Kemenkeu Dorong Percepatan Pembangunan Papua

Ekonomi di Papua akan tumbuh lebih tinggi lagi dari pertumbuhan 14% di 2021 karena Papua di-drive oleh komoditas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengunjungi Jayapura, 26 November 2021. Selain melakukan groundbreaking pembangunan rumah susun negara (rusunara), Menkeu Sri Mulyani sekaligus melakukan peresmian gedung keuangan negara di Jayapura.

Menkeu mengungkapkan bahwa untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dalam mendukung pembangunan Papua, Kemenkeu bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) membangun rusunara bagi pegawai Kemenkeu yang bertugas di wilayah Papua.

Pembangunan gedung yang dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi pegawai Kemenkeu, sesuai ketentuan pembangunan rumah susun negara berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun. “Saya berharap dengan pembangunan rusunara ini, para pegawai Kementerian Keuangan Jayapura menempati hunian yang layak saat bertugas di ujung negeri dan berkontribusi lebih kepada negara,” jelas Menkeu.

Selain itu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan mendukung percepatan pembangunan, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua. Kemenkeu mendorong percepatan melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM unggul, dan dukungan pengelolaan dana otonomi khusus.

Dalam konferensi pers di Papua, Menkeu juga menyampaikan bahwa kesuksesan penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS Papua tidak terlepas dari dukungan APBN dalam penyediaan berbagai infrastruktur pendukung yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat Papua dan sekitarnya.

“Saya berharap ekonomi di Papua akan tumbuh lebih tinggi lagi karena Papua ini pada 2021 pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi dibanding nasional, yakni di atas 14%. Ini karena Papua di-drive oleh komoditas. Dalam situasi itu nanti, selain dana otsus, Papua akan menikmati dana bagi hasil. Apalagi kemarin kita sudah mendukung sepenuhnya penyelenggaraan PON yang sukses dan PEPARNAS,” ucap Menkeu.

Menkeu juga mengharapkan ini menjadi momentum bagi Papua untuk terus membangun terutama sumber dayanya menjadi manusia-manusia yang hebat. “Kita akan dukung sepenuhnya, kita berharap seluruh anggaran yang sudah dialokasikan dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin menciptakan perbaikan bagi SDM dan kesejahteraan serta mendorong perekonomian untuk bangkit kembali.”

Di sisi lain, Kemenkeu memberikan dukungan yang sangat besar kepada peningkatan kualitas SDM unggul yang dilakukan melalui program beasiswa afirmasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Itu demi mencetak alumni yang mampu memberdayakan masyarakat Papua.

Kontribusi Kemenkeu melