Oleh: Citra Kurnia Khudori
Masyarakat pesisir selama ini menjadi salah satu penyangga penting kehidupan ekonomi Indonesia sebagai negara maritim. Dari laut, jutaan nelayan menyediakan pangan, menggerakkan perdagangan, serta menjaga denyut ekonomi di berbagai daerah yang bertumpu pada sumber daya kelautan.
Namun, besarnya kontribusi masyarakat pesisir belum selalu diikuti dengan tersedianya fasilitas yang memadai untuk mendukung kehidupan dan produktivitas mereka. Keterbatasan sarana penyimpanan hasil tangkapan, akses bahan bakar, infrastruktur usaha, hingga tata kelola kawasan masih menjadi persoalan yang perlu dijawab secara lebih terintegrasi.
Pemerintah kini berupaya menjadikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai salah satu jalan untuk memperkuat kehidupan masyarakat pesisir. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung memantau perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih melalui pembahasan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta sejumlah pihak terkait.
Perhatian langsung Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pembangunan kawasan nelayan menjadi bagian dari agenda pembangunan yang lebih luas. Kemajuan masyarakat pesisir tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang selesai dibangun, melainkan dari perubahan nyata terhadap kesempatan kerja, produktivitas, dan kesejahteraan keluarga nelayan.
Program KNMP juga penting karena menawarkan pendekatan pembangunan yang berangkat dari karakter kehidupan pesisir. Setiap wilayah memiliki potensi perikanan, pola usaha, kondisi geografis, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda sehingga pembangunan perlu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pembangunan KNMP harus berorientasi pada peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, perubahan taraf hidup nelayan tidak cukup dicapai melalui perbaikan lingkungan fisik, melainkan harus ditopang fasilitas yang benar-benar memperkuat kegiatan usaha masyarakat pesisir.
Dari pandangan tersebut, produktivitas menjadi tolak ukur penting keberhasilan program. Pemerintah memastikan bahwa pembangunan fasilitas mampu membantu nelayan bekerja lebih efisien, menjaga kualitas hasil tangkapan, dan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik.
Trenggono mencontohkan bahwa fasilitas pendukung dapat mencakup stasiun pengisian bahan bakar bagi nelayan, pabrik es, tempat penyimpanan berpendingin, bengkel, balai nelayan, fasilitas kuliner, hingga kantor pengelola. Kelengkapan sarana tersebut memperlihatkan bahwa KNMP dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi pesisir yang saling terhubung.
Pembangunan KNMP juga dapat menjadi ruang untuk memperkuat nilai tambah hasil perikanan. Masyarakat pesisir perlu memperoleh peluang lebih besar untuk terlibat dalam pengolahan, perdagangan, kuliner, dan berbagai usaha turunan yang dapat membuka sumber pendapatan baru.
Persoalan ini menjadi penting karena kesejahteraan nelayan tidak semata ditentukan oleh banyaknya ikan yang berhasil ditangkap. Harga jual, kualitas produk, biaya operasional, akses pasar, serta kemampuan mengolah hasil tangkapan menjadi faktor yang sama pentingnya dalam menentukan pendapatan keluarga pesisir.
Di tengah agenda pembangunan tersebut, suara masyarakat nelayan tetap perlu menjadi bagian utama dalam pelaksanaan program. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan berharap agar KNMP tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, melainkan juga memperhatikan kebutuhan kehidupan sosial dan keberlanjutan masyarakat pesisir.
Pandangan ini relevan karena pembangunan ekonomi yang baik harus berjalan bersama penguatan kualitas hidup masyarakat. Nelayan membutuhkan fasilitas usaha, namun mereka juga memerlukan lingkungan yang layak, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta ruang hidup yang aman bagi keluarga mereka.
Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan setiap KNMP. Program yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata warga akan memiliki peluang lebih besar untuk digunakan, dirawat, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Pendekatan partisipatif juga dapat mencegah pembangunan menjadi sekadar proyek fisik yang kehilangan fungsi setelah peresmian. Nelayan perlu ditempatkan sebagai pelaku utama yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan ekonomi kawasan.
Untuk diketahui, pemerintah telah menyelesaikan 65 kampung nelayan pada tahap pertama dan menargetkan perluasan program hingga 1.386 kampung pada akhir 2026. Dalam jangka panjang, pembangunan tersebut ditargetkan menjangkau 5.000 kampung nelayan hingga 2029.
Skala pembangunan tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat agar setiap kawasan dapat berkembang sesuai potensinya. Keberhasilan program akan ditentukan oleh kualitas pengelolaan, kesiapan sumber daya manusia, keberlanjutan fasilitas, serta kemampuan menghubungkan nelayan dengan pasar dan rantai pasok.
Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi bentuk penghormatan nyata kepada masyarakat pesisir apabila pembangunan benar-benar memperbaiki kehidupan mereka. Memuliakan nelayan berarti memastikan mereka memperoleh fasilitas, kesempatan ekonomi, dan posisi yang lebih kuat dalam rantai nilai sektor perikanan.
Program ini juga mengingatkan bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh menjauh dari masyarakat yang selama ini menjaga sumber daya laut dan menyediakan pangan bagi bangsa. Ketika masyarakat pesisir memperoleh dukungan yang tepat, kawasan pantai dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi produktif yang memberikan kesejahteraan secara lebih merata.
)* Pemerhati isu sosial-ekonomi
