Kata Papua

Kemen PUPR : Pembangunan IKN menggunakan konsep ramah lingkungan - Kata Papua

Kemen PUPR : Pembangunan IKN menggunakan konsep ramah lingkungan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Kemen PUPR : Pembangunan IKN menggunakan konsep ramah lingkungan

Samarinda – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mengusung konsep ramah lingkungan. Selain ramah lingkungan, IKN dibangun sebagai kota yang ramah terhadap individu.

Hal tersebut dikatakan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri, dalam sebuah kesempatan diskusi daring dengan insan pers.

“Kita ingin membuat IKN itu tidak hanya ramah lingkungan, namun juga ramah terhadap diri sendiri. Ramah terhadap diri sendiri itu artinya kita harus membangun diri kita untuk menjadi lebih sehat,” ungkapnya.

Myrna menjelaskan, 80 persen mobilitas di IKN diprioritaskan menggunakan transportasi publik yang nyaman serta mobilitas aktif. Dengan masyarakat menggunakan transportasi publik, maka dapat mengendalikan pencemaran.

“Di IKN sudah ditetapkan bahwa ruang hijaunya 75 persen dan ini angka yang tertinggi untuk Indonesia. Kalau Anda melihat kota – kota di Indonesia sekitar 30 persen ruang hijaunya,” tambah Myrna.

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa groundbreaking tahap keenam ini akan dilaksanakan pada akhir Mei 2024.

Pada bulan Juli mendatang, beberapa transportasi cerdas direncanakan akan diujicobakan di IKN.Diantaranya adalah kereta tanpa rel atau autonomous rail transit serta taksi terbang.

Deputi bidang transformasi hijau dan digital Otorita IKN, Prof. Muhammad Ali Berawi, menyebutkan, IKN akan mengadopsi sistem transportasi cerdas.

“Hal ini juga menjadi peluang besar untuk pengembangan teknologi dan inovasi dalam moda transportasi,” ungkapnya.

Disisi lain, Kepala Sub Direktorat Wilayah I Direktorat Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Sandhi Eko Bramono mengatakan bahwa di IKN akan ada pengelolaan air minum dan limbah domestik.

“Sistem penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik serta persampahan di IKN, menggunakan smart water management sytem,” kata Sandhi.

Untuk diketahui, smart water management system akan menggunakan data terkini atau data secara real time, untuk memudahkan dalam mengukur kuantitas, kualitas, serta efisiensi penggunaan air.

Sistem tersebut juga dapat memudahkan pemantauan keamanan infrastruktur sumber daya air, penanganan risiko bencana alam yang berkaitan dengan air, seperti banjir dan kekeringan.

Pendekatan pengelolaan air terpadu yang menggabungkan pengelolaan penggunaan air, limpasan air hujan, dan pengolahan air limbah, dengan mengadopsi pendekatan terintegrasi antara sistem pengelolaan air secara tradisional.

Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi sumber daya secara keseluruhan dengan pertimbangan yang cermat dalam penggunaannya, dan juga kontribusinya dalam sistem ekologi dengan tetap menghormati batasan alam. Dengan demikian sangat jelas bahwa pembangunan IKN menggunakan konsep ramah lingkungan. [-red]

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.