Lompat ke konten utama

Kata Papua

Kelicikan KST Papua Gunakan Anak dan Perempuan sebagai Tameng Hidup - Kata Papua

Kelicikan KST Papua Gunakan Anak dan Perempuan sebagai Tameng Hidup

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

OLEH : Alfred Jigibalom

Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua semakin licik dengan menggunakan banyak akal bulusnya untuk melancarkan aksi kekejaman mereka.

Mereka menggunakan anak dan perempuan sebagai tameng untuk melancarkan pemikiran ideologinya yang tak masuk akal dan melancarkan berbagai penyerangan serta tindakan brutal yang dapat merugikan masyarakat, khususnya warga sipil yang tidak berdosa.

Penggunaan perempuan dan anak-anak yang dijadikan sebagai tameng saja sudah melanggar norma sebagai manusia, karena perempuan dan anak seharusnya dijaga dan dilindungi, bukan dijadikan tameng untuk kepentingan semata.

Berbagai macam upaya dilakukan oleh gabungan aparat keamanan Indonesia, TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) RI untuk memberantas KST Papua atas berbagai macam tindakannya yang sudah melampaui batas.

Gerombolan ini menyerang hingga membunuh prajurit TNI yang tengah menjalankan misi pencarian pilot Susi Air, Capt Philip Mark Merthens di Nduga, Papua Pegunungan. Parahnya lagi, warga sipil yang tak bersalah dan tak tahu menahu itu pun tak luput terkena dari serangan KST yang brutal.

Tidak mudah memberantas KST Papua yang juga bersenjata dan memiliki ideologi kuat, pasalnya memang KST memiliki banyak akal bulus untuk melancarkan aksi kejamnya ini. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono mengungkapkan bahwa saat ini mereka menggunakan strategi baru dengan menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai tamengnya, sementara yang dewasa di belakang bertugas sebagai penembak. Tameng tersebut digunakan untuk membacoki para prajurit, beberapa diantara anggota KST ini menggunakan senjata parang untuk menyerang prajurit.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan bahwa gerombolan yang dipimpin oleh Egianus Kogoya ini mencari makan dengan cara memeras seperti preman, apabila tidak dipenuhi keinginannya mereka akan menyerang, bahkan sesama warga Papua sendiri. Dana desa yang dipergunakan untuk kepentingan desa pun justru disalahgunakan untuk menyerang dan merusak perkampungan saudaranya dengan dalih ingin memajukan Papua. Selain itu, KST Papua juga mengincar Dana Otonomi Khusus Papua yang digunakan untuk membangun Bumi Cendrawasih. Mereka memanfaatkan proyek pembangunan yang digunakan untuk memajukan Kawasan Timur Indonesia itu dengan menyerang para pekerja proyek dan merusaknya.
Bukan tidak mungkin pemberantasan KST Papua dilakukan, akan tetapi juga tidak bisa sembarangan untuk langsung bertindak tanpa berpikir matang-matang. Pasalnya, selain memberantas gerombolan KST Papua yang brutal ini, aparat keamanan juga harus memperhatikan keselamatan warga, khususnya saat ini para perempuan dan anak-anak yang menjadi tameng mereka. Jenderal Dudung mengakui bahwa selain faktor tersebut, faktor lainnya yang menjadi penghambat yakni faktor demografi dan kondisi geografi, KST Papua mengetahui betul medan wilayah mereka, TNI-Polri juga harus berhati-hati agar tidak ada korban jiwa dari masyarakat.
Menanggapi persoalan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD mengamini jika untuk memberantas KST Papua ini harus mempersiapkan strategi yang matang, ia juga mengatakan bahwa kesulitan pemberantasan KST Papua ada dua. Pertama, satu sandera dijadikan tameng hidup, kemudian jika kita bergerak ancaman pembunuhan itu muncul. Memang tidak sulit jika hanya menumpas gerombolan tak berhati tersebut, akan tetapi memang ada banyak faktor di lapangan yang menguji para prajurit dalam misi penyelamatan ini. Dirinya juga menambahkan bahwa kita harus bersabar dan menunggu langkah pemerintah yang saat ini tengah menyusun langkah-langkah upaya penyelamatan, menjamin keamanan sandera, dan tentunya warga sipil yang tak berdosa juga dapat dilindungi dan tak menjadi korban.
Sudah banyak korban berjatuhan dalam upaya misi penyelamatan sandera pilot Susi Air ini, tim gabungan aparat keamanan TNI-Polri kembali menemukan 4 prajurit yang gugur akibat ulah dari KST Papua di Nduga, Papua Pegunungan. Dalam hal ini, TNI Laksda Julius Widjojono menyampaikan langsung melalui keterangannya bahwa keempat prajurit ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, termasuk di dalamnya yakni Pratu Miftahul Arifin, Satgas Yonif R 321/GT di Mugi-Mam Nduga, Pratu A, Pratu I, Pratu K, dan Prada S.
Kelicikan tak bisa dibalas dengan penyerangan, pemerintahan membutuhkan banyak upaya yang harus dilakukan saat KST Papua menggunakan anak-anak dan perempuan sebagai tameng agar mereka hidup. Tentunya hal ini melanggar norma adat, dimana perempuan harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Oleh sebab itu, perlu adanya kesabaran dan strategi khusus untuk menumpas KST Papua yang keji ini. Dengan demikian, aksi KST Papua yang saling menyerang dengan TNI-Polri ini memang harus diberhentikan dan tak boleh terjadi terus-menerus. Sudah banyak memakan korban jiwa, dan jangan sampai ada korban yang berjatuhan lagi. Untuk langkah selanjutnya lembaga pemerintah diharapkan agar segera menyelesaikan penumpasan KST Papua dengan berbagai upaya dan taktik yang tentunya aman, sehingga tidak ada korban jiwa tak berdosa dalam peristiwa tersebut, para KST Papua juga segera diadili.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kualitas Hunian Jadi Fokus Percepatan Program 3 Juta Rumah 

Oleh Prasetyo Mulya Percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto kini tidak hanya diarahkan untuk mengejar jumlah hunian, tetapi juga memastikan kualitas rumah yang diterima masyarakat benar-benar layak, aman, nyaman, dan sesuai standar. Fokus terhadap kualitas menjadi penting agar program perumahan rakyat tidak sekadar menghasilkan angka pembangunan yang besar, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah secara nyata. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus memperkuat kolaborasi dengan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Kerja sama pemerintah dan pengembang dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih muncul dalam pembangunan hunian, mulai dari aspek teknis, ketersediaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga penerapan standar kualitas bangunan. Dalam koordinasi bersama jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Menteri Ara menegaskan bahwa percepatan pembangunan rumah subsidi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kualitas. Pengembang tidak cukup hanya memenuhi target jumlah unit, tetapi juga harus memastikan rumah yang dibangun sesuai spesifikasi dan dapat memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat penerima manfaat. Kontribusi Himperra dalam program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu gambaran perkembangan positif sektor perumahan. Dari target pembangunan sebanyak 47.000 unit rumah, Himperra telah merealisasikan lebih dari 22.000 unit. Capaian tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktif dunia usaha dalam mendukung agenda pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau. Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan tersebut karena program rumah subsidi tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha, khususnya pengembang, memiliki posisi strategis dalam memastikan kebutuhan hunian masyarakat dapat dipenuhi. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan di sektor perumahan harus diikuti dengan profesionalisme, integritas, dan komitmen pengembang dalam menjaga kualitas pembangunan. Perspektif tersebut menjadi semakin relevan karena keberhasilan Program 3 Juta Rumah seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan berapa banyak rumah yang selesai dibangun. Pemerintah juga perlu melihat apakah rumah tersebut benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan kepuasan kepada penerima. Penggunaan anggaran subsidi negara harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Pemerintah selama setahun terakhir menunjukkan upaya memperkuat ekosistem perumahan melalui peningkatan kolaborasi dengan pengembang, dukungan pembiayaan rumah subsidi, serta dorongan untuk menyelesaikan berbagai hambatan administratif dan regulasi. Perkembangan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan hunian sekaligus memperbaiki kualitas pelaksanaan program di lapangan. Maruarar Sirait juga mendorong Himperra agar tidak hanya berkembang sebagai organisasi pengembang, tetapi mampu melahirkan pelaku usaha yang memiliki karakter kuat dan menjunjung profesionalisme. Pertumbuhan bisnis perumahan, menurutnya, harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial karena produk yang dibangun menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, Himperra menyampaikan sejumlah usulan yang berkaitan dengan hambatan pembangunan perumahan, termasuk persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, penyediaan lahan, dan proses perizinan. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kelancaran pembangunan rumah sangat dipengaruhi oleh kepastian proses administratif serta kesiapan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan. Penguatan koordinasi juga akan dilakukan melalui jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himperra dengan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut diarahkan untuk membantu mempercepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penerapan kebijakan insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta fasilitasi pembebasan BPHTB bagi masyarakat sesuai kebijakan daerah dan ketentuan yang berlaku. Saat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang berjalan konsisten, berbagai hambatan administratif dapat dikurangi. Dampaknya bukan hanya mempercepat pembangunan rumah, tetapi juga memperluas peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak. Pemerintah juga perlu menjaga pengawasan agar berbagai kemudahan yang diberikan kepada pengembang tetap menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Ketua Umum DPP Himperra, H. Ari Tri Priyono, memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Maruarar Sirait dalam mendorong kemajuan sektor perumahan. Ari Tri Priyono menilai perkembangan sektor perumahan dalam dua tahun terakhir menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian dari pelaku industri tersebut menjadi gambaran bahwa kebijakan pemerintah mulai memberikan ruang lebih besar bagi sektor perumahan untuk berkembang. Himperra juga terus memperkuat organisasi melalui kegiatan Rapat Kerja Nasional, pelatihan, dan Milad Himperra yang menjadi ruang konsolidasi antara pengembang dan pemerintah. Forum semacam itu penting untuk menyamakan persepsi, menyerap persoalan di lapangan, sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan secara efektif. Program 3 Juta Rumah harus dipandang sebagai agenda besar