakan insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta fasilitasi pembebasan BPHTB bagi masyarakat sesuai kebijakan daerah dan ketentuan yang berlaku. Saat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang berjalan konsisten, berbagai hambatan administratif dapat dikurangi. Dampaknya bukan hanya mempercepat pembangunan rumah, tetapi juga memperluas peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak. Pemerintah juga perlu menjaga pengawasan agar berbagai kemudahan yang diberikan kepada pengembang tetap menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Ketua Umum DPP Himperra, H. Ari Tri Priyono, memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Maruarar Sirait dalam mendorong kemajuan sektor perumahan. Ari Tri Priyono menilai perkembangan sektor perumahan dalam dua tahun terakhir menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian dari pelaku industri tersebut menjadi gambaran bahwa kebijakan pemerintah mulai memberikan ruang lebih besar bagi sektor perumahan untuk berkembang. Himperra juga terus memperkuat organisasi melalui kegiatan Rapat Kerja Nasional, pelatihan, dan Milad Himperra yang menjadi ruang konsolidasi antara pengembang dan pemerintah. Forum semacam itu penting untuk menyamakan persepsi, menyerap persoalan di lapangan, sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan secara efektif. Program 3 Juta Rumah harus dipandang sebagai agenda besar