Lompat ke konten utama

Kata Papua

Indonesia Siap Menyambut Tamu Delegasi G20 - Kata Papua

Indonesia Siap Menyambut Tamu Delegasi G20

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Indonesia Siap Menyambut Tamu Delegasi G20
Oleh : Ratih Safira Utami )*
KTT G20 akan diselenggarakan di Bali, tanggal 15 hingga 16 November 2022. Indonesia siap untuk menyambut tamu delegasi G20, mulai dari pengamanan venues hingga pengaturan lalu-lintas saat KTT berlangsung. Forum internasional ini harus sukses, karena akan membuat nama Indonesia makin berkibar di dunia internasional.
Ketika memegang jabatan sebagai Presidensi G20 tahun 2022, maka Indonesia jugaqq sekaligus menjadi tuan rumah forum G20. Posisi ini sangat membanggakan karena Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang dipercaya jadi Presidensi. Ada banyak keuntungan dengan menjadi tuan rumah KTT G20, di antaranya membangkitkan kembali pariwisata dan menambah potensi investasi dari negara-negara lain.
Persiapan KTT G20 makin dimatangkan karena acara ini akan dimulai beberapa hari lagi. Presiden Jokowi mengunjungi Bali untuk memeriksa sendiri dan memastikan semuanya sempurna. Presiden Jokowi menyatakan bahwa beliau mengecek hingga detail agar Indonesia siap untuk menyambut tamu-tamu dari delegasi G20.
KTT G20 adalah forum bergengsi dan bakal disorot oleh berbagai media internasional, oleh karena itu persiapannya harus benar-benar matang. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan, menyatakan bahwa persiapan KTT G20 sudah 99% dan Bali siap menyambut KTT G20. Kesiapan sudah berjalan dengan baik.
Dalam artian, Indonesia sangat siap untuk menyambut para tamu delegasi anggota G20 dan menyelenggarakan KTT dengan lancar. Presiden Jokowi bahkan mengunjungi sendiri tempat-tempat yang akan dijadikan venue KTT untuk memeriksa, dan semua persiapannya sudah hampir selesai.
Pengamanan juga terus disempurnakan untuk memastikan G20 berjalan lancar, tanpa ada ancaman teroris atau yang lain. Untuk mengamankan KTT G20 maka tidak hanya Polda Bali yang bertugas, tetapi ada tim gabungan dari TNI dan Brimob yang bergabung, sehingga total personelnya sebanyak 18.030 orang. Pengamanan dilakukan tidak hanya oleh aparat, tetapi juga ada tim dari BNPT untuk mencegah potensi terorisme yang bisa mengacaukan acara penting tersebut.
Tim gabungan sudah melakukan latihan pengamanan sejak awal bulan November 2022. Mereka juga latihan di Laut Bali untuk menanggulangi jika ada ancaman teror dari kelompok radikal. Sebanyak 12 kapal perang sudah siaga untuk mencegah setiap serangan atau teror yang bisa saja muncul dari lautan.
Kemudian, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah potensi bencana, karena di Bali ada gunung berapi yang masih berstatus aktif. Semua dilakukan agar KTT G20 berjalan dengan lancar dan jangan sampai gagal gara-gara ada bencana alam atau serangan dari penjahat atau teroris.
Pengamanan event G20 sangat ketat karena para tamu delegasi masuk dalam kategori VVIP (Very Very Important Person). Mereka adalah para kepala negara seperti Presiden Amerika Joe Biden, Presiden Rusia Vladimir Putin, dll. Pemerintah memastikan bahwa Bali dan sekitarnya benar-benar aman sehingga siap menyambut para tamu delegasi G20.
Sementara itu, untuk membuat suasana kondusif selama KTT G20, maka para pekerja dihimbau untuk work from home selama acara itu berlangsung. Namun kebijakannya hanya untuk ASN dan pegawai swasta, dan tidak berlaku para pekerja hotel. Diharap ketika para pegawai bekerja dari rumah, maka jalanan di Bali akan relatif sepi, dan perjalanan para delegasi G20 akan lancar karena tidak ada kemacetan.
Para murid juga kembali school from home saat KTT G20 berlangsung. Namun khusus untuk siswa-siswa yang bermukim di Badung dan Denpasar, karena dijadikan venue utama G20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Gede Permana, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 1.834 titik WIFI untuk mendukung kegiatan sekolah daring dan bekerja dari rumah.
Dalam artian, pemerintah mengatur agar jalanan benar-benar kondusif sehingga bisa dilewati oleh para delegasi G20 dengan lancar. Rekayasa lalu lintas juga akan dibuat, sehingga para pengendara sepeda motor tidak berkontak secara langsung dengan rombongan G20 (yang bisa saja berjumlah ratusan orang). Rekayasa dilakukan agar tidak ada kemacetan fatal yang memalukan.
Par tamu delegasi G20 akan siap disambut oleh panitia dan mereka bisa melewati jalanan Bali yang sudah dilancarkan arusnya. Mereka dibawa dengan menggunakan bus listrik dan mobil listrik, yang khusus dipakai sebagai kendaraan resmi G20. Dengan menggunakan kendaraan listrik maka akan aman dan ramah lingkungan.
Kendaraan listrik dipakai di G20 sebagai persiapan menyambut para tamu dan sekaligus sejalan dengan salah satu misi forum tahun ini, yakni teknologi hijau. Indonesia telah memakai teknologi hijau yang ramah lingkungan dan salah satunya dengan mobil dan bus listrik.
Indonesia siap menyambut para tamu KTT G20 dari negara-negara-negara anggota forum, seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Rusia Vladimir Putin, dll. Mereka akan disambut dan dipastikan keamanannya, dan tim gabungan dari TNI, Polri, serta Brimob bersiaga agar keadaan kondusif tanpa ada potensi serangan teroris.

)* Penulis adalah kontributor Persada Instute

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kualitas Hunian Jadi Fokus Percepatan Program 3 Juta Rumah 

Oleh Prasetyo Mulya Percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto kini tidak hanya diarahkan untuk mengejar jumlah hunian, tetapi juga memastikan kualitas rumah yang diterima masyarakat benar-benar layak, aman, nyaman, dan sesuai standar. Fokus terhadap kualitas menjadi penting agar program perumahan rakyat tidak sekadar menghasilkan angka pembangunan yang besar, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah secara nyata. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus memperkuat kolaborasi dengan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Kerja sama pemerintah dan pengembang dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih muncul dalam pembangunan hunian, mulai dari aspek teknis, ketersediaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga penerapan standar kualitas bangunan. Dalam koordinasi bersama jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Menteri Ara menegaskan bahwa percepatan pembangunan rumah subsidi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kualitas. Pengembang tidak cukup hanya memenuhi target jumlah unit, tetapi juga harus memastikan rumah yang dibangun sesuai spesifikasi dan dapat memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat penerima manfaat. Kontribusi Himperra dalam program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu gambaran perkembangan positif sektor perumahan. Dari target pembangunan sebanyak 47.000 unit rumah, Himperra telah merealisasikan lebih dari 22.000 unit. Capaian tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktif dunia usaha dalam mendukung agenda pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau. Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan tersebut karena program rumah subsidi tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha, khususnya pengembang, memiliki posisi strategis dalam memastikan kebutuhan hunian masyarakat dapat dipenuhi. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan di sektor perumahan harus diikuti dengan profesionalisme, integritas, dan komitmen pengembang dalam menjaga kualitas pembangunan. Perspektif tersebut menjadi semakin relevan karena keberhasilan Program 3 Juta Rumah seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan berapa banyak rumah yang selesai dibangun. Pemerintah juga perlu melihat apakah rumah tersebut benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan kepuasan kepada penerima. Penggunaan anggaran subsidi negara harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Pemerintah selama setahun terakhir menunjukkan upaya memperkuat ekosistem perumahan melalui peningkatan kolaborasi dengan pengembang, dukungan pembiayaan rumah subsidi, serta dorongan untuk menyelesaikan berbagai hambatan administratif dan regulasi. Perkembangan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan hunian sekaligus memperbaiki kualitas pelaksanaan program di lapangan. Maruarar Sirait juga mendorong Himperra agar tidak hanya berkembang sebagai organisasi pengembang, tetapi mampu melahirkan pelaku usaha yang memiliki karakter kuat dan menjunjung profesionalisme. Pertumbuhan bisnis perumahan, menurutnya, harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial karena produk yang dibangun menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, Himperra menyampaikan sejumlah usulan yang berkaitan dengan hambatan pembangunan perumahan, termasuk persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, penyediaan lahan, dan proses perizinan. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kelancaran pembangunan rumah sangat dipengaruhi oleh kepastian proses administratif serta kesiapan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan. Penguatan koordinasi juga akan dilakukan melalui jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himperra dengan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut diarahkan untuk membantu mempercepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penerapan kebijakan insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta fasilitasi pembebasan BPHTB bagi masyarakat sesuai kebijakan daerah dan ketentuan yang berlaku. Saat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang berjalan konsisten, berbagai hambatan administratif dapat dikurangi. Dampaknya bukan hanya mempercepat pembangunan rumah, tetapi juga memperluas peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak. Pemerintah juga perlu menjaga pengawasan agar berbagai kemudahan yang diberikan kepada pengembang tetap menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Ketua Umum DPP Himperra, H. Ari Tri Priyono, memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Maruarar Sirait dalam mendorong kemajuan sektor perumahan. Ari Tri Priyono menilai perkembangan sektor perumahan dalam dua tahun terakhir menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian dari pelaku industri tersebut menjadi gambaran bahwa kebijakan pemerintah mulai memberikan ruang lebih besar bagi sektor perumahan untuk berkembang. Himperra juga terus memperkuat organisasi melalui kegiatan Rapat Kerja Nasional, pelatihan, dan Milad Himperra yang menjadi ruang konsolidasi antara pengembang dan pemerintah. Forum semacam itu penting untuk menyamakan persepsi, menyerap persoalan di lapangan, sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan secara efektif. Program 3 Juta Rumah harus dipandang sebagai agenda besar