Lompat ke konten utama

Kata Papua

Kemandirian Pangan Bagian dari Pondasi Kekuatan Negara Hadapi Tantangan Global - Kata Papua

Kemandirian Pangan Bagian dari Pondasi Kekuatan Negara Hadapi Tantangan Global

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta — Kemandirian pangan dipandang sebagai salah satu pondasi utama kekuatan bangsa dalam menghadapi ketidakpastian global.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pembahasan RAPBN 2026, yang menempatkan kemandirian pangan sebagai salah satu sektor strategis dalam memperkuat kedaulatan dan daya saing Indonesia di panggung dunia.

Presiden Prabowo menyebut, stok beras nasional berhasil tembus 4,2 juta ton, tertinggi dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan data Perum Bulog, cadangan pemerintah tercatat 4.237.120 ton dan stok komersial 14.139 ton, menjadikannya rekor sejak Bulog berdiri pada 1969.

“Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung,” kata Prabowo.

Untuk mewujudkan kemandirian pangan, pemerintah membuka lahan pertanian baru seluas 2 juta hektare, dengan fokus utama di Merauke, Papua Selatan, yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan baru.

Upaya ini dibarengi dengan peningkatan harga beli gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram, pemangkasan birokrasi penyaluran pupuk, serta pemberian bantuan alat dan mesin pertanian.

“Para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Anggota DPD RI, Fahira Idris menyatakan bahwa di usia ke-80 tahun kemerdekaan, ketahanan pangan harus “naik kelas” menjadi kemandirian pangan.

Fahira mengusulkan enam terobosan, mulai dari diversifikasi pangan, perluasan peran Bulog, pembangunan 100.000 lumbung komunal modern, pertanian tahan iklim, keterkaitan program pangan dengan perbaikan gizi, hingga pembentukan sistem Satu Peta Pangan berbasis data terpadu.

“Dengan sistem ini, pengambilan keputusan seperti serapan panen, distribusi, atau operasi pasar dapat dilakukan cepat dan tepat,” tutur Fahira.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menilai arah pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tekad kuat menjadikan Indonesia negara besar, berdaulat, dan disegani dunia.

Salah satu fokusnya adalah kemandirian pangan yang diiringi program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

Menurut Muzani, program-program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal, pemerataan pendidikan, serta penguatan daya tahan sosial dan ekonomi bangsa.

“Dengan kata lain, kita kini telah melangkah pada jalur yang benar,” pungkasnya.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa 

Oleh: Gavin Asadit Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa. Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh. Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang. Muhamad Mardiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat silaturahim agar masyarakat dapat menghadapi perbedaan secara lebih tenang dan dewasa. Semangat tersebut menjadi relevan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang selama momentum September Hitam 2026. Isu September Hitam tidak semestinya menjadi alasan masyarakat untuk saling berhadapan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bahwa sejarah harus dipelajari secara objektif agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran dan mencegah terulangnya berbagai persoalan kemanusiaan. Aktivis pemuda dan mahasiswa M. Fad mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dalam momentum September Hitam 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut M. Fad, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Sebagai kelompok yang dekat dengan tradisi intelektual dan gerakan sosial, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan dan data, bukan sekadar mengikuti arus informasi yang sedang ramai. Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Ruang diskusi, edukasi, kajian sejarah, serta kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sekaligus mencegah konflik akibat kesalahpahaman informasi. Peran generasi muda semakin penting karena sebagian besar percakapan mengenai September Hitam berlangsung di ruang digital. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan. Penggunaan media sosial tanpa kemampuan memilah informasi dapat menimbulkan persoalan baru. Konten yang dipotong dari konteks, judul provokatif, hingga informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam edukasi HAM, media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai isu, tetapi informasi yang ditemukan tetap perlu diperdalam melalui sumber kredibel dan pembelajaran komprehensif. Generasi muda perlu memahami sejarah pelanggaran HAM secara utuh, bukan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pembelajaran agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama semakin kuat. Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan sosial. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi sarana mendorong perbaikan. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan antarsesama warga negara. Persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Persatuan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan penghormatan terhadap satu sama lain. Perbedaan pilihan, pendapat, maupun cara melihat sejarah seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari bangsa yang sama. Dalam konteks September Hitam 2026, generasi muda memiliki kesempatan menunjukkan bahwa refleksi sejarah dapat dilakukan secara dewasa. Mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun ruang publik yang edukatif. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi di media sosial. Memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru menyebarkan konten merupakan langkah sederhana untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan literasi informasi yang kuat, perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa mengganggu persatuan. *) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan