Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) memperkuat sinergisitas dan bergotong-royong untuk meningkatkan pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Hal itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kemdagri Akmal Malik saat hadir mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Pansus DPR dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Senin (3/5/2021).
Menanggapi masukan dan aspirasi dalam Rapat Pansus, Akmal Malik mengapresiasi semua pihak atas aspirasi mengenai kebijakan afirmatif untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.
“Kami menyimak dan mencatat dengan baik aspirasi yang disampaikan dan mengelaborasi dalam pembahasan dengan DPR . Mari saling memberi masukan konstruktif untuk hadirkan kebijakan dan implementasi Otsus Papua yang semakin baik,” kata Akmal Malik.
Agenda Rapat Pansus ini, yaitu menerima masukan dan aspirasi dari Pemda Provinsi, MRP Papua Barat, DPRP Papua Barat, Insan Kampus, Para Kepala Daerah, Perwakilan DPRD Kab/Kota, DPRD Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, dan seluruh pemangku kepentingan di Papua Barat mengenai implementasi dan RUU perubahan UU Otsus Papua.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memberikan apresiasi kepada Pansus DPR, Kemdagri dan perwakilan Pemerintah yang hadir dalam acara rapat Pansus tersebut atas upaya kebijakan dan teknokrasi untuk keberlangsungan Otonomi Khusus Papua.
“Mewakili masyarakat dan Pemda Papua Barat, kami mendukung dan berharap keberlangsungan Otsus Papua yang memang bermanfaat dalam pembangunan di Papua Barat,” kata Dominggus Mandacan.
