Lompat ke konten utama

Kata Papua

Kemegahan Gala Dinner WWF 2024 Buka Kemitraan Antarbangsa untuk Perlindungan Sumber Daya Air Dunia - Kata Papua

Kemegahan Gala Dinner WWF 2024 Buka Kemitraan Antarbangsa untuk Perlindungan Sumber Daya Air Dunia

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Ali Syahputra

Indonesia mendapatkan kepercayaan dunia internasional untuk menjadi tuan rumah WWF ke-10, yang digelar di Bali sejak 18-25 Mei ini. Sejumlah kepala negara berkumpul di Bali, dan disambut hangat dengan Gala Dinner oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Mei malam.

Tentu saja, Indonesia juga dikenal dengan acara gala dinner event internasionalnya yang selalu tampak megah dan indah. Kali ini juga, sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menggelar WWF, Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempromosikan warisan budayanya dalam Gala Dinner di GWK Cultural Park. Tidak lupa juga kelancaran dan kemewahan Gala Dinner ini tidak terlepas dari komitmen Indonesia menciptakan keamanan dan kebersihan lingungannya.

Direktur Operasional GWK Cultural Park, Stefanus Yonathan Astayasa mengatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen menyediakan lingkungan yang mendukung, dari segi keamanan, kebersihan, dan keasriannya. Sehingga para delegasi merasa nyaman dan fokus berdiskusi untuk tindakan yang berkelanjutan dalam menjaga sumber daya air dunia.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, air selalu menjadi elemen vital yang memainkan peran sentral dalam kehidupan. Ketersediaan air yang mencukupi tidak hanya penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan ekosistem, termasuk kelautan dan perikanan. Memahami kompleksitas tantangan dan peluang dalam pengelolaan sumber daya air, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali menjadi platform krusial bagi kemitraan antarbangsa dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan sumber daya air dunia.

Sejarah WWF sebagai forum global yang memperjuangkan pemanfaatan air yang berkelanjutan telah melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk negara-negara, organisasi internasional, akademisi, dan masyarakat sipil. Melalui serangkaian kegiatan dan diskusi, WWF ke-10 di Bali bertujuan untuk memperkuat kesadaran publik akan pentingnya sumber daya air dan mendorong tindakan nyata untuk menjaga keberlanjutan air bagi kesejahteraan bersama.

Spesialis WASH/Water, Hygiene, and Sanitation UNICEF Indonesia, Salathiel Nali mengatakan Dana Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (UNICEF) mendorong isu terkait pencapaian tujuan akses universal terhadap air, sanitasi dan kebersihan (WASH) pada 2030 dalam Forum Air Sedunia (World Water Forum/WWF) 2024.

Forum dihadiri oleh delegasi setingkat kepala negara dan organisasi internasional, WWF ke-10 menjadi ajang yang sangat diantisipasi dan berpotensi besar untuk mencapai kesepakatan global dalam perlindungan dan pemberdayaan sumber daya air. Kehadiran para Kepala Negara, Wakil Perdana Menteri, utusan khusus, Menteri, Senior Official, dan Kepala Organisasi Internasional menunjukkan komitmen tinggi dari berbagai pihak untuk menangani isu air secara komprehensif.

Dalam rentang waktu 18 hingga 25 Mei 2024, WWF ke-10 menggelar 283 sesi dengan beragam topik yang mencakup isu-isu kunci dalam pengelolaan sumber daya air. Dari sesi politik hingga sesi khusus untuk pemuda, agenda WWF ke-10 menyediakan platform yang inklusif bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan ide dalam mencari solusi terbaik untuk tantangan air global.

Namun, kesuksesan WWF ke-10 tidak hanya bergantung pada jumlah sesi atau peserta, tetapi lebih pada substansi dan implementasi hasil-hasilnya. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa kemitraan antarbangsa harus menjadi pusat dari setiap diskusi dan keputusan yang diambil dalam forum ini. Kolaborasi lintas batas menjadi kunci dalam menghadapi tantangan air yang semakin kompleks dan melintasi berbagai sektor.

Salah satu aspek penting dari WWF ke-10 adalah pembahasan enam subtema utama, yang mencakup Water Security and Prosperity (Keamanan dan Kemakmuran Air), Water for Humans and Nature (Air untuk Manusia dan Alam), Disaster Risk Reduction and Management (Pengurangan dan Pengelolaan Risiko Bencana), Governance, Cooperation and Hydro-diplomacy (Tata Kelola, Kerjasama, dan Hidro-diplomasi), Sustainable Water Finance (Keuangan Berkelanjutan Air), serta Knowledge and Innovation (Pengetahuan dan Inovasi).

Water Security merujuk pada kemampuan untuk mengakses air bersih dalam jumlah cukup dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, termasuk konsumsi, sanitasi, dan pertanian. Kemudian, Water for Humans and Nature (Air untuk Manusia dan Alam) merupakan konsep mencerminkan pengakuan akan ketergantungan manusia dan ekosistem terhadap air yang bersih dan berkelanjutan, melibatkan penelitian tentang interaksi antara manusia dan lingkungan, termasuk dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem air, serta strategi untuk memastikan bahwa kebutuhan air manusia dipenuhi tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem air.

Pada Disaster Risk Reduction and Management (Pengurangan dan Pengelolaan Risiko Bencana) forum membahas upaya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko terkait bencana alam yang berkaitan dengan air. Lebih lanjut pada Governance, Cooperation and Hydro-diplomacy (Tata Kelola, Kerjasama, dan Hidro-diplomasi) menjadi topik yang mencakup studi tentang struktur kelembagaan dan regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya air di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Adapun Sustainable Water Finance (Keuangan Berkelanjutan Air) mencakup studi tentang sumber-sumber pendanaan yang diperlukan untuk membiayai investasi dalam infrastruktur air yang berkelanjutan. Konsep Knowledge and Innovation (Pengetahuan dan Inovasi) mencakup penelitian tentang pengetahuan ilmiah dan teknologi terbaru dalam bidang pengelolaan sumber daya air, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pemantauan air, pengembangan teknologi desalinasi air, dan inovasi dalam manajemen air berbasis ekosistem.

Pelaksanaan WWF ke-10 menjadi momentum penting untuk mewujudkan perbaikan tata kelola air secara global. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan bersama untuk menyukseskan acara tersebut.

)* Penulis adalah akademisi bidang kelautan dan perikanan.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kualitas Hunian Jadi Fokus Percepatan Program 3 Juta Rumah 

Oleh Prasetyo Mulya Percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto kini tidak hanya diarahkan untuk mengejar jumlah hunian, tetapi juga memastikan kualitas rumah yang diterima masyarakat benar-benar layak, aman, nyaman, dan sesuai standar. Fokus terhadap kualitas menjadi penting agar program perumahan rakyat tidak sekadar menghasilkan angka pembangunan yang besar, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah secara nyata. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus memperkuat kolaborasi dengan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Kerja sama pemerintah dan pengembang dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih muncul dalam pembangunan hunian, mulai dari aspek teknis, ketersediaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga penerapan standar kualitas bangunan. Dalam koordinasi bersama jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Menteri Ara menegaskan bahwa percepatan pembangunan rumah subsidi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kualitas. Pengembang tidak cukup hanya memenuhi target jumlah unit, tetapi juga harus memastikan rumah yang dibangun sesuai spesifikasi dan dapat memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat penerima manfaat. Kontribusi Himperra dalam program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu gambaran perkembangan positif sektor perumahan. Dari target pembangunan sebanyak 47.000 unit rumah, Himperra telah merealisasikan lebih dari 22.000 unit. Capaian tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktif dunia usaha dalam mendukung agenda pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau. Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan tersebut karena program rumah subsidi tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha, khususnya pengembang, memiliki posisi strategis dalam memastikan kebutuhan hunian masyarakat dapat dipenuhi. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan di sektor perumahan harus diikuti dengan profesionalisme, integritas, dan komitmen pengembang dalam menjaga kualitas pembangunan. Perspektif tersebut menjadi semakin relevan karena keberhasilan Program 3 Juta Rumah seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan berapa banyak rumah yang selesai dibangun. Pemerintah juga perlu melihat apakah rumah tersebut benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan kepuasan kepada penerima. Penggunaan anggaran subsidi negara harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Pemerintah selama setahun terakhir menunjukkan upaya memperkuat ekosistem perumahan melalui peningkatan kolaborasi dengan pengembang, dukungan pembiayaan rumah subsidi, serta dorongan untuk menyelesaikan berbagai hambatan administratif dan regulasi. Perkembangan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan hunian sekaligus memperbaiki kualitas pelaksanaan program di lapangan. Maruarar Sirait juga mendorong Himperra agar tidak hanya berkembang sebagai organisasi pengembang, tetapi mampu melahirkan pelaku usaha yang memiliki karakter kuat dan menjunjung profesionalisme. Pertumbuhan bisnis perumahan, menurutnya, harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial karena produk yang dibangun menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, Himperra menyampaikan sejumlah usulan yang berkaitan dengan hambatan pembangunan perumahan, termasuk persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, penyediaan lahan, dan proses perizinan. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kelancaran pembangunan rumah sangat dipengaruhi oleh kepastian proses administratif serta kesiapan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan. Penguatan koordinasi juga akan dilakukan melalui jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himperra dengan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut diarahkan untuk membantu mempercepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penerapan kebijakan insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta fasilitasi pembebasan BPHTB bagi masyarakat sesuai kebijakan daerah dan ketentuan yang berlaku. Saat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang berjalan konsisten, berbagai hambatan administratif dapat dikurangi. Dampaknya bukan hanya mempercepat pembangunan rumah, tetapi juga memperluas peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak. Pemerintah juga perlu menjaga pengawasan agar berbagai kemudahan yang diberikan kepada pengembang tetap menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Ketua Umum DPP Himperra, H. Ari Tri Priyono, memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Maruarar Sirait dalam mendorong kemajuan sektor perumahan. Ari Tri Priyono menilai perkembangan sektor perumahan dalam dua tahun terakhir menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian dari pelaku industri tersebut menjadi gambaran bahwa kebijakan pemerintah mulai memberikan ruang lebih besar bagi sektor perumahan untuk berkembang. Himperra juga terus memperkuat organisasi melalui kegiatan Rapat Kerja Nasional, pelatihan, dan Milad Himperra yang menjadi ruang konsolidasi antara pengembang dan pemerintah. Forum semacam itu penting untuk menyamakan persepsi, menyerap persoalan di lapangan, sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan secara efektif. Program 3 Juta Rumah harus dipandang sebagai agenda besar