Lompat ke konten utama

Kata Papua

IKN Jadi Simbol Indonesia Memiliki Kekuatan Ekonomi Besar - Kata Papua

IKN Jadi Simbol Indonesia Memiliki Kekuatan Ekonomi Besar

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Masyarakat Indonesia saat ini tertuju pada Ibukota Negara Baru yang akan berada di Kalimantan Timur. Ibukota Negara Baru nantinya akan menjadi ikon baru dari Indonesia yang sebelumnya semua tertuju di Jakarta. Hal itu menjadi keputusan pemerintahan Presiden Jokowi yang akan mengukir sejarah perjalanan bangsa Indonesia menjadi negara maju.

Pemerintah telah memutuskan untuk menjadikan Nusantara, Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru menggantikan Jakarta. Hal ini dikuatkan dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Memang tidak mudah dalam membuat keputusan untuk memindahkan Ibukota Negara, namun dengan pemikiran visioner Presiden Jokowi akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang hebat dengan memiliki kekuatan ekonomi yang patut disegani di dunia internasional.

Melihat kondisi tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, IKN menjadi masa depan Indonesia, simbol dari Indonesia Emas. IKN juga menjadi harapan untuk pertumbuhan ekonomi baru.

Arsjad Rasjid berharap IKN dapat mendorong percepatan pemerataan pembangunan di Indonesia. Selain itu juga Indonesia dapat menjadi magnet perekonomian dunia.

Menurutnya, IKN juga merupakan simbol Indonesia sebagai negara berkekuatan ekonomi terbesar ke 4 tahun 2045. Hal tersebut dapat membuktikan keberhasilan Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi global yang menimpa sejumlah negara didunia termasuk Eropa maupun Amerika Latin.

Ditambahkan Arsjad, dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, Indonesia tidak hanya bisa bergantung pada pembangunan di Pulau Jawa, namun juga harus menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di wilayah Indonesia. Dengan begitulah, IKN menjadi sebuah solusi dan harapan baru bagi Indonesia.

Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa dengan adanya IKN, diharapkan dapat menghadirkan pembangunan yang Indonesia Sentris, bukan hanya Jawa sentris.

Jokowi menekankan, Indonesia bukan hanya pulau Jawa, Indonesia mempunyai 17.500 pulau. Namun, saat ini 58% dari PDB ekonomi Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Sekitar 56% atau 149 juta jiwa bermukim di pulau jawa

Oleh sebab itu, Arsjad mengajak para investor untuk ikut serta membangun IKN, untuk menjadikan cita – cita pertumbuhan ekonomi baru menjadi nyata.

Arsjad menjelaskan Pembangunan IKN ini tentu tidak dapat terjadi jika hanya diwujudkan oleh pemerintah. IKN harus dibangun secara bersama dengan semangat gotong royong terutama oleh investor dalam negeri dan juga luar negeri serta menggabungkan pemikiran-pemikiran terbaik di indonesia. Artinya dibutuhkan adanya kontribusi yang optimal baik dari sektor swasta maupun publik.

Lebih lanjut, Arsjad menambahkan IKN bukan hanya berperan sebagai pusat ekonomi baru dengan menggeser pusat gravitasi ekonomi ke luar Pulau Jawa. Namun IKN juga diharapkan dapat menjadi simbol Indonesia baru yang siap menjawab tantangan global di masa depan.

Tak hanya itu, Arsjad optimis IKN akan menjadi standard dunia sebagai kota yang layak huni, cerdas dan berkelanjutan.

Arsjad mendukung pembangunan IKN Nusantara. Dijelaskannya, IKN Nusantara ini sangat luar biasa konsepnya karena menggabungkan konsep kota pintar, berkelanjutan dan berbasis kehutanan yang salah satu pembiayaannya dilakukan melalui carbon trading.

IKN memiliki visi ‘Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable’. Visi tersebut diterjemahkan melalui pengembangan kota yang berdampingan dengan alam melalui konsep forest city serta smart and intelligent city.

Melalui visinya diharapkan IKN dapat menjadi kota yang mengedepankan inklusi sosial dan modern, dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata