Lompat ke konten utama

Kata Papua

HUT ke-81 TNI, Mengapresiasi Kekuatan Pertahanan yang Tumbuh Bersama Rakyat - Kata Papua

HUT ke-81 TNI, Mengapresiasi Kekuatan Pertahanan yang Tumbuh Bersama Rakyat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Javas Babad Alaska

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober 2026 menjadi momentum untuk mengapresiasi perjalanan panjang institusi pertahanan Indonesia sekaligus melihat tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang. Tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” memiliki makna strategis karena menghubungkan kekuatan pertahanan dengan sumber legitimasi dan daya tahannya, yakni rakyat. Kekuatan TNI pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh alat utama sistem persenjataan, tetapi juga profesionalisme prajurit, kemampuan beradaptasi, dan kepercayaan masyarakat.

Menariknya, peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini direncanakan berlangsung sederhana. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjelaskan bahwa upacara puncak di Mabes TNI dilaksanakan secara terbatas karena banyak prajurit masih bertugas membantu masyarakat di berbagai daerah bencana. Personel TNI masih diterjunkan antara lain di Kalimantan, Sumatra, Nusa Tenggara Timur, dan Aceh untuk mendukung penanganan bencana serta kebakaran hutan dan lahan.

Pilihan tersebut memiliki pesan tersendiri. Peringatan hari jadi sebuah institusi pertahanan tidak harus selalu diukur dari besarnya seremoni. Ketika sebagian prajurit justru berada di lokasi bencana, membantu evakuasi, pemadaman, distribusi bantuan, dan berbagai kebutuhan masyarakat, pengabdian tersebut menjadi representasi konkret dari tema “TNI Kuat Bersama Rakyat”. Rangkaian HUT sebelumnya juga telah menghadirkan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari pameran alutsista, olahraga, festival hingga bakti kesehatan.

Memasuki usia 81 tahun, TNI pada saat yang sama sedang bergerak menuju tonggak yang lebih besar. Kepala Sub-Dinas Penerangan Khusus Dinas Penerangan Angkatan Darat Kolonel Inf Muchlis Gasim memandang bahwa terdapat waktu 19 tahun menuju satu abad TNI pada 2045. Menurutnya, periode tersebut perlu digunakan untuk membangun kekuatan yang bukan hanya modern, tetapi juga adaptif menghadapi perubahan karakter ancaman.

Muchlis menilai modernisasi tidak berhenti pada kepemilikan pesawat tempur, kapal perang, tank, rudal, maupun radar. Kekuatan yang sesungguhnya juga ditentukan manusia yang mengoperasikan dan merawatnya, doktrin, data, jaringan, latihan, serta kemampuan ketiga matra untuk bekerja secara terintegrasi. Dalam perspektif tersebut, interoperabilitas TNI AD, TNI AL, dan TNI AU menjadi bagian penting untuk mengubah kepemilikan alutsista menjadi kemampuan pertahanan yang nyata.

Pandangan itu relevan dengan perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Ancaman dapat berubah mengikuti perkembangan teknologi, geopolitik, perang siber, sistem nirawak, dan bentuk konflik lainnya. Karena itu, TNI membutuhkan kemampuan untuk terus belajar, menguji asumsi, dan menyesuaikan strategi tanpa kehilangan orientasi utama menjaga kedaulatan negara. Muchlis juga menempatkan makna “bersama rakyat” dalam masyarakat yang semakin urban dan digital sebagai kedekatan yang tetap harus berjalan beriringan dengan profesionalisme dan kejelasan peran.

Mantan Panglima TNI Laksamana TNI (Purn.) Yudo Margono turut menekankan pentingnya kapasitas adaptasi tersebut. Menurut Yudo, seorang komandan perlu berani mengambil inisiatif, melakukan inovasi dan improvisasi ketika menghadapi keterbatasan. Namun, setiap keputusan tetap harus disertai tanggung jawab. Ia juga mengingatkan prajurit agar tetap berpegang pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ketika menghadapi situasi global yang tidak menentu.

Penekanan tersebut penting karena profesionalisme militer tidak hanya dibangun melalui kecanggihan persenjataan. Kualitas kepemimpinan, integritas, disiplin, kemampuan mengambil keputusan, dan pertanggungjawaban merupakan unsur yang menentukan kualitas sebuah angkatan bersenjata. Modernisasi pertahanan karenanya perlu berjalan bersama modernisasi sumber daya manusia dan budaya organisasi.

Kedekatan dengan rakyat juga terlihat dalam berbagai operasi kemanusiaan. Pengamat Pertahanan, Sosial dan Politik Apep Agustiawan menilai keterlibatan TNI dalam penanganan karhutla, bencana, dan misi kemanusiaan menunjukkan kesiapsiagaan serta koordinasi yang dapat membantu mempercepat penanganan di wilayah terdampak. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menggambarkan pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang dalam membantu pemerintah dan masyarakat.

Respons terhadap aktivitas tersebut juga terlihat di ruang digital dimana beberapa waktu lalu, pada 9 September 2026, tagar yang membawa narasi kedekatan TNI dengan masyarakat sempat masuk jajaran trending topic di X dan berkembang di platform lainnya. Fenomena itu tentu tidak dapat sendirinya menjadi ukuran menyeluruh mengenai kepercayaan publik, tetapi memperlihatkan adanya perhatian masyarakat terhadap aktivitas kemanusiaan prajurit di lapangan.

Momentum HUT ke-81 TNI karena layak ditempatkan lebih jauh daripada sekadar perayaan institusional. Usia 81 tahun menjadi kesempatan untuk mengapresiasi pengabdian sekaligus memperkuat profesionalisme, interoperabilitas, inovasi, akuntabilitas, dan kesiapan menghadapi perubahan ancaman.

“TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” mengandung dua pesan yang saling melengkapi. Indonesia membutuhkan TNI yang kuat untuk menjaga kedaulatannya, tetapi kekuatan tersebut harus terus tumbuh bersama profesionalisme dan kepercayaan rakyat. Menjelang satu abad TNI pada 2045, modernisasi kekuatan dan kedekatan dengan masyarakat perlu terus berjalan beriringan agar TNI tetap relevan, adaptif, dan siap menjaga Indonesia dalam setiap perubahan zaman.

*) Akademisi dan Pemerhati Pertahanan

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Dari Rafale hingga Kapal Induk, Mengapresiasi Modernisasi Pertahanan Era Presiden Prabowo

Oleh: Giana Sulistya Modernisasi pertahanan Indonesia semakin memperlihatkan hasil pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penerimaan kendaraan tempur amfibi AAV M-35, kedatangan pesawat tempur Rafale, hingga bergabungnya kapal induk pertama Republik Indonesia menjadi perkembangan penting dalam penguatan TNI. Pada saat yang sama, pembangunan kapal selam Scorpène di dalam negeri membuka peluang memperkuat kemampuan pertahanan sekaligus penguasaan teknologi nasional. Rangkaian tersebut patut diapresiasi sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan pertahanan. Sejumlah pengadaan yang dimulai ketika Prabowo menjabat Menteri Pertahanan kini memasuki tahap penerimaan dan pengoperasian. Sementara itu, pembangunan alutsista bersama mitra internasional memberi kesempatan bagi industri Indonesia untuk meningkatkan kemampuan produksi, pemeliharaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu perkembangan terbaru berlangsung di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026). Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyerahkan 12 kendaraan tempur amfibi AAV M-35 kepada jajaran TNI. Kendaraan varian AAV-7A1 RAM/RS asal Amerika Serikat tersebut memperkuat kemampuan Korps Marinir bergerak dari laut menuju pantai dan melanjutkan operasi di daratan. Bagi negara kepulauan, kemampuan tersebut memiliki arti strategis. Mobilitas pasukan dari kapal menuju daratan merupakan bagian penting dalam operasi amfibi. Kehadiran kendaraan yang dapat beroperasi di kedua medan itu memperluas kemampuan Marinir menjalankan tugas pertahanan wilayah. Penguatan maritim juga ditandai oleh peresmian KRI Sriwijaya-100 sebagai kapal induk pertama Republik Indonesia. Kapal yang sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi dan berdinas di Angkatan Laut Italia itu resmi masuk jajaran TNI AL pada 24 September 2026. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin peresmiannya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kehadiran kapal induk pertama merupakan tonggak penting dalam perjalanan pertahanan Indonesia. Menurut penjelasan Panglima TNI yang dipublikasikan Kementerian Pertahanan, KRI Sriwijaya-100 dapat menjalankan peran sebagai pusat komando operasi laut, sarana diplomasi pertahanan, serta pendukung bantuan kemanusiaan. Dengan demikian, pemanfaatannya memiliki cakupan yang luas dalam mendukung kepentingan nasional. Nilai strategisnya perlu diwujudkan melalui kesiapan awak, pemeliharaan, dukungan logistik, dan latihan bersama unsur armada lainnya. Bagi Indonesia yang wilayahnya tersebar di ribuan pulau, kemampuan mengoordinasikan operasi dari laut dapat menjadi modal penting, termasuk ketika negara harus menjangkau daerah terdampak bencana. Di bawah permukaan laut, penguatan pertahanan berjalan melalui program dua kapal selam Scorpène Evolved yang dibangun oleh PT PAL Indonesia bersama Naval Group dari Prancis. Program tersebut mencakup pembangunan di galangan Indonesia dan alih teknologi. Konfigurasinya menggunakan baterai litium-ion sebagai bagian dari sistem energi kapal selam. Pembangunan fisik kapal selam pertama telah dimulai melalui pemotongan baja perdana di PT PAL, Surabaya, pada 7 Agustus 2026. Tahap ini menandai kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menegaskan bahwa Scorpène masih berada dalam proses pembangunan sebelum nantinya memperkuat armada TNI AL. Di sinilah program Scorpène memiliki nilai lebih bagi Indonesia. Modernisasi pertahanan dapat berjalan bersama peningkatan kemampuan industri nasional. Keterlibatan tenaga ahli Indonesia dalam pembangunan kapal selam memberi ruang untuk memperdalam keterampilan teknik, memahami sistem yang kompleks, dan memperkuat kemampuan pemeliharaan jangka panjang. Alih teknologi tentu membutuhkan proses yang berkelanjutan. Karena itu, kerja sama tersebut patut diapresiasi sebagai kesempatan membangun kompetensi nasional. Semakin kuat kemampuan industri dalam negeri mendukung kebutuhan TNI, semakin besar pula ruang Indonesia untuk menjaga kesiapan pertahanannya. Pada matra udara, kesinambungan kebijakan terlihat melalui pengadaan 42 pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation. Pengadaan itu terbagi dalam tiga tahap, yakni enam pesawat, kemudian masing-masing 18 pesawat. Tahap-tahap tersebut efektif pada September 2022, Agustus 2023, dan Januari 2024, ketika Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan. Hingga September 2026, TNI AU telah menerima enam Rafale. Tiga pesawat pertama tiba pada awal tahun, disusul tiga berikutnya pada Mei 2026. Pesawat tersebut memperkuat Skadron Udara 12 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Wakil Kepala Staf TNI AU Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi menyatakan tambahan 18 pesawat akan datang mulai 2027 secara bertahap, dengan pengiriman diperkirakan berlanjut hingga 2029. Kedatangan Rafale memperlihatkan bagaimana keputusan pengadaan jangka panjang mulai menghasilkan penguatan kemampuan TNI. Tedi juga menjelaskan bahwa fasilitas pengoperasian dan perawatan telah disiapkan. Dukungan tersebut penting karena pesawat tempur memerlukan pilot, teknisi, persenjataan, dan sistem pemeliharaan yang bekerja sebagai satu kesatuan. AAV M-35, KRI Sriwijaya-100, Scorpène, dan Rafale mempunyai fungsi serta tahap kesiapan yang berbeda. Namun, seluruhnya memperlihatkan arah pembangunan pertahanan yang semakin luas: penguatan operasi amfibi, kemampuan armada laut, pembangunan kekuatan bawah laut, dan pertahanan udara. Tantangan berikutnya ialah menghubungkan kemampuan tersebut melalui doktrin, latihan, komunikasi, dan dukungan logistik yang terintegrasi. Kekuatan setiap matra akan memberi hasil lebih besar ketika dapat digunakan dalam operasi gabungan. Karena itu, peningkatan profesionalisme prajurit dan kemampuan pemeliharaan perlu terus berjalan bersama penerimaan alutsista. Apresiasi terhadap modernisasi pertahanan di era Presiden Prabowo memiliki dasar pada kesinambungan program dan kemajuan pelaksanaannya. Kehadiran kapal induk pertama, penerimaan Rafale dan AAV M-35, serta pembangunan Scorpène menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan. Penguatan tersebut merupakan investasi jangka