Lompat ke konten utama

Kata Papua

Jelang Setahun Prabowo-Gibran: Rumah Subsidi Tembus Penyerapan Ribuan Unit - Kata Papua

Jelang Setahun Prabowo-Gibran: Rumah Subsidi Tembus Penyerapan Ribuan Unit

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Menjelang genap satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program strategis di bidang perumahan subsidi terus menunjukkan capaian yang membanggakan.

Data terbaru menunjukkan penyerapan ribuan unit rumah subsidi telah melampaui ekspektasi, menandai langkah nyata dalam upaya pemerintah menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya kalangan milenial dan keluarga berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan penyaluran rumah subsidi saat ini telah mencapai 240.265 unit, angka yang terus bertambah mendekati target nasional 3 juta unit rumah subsidi.

“Penyerahan kunci rumah subsidi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada warga Sumatera Utara menandai selesainya pembangunan tahap awal. Di Sumatera Utara sendiri, dari target 15 ribu unit, kami sudah menyalurkan lebih dari 8.100 unit. Untuk mendorong percepatan, kuota ditambah menjadi 20 ribu unit pada tahun ini,” ujar Maruarar.

Program 3 juta rumah yang diinisiasi pemerintahan Prabowo-Gibran bertujuan mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses kepemilikan rumah yang lebih mudah.

Kepala Divisi Kredit Subsidi Bank Tabungan Negara (BTN), Dedy Lesmana, mengungkapkan bahwa BTN sebagai pelaksana utama program ini telah menyalurkan 140 ribu unit rumah dari total kuota 350 ribu unit.

“Kami berkomitmen menyelesaikan target penyaluran dan memastikan akses rumah subsidi semakin luas, terutama di daerah-daerah strategis seperti Jawa Barat, Sumatera, Jawa Timur, dan Sulawesi,” jelas Dedy.

Data dari BTN menunjukkan penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 142.749 unit per 30 September 2025, atau sekitar 41 persen dari target nasional 350 ribu unit. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan peran strategis bank tersebut dalam mendorong kesejahteraan rakyat.

“Setiap unit rumah yang tersalurkan berarti keluarga yang mendapatkan kesempatan memiliki aset masa depan dan peningkatan kualitas hidup. Mayoritas penerima adalah generasi milenial, usia produktif yang sangat membutuhkan dukungan pemerintah,” ujar Nixon.

Ia juga menekankan bahwa BTN tidak hanya fokus pada kuantitas, namun juga kualitas rumah subsidi. “Kami menolak wacana pengurangan ukuran rumah subsidi menjadi 18 meter persegi karena ukuran tersebut tidak memenuhi kebutuhan dasar keluarga Indonesia. Kami ingin memastikan penerima rumah subsidi mendapatkan hunian yang nyaman dan layak,” tambah Nixon.

Selain melayani pekerja formal, BTN juga aktif mendukung pekerja informal seperti pedagang kecil, tukang cukur, dan mitra driver ojek online. Inovasi pembayaran cicilan yang terintegrasi dengan penghasilan harian mereka menjadi salah satu bukti nyata komitmen pemerintah dan BTN dalam memperluas inklusi keuangan dan sosial.

Menyongsong setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, program rumah subsidi ini menjadi salah satu tonggak keberhasilan yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat secara berkelanjutan.

Keberhasilan penyerapan ribuan unit rumah subsidi di berbagai daerah memperlihatkan bahwa sinergi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama lembaga keuangan seperti BTN berjalan efektif dan memberikan dampak positif nyata.

Dengan semangat ini, pemerintah optimistis target 3 juta rumah subsidi dapat tercapai, memberikan harapan baru bagi jutaan keluarga Indonesia untuk memiliki rumah layak dan masa depan yang lebih baik.

(*/rls)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerataan SDM Koperasi Merah Putih Menjaga Operasional yang Lebih Kuat

Oleh : Antonius Utomo Pemerataan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan keberhasilan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi, keberadaan SDM yang kompeten, merata, dan memiliki kapasitas manajerial yang baik menjadi fondasi penting agar setiap koperasi mampu menjalankan fungsi pelayanan, distribusi, hingga pengembangan usaha secara optimal. Program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah tidak hanya berfokus pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga menempatkan penguatan kualitas pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi sebagai prioritas utama. Langkah ini menjadi penting karena koperasi yang tumbuh secara cepat membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola organisasi secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerataan SDM yang berkualitas akan memastikan tidak ada kesenjangan kapasitas antarwilayah sehingga seluruh koperasi dapat berkembang dengan standar yang relatif setara. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh modal usaha maupun infrastruktur pendukung, tetapi juga oleh kualitas individu yang menjalankan operasional koperasi setiap hari. Oleh karena itu, berbagai program pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kompetensi terus dilakukan guna memperkuat kemampuan pengurus dalam bidang manajemen usaha, tata kelola keuangan, digitalisasi layanan, hingga pengembangan jejaring bisnis. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Pemerataan SDM juga memiliki peran strategis dalam menjaga konsistensi layanan kepada masyarakat. Dengan kapasitas yang merata, setiap koperasi dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, cepat, dan akuntabel. Masyarakat sebagai anggota koperasi akan memperoleh manfaat yang lebih besar karena pengelolaan usaha berjalan secara efektif serta mampu merespons kebutuhan ekonomi lokal dengan lebih tepat. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang nyata. Langkah pemerintah mendorong pelatihan dan pengembangan SDM sejalan dengan pentingnya investasi pada kualitas sumber daya manusia sebagai penopang keberlanjutan organisasi. Berbagai lembaga dan institusi juga menempatkan program pengembangan SDM sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah lembaga tidak hanya bergantung pada sistem yang dibangun, tetapi juga pada kualitas manusia yang mengelolanya. Keberadaan SDM yang merata juga akan memperkuat koordinasi antar-Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Dengan standar kompetensi yang relatif sama, proses berbagi pengalaman, transfer pengetahuan, dan kolaborasi usaha dapat berjalan lebih efektif. Setiap koperasi memiliki peluang untuk belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di daerah lain, sehingga tercipta ekosistem koperasi yang saling mendukung dan tumbuh bersama. Sinergi semacam ini sangat penting untuk membangun ketahanan ekonomi masyarakat dari tingkat lokal hingga nasional. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan  para manajer KDKMP yang telah mendapatkan surat keputusan (SK) penempatan di luar domisili agar menerimanya. Penempatan lintas daerah untuk mengisi kebutuhan SDM di wilayah yang pembangunan KDKMP-nya telah selesai. KDKMP yang telah selesai pembangunanya membutuhkan manajer untuk segera beroperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan manajer akan mendapatkan gaji antara Rp6,3 juta-8,3 juta yang terdiri dari komponen gaji dan tunjangan sesuai dengan UMK setempat. Gaji tersebut diberikan karena manajer mempunyai tanggung jawab yang berat untuk mengembangkan ekosistem desa. Para manajer ini akan mengelola koperasi sebagai infrastruktur pemerintah untuk menangani subsidi bantuan pemerintah dan mengembangkan ekonomi desa. Selain itu, pemerataan SDM dapat mendorong lahirnya kepemimpinan koperasi yang adaptif dan visioner. Pengurus yang memiliki pemahaman kuat mengenai tata kelola organisasi akan lebih mampu menyusun strategi pengembangan usaha yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Mereka juga dapat mengidentifikasi peluang ekonomi baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi anggota koperasi. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ke depan, penguatan SDM Koperasi Merah Putih perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Pelatihan yang terstruktur, sistem sertifikasi kompetensi, pemanfaatan teknologi pembelajaran digital, serta pendampingan langsung di lapangan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menjaga kualitas pengelolaan koperasi. Langkah tersebut akan memastikan bahwa setiap koperasi memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang tersedia. Pemerataan SDM pada akhirnya bukan sekadar upaya meningkatkan kemampuan individu, melainkan