Lompat ke konten utama

Kata Papua

Kabar Baik Guru Non-ASN, Tunjangan Profesi Mulai Dicairkan - Kata Papua

Kabar Baik Guru Non-ASN, Tunjangan Profesi Mulai Dicairkan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

JAKARTA – Pemerintah mulai menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) secara bertahap. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan proses pencairan terus berjalan setelah tahapan administrasi diselesaikan. Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga dilakukan untuk mempercepat penyaluran tunjangan kepada para guru yang memenuhi persyaratan.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Prof. Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa sejumlah guru telah menerima tunjangan profesi tersebut. Penyaluran TPG dilaksanakan secara bertahap untuk memastikan seluruh penerima yang memenuhi persyaratan memperoleh tunjangan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Alhamdulillah, sebagian guru sudah mulai menerima tunjangan profesinya,” ungkap Nunuk dalam keterangannya.

Nunuk menyampaikan bahwa proses pencairan TPG kini telah mencapai tahap akhir administrasi. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) telah selesai diproses. Proses selanjutnya berfokus pada penerbitan SP2D melalui KPPN sebagai bagian dari penyelesaian administrasi sebelum dana disalurkan kepada penerima.

Untuk mempercepat penyelesaian proses tersebut, Kemendikdasmen terus berkoordinasi dengan KPPN. Kerja sama ini diharapkan dapat memperlancar penerbitan dokumen pencairan sehingga penyaluran tunjangan dapat menjangkau lebih banyak guru.

“Kami telah berkoordinasi dengan KPPN agar penerbitan SP2D bisa dipercepat,” tambah Nunuk.

Pemerintah menargetkan pencairan TPG bagi guru non-ASN mulai berlangsung pada akhir Oktober 2026. Pemerintah mempercepat penyelesaian proses administrasi dan koordinasi lintas lembaga untuk mendukung penyaluran TPG secara bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan. Guru yang belum menerima tunjangan diminta menunggu proses penyelesaian sembari mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan pencairan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa percepatan pembayaran dilakukan melalui kerja sama Kemendikdasmen, Kementerian Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sinergi ini menjadi langkah untuk mendukung kelancaran proses pembayaran sekaligus memastikan penyaluran anggaran mengikuti ketentuan yang berlaku.

Abdul Mu’ti berharap tunjangan tersebut dapat membantu para guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dunia pendidikan. Ia juga mengapresiasi dedikasi para pendidik yang terus menjalankan kegiatan pembelajaran dan berkontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan.

Melalui penyelesaian administrasi dan koordinasi antarlembaga, pemerintah berharap penyaluran TPG dapat segera diterima seluruh guru yang berhak. Kebijakan ini diharapkan mendukung kesejahteraan pendidik sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran. Penyampaian informasi secara berkala mengenai tahapan dan jadwal pencairan menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian kepada guru penerima tunjangan. (*)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kepuasan terhadap Prabowo Capai 65,2 Persen, Kinerja Nyata Jadi Kunci Kepercayaan Publik 

Oleh: Muhammad Iqbal Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tingkat kepuasan publik menjadi salah satu indikator penting untuk mengevaluasi arah pembangunan nasional. Hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dirilis pada 18 Oktober 2026 menunjukkan bahwa 65,2 persen responden merasa puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan nasional, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui kebijakan yang memberikan manfaat nyata. Survei PPI mencatat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan mencapai 65,4 persen. Sebanyak 32,5 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 2,1 persen lainnya tidak memberikan jawaban. Adapun tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat sebesar 49 persen. Data tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat memiliki penilaian yang beragam terhadap kinerja pemerintahan, sehingga evaluasi perlu dilakukan secara terbuka dan proporsional. Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, menilai peningkatan kepuasan hingga melampaui 70 persen membutuhkan perbaikan kinerja bersama. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hasil survei bukan sekadar angka yang dapat dijadikan bahan perayaan politik, melainkan juga masukan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan. Kepercayaan masyarakat harus dipelihara melalui konsistensi kebijakan, penyelesaian persoalan mendasar, serta kemampuan pemerintah merespons kebutuhan warga secara cepat dan tepat. Salah satu temuan penting survei tersebut adalah bantuan sosial yang menjadi alasan paling banyak dikemukakan responden yang merasa puas terhadap pemerintah. Sebanyak 16,7 persen responden menilai bantuan sosial semakin banyak. Selain itu, penegakan hukum terhadap koruptor memperoleh perhatian dari 10,3 persen responden, disusul program Sekolah Rakyat sebesar 9,8 persen dan Makan Bergizi Gratis sebesar 8,5 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk persepsi terhadap kinerja pemerintah. Bantuan sosial, misalnya, menjadi instrumen perlindungan bagi keluarga rentan ketika menghadapi tekanan ekonomi. Namun, efektivitasnya tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima. Ketepatan sasaran, transparansi penyaluran, dan keberlanjutan manfaat juga harus menjadi perhatian. Hal ini penting karena 11,4 persen responden yang menyatakan tidak puas menilai bantuan sosial kurang tepat sasaran. Dengan demikian, perbaikan sistem pendataan dan pengawasan perlu berjalan beriringan dengan komitmen pemerintah memperluas perlindungan sosial. Tantangan lain terlihat dari persoalan ekonomi masyarakat. Sebanyak 11,8 persen responden yang tidak puas menyebut kondisi ekonomi yang sulit dan menurun sebagai alasan utama. Sementara itu, 10,4 persen menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok dan 6,7 persen menilai pemerintah kurang memperhatikan rakyat kecil. Angka-angka tersebut menjadi pengingat bahwa persepsi positif terhadap kepemimpinan nasional harus diikuti perbaikan daya beli, ketersediaan lapangan kerja, serta kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks tersebut, ketahanan pangan menjadi salah satu sektor strategis yang perlu diperkuat. Kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat penilaian positif dari pakar komunikasi politik Emrus Sihombing, yang menyatakan Kementerian Pertanian sebagai salah satu institusi yang menunjukkan kinerja menonjol. Penilaian tersebut menegaskan pentingnya capaian konkret dalam mengevaluasi pejabat publik, terutama ketika kebijakan yang dijalankan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Sektor pertanian juga memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi hasil yang terukur. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton, sementara cadangan beras pemerintah menyentuh 5,3 juta ton. Indonesia juga menghentikan impor beras pada tahun tersebut dan kembali melakukan ekspor ke sejumlah negara. Capaian ini menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah ketidakpastian iklim dan dinamika geopolitik global. Selain ketahanan pangan, program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis juga menunjukkan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup. Dalam survei PPI, Sekolah Rakyat memperoleh penilaian positif dari 12,6 persen responden sebagai program pemerintah yang dinilai paling baik, sedangkan Makan Bergizi Gratis mencapai 11 persen. Apabila dilaksanakan dengan pengawasan yang kuat dan standar pelayanan yang memadai, program-program tersebut berpotensi memperluas akses pendidikan, mendukung pemenuhan gizi, dan memperkuat kesempatan generasi muda untuk berkembang. Meski demikian, capaian survei tidak seharusnya membuat pemerintah mengabaikan kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaat pembangunan. Sebanyak 67 persen responden menyatakan optimistis pemerintah mampu menjalankan tugas dengan baik, sementara 24,4 persen menyatakan tidak percaya dan 8,6 persen tidak menjawab. Optimisme mayoritas tersebut merupakan modal politik yang penting, dengan tetap melakukan perbaikan pelayanan publik, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan program pemerintah berjalan secara akuntabel. Kepuasan publik sebesar 65,2 persen terhadap Presiden Prabowo merupakan gambaran dukungan mayoritas masyarakat menjelang dua tahun pemerintahan. Namun, legitimasi yang kuat tidak hanya bertumpu pada angka survei, melainkan juga pada kemampuan pemerintah menjawab persoalan yang dirasakan warga. Keberhasilan menjaga pangan, memperluas perlindungan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperbaiki daya beli perlu menjadi bagian dari agenda yang berkesinambungan. *Penulis adalah pengamat politik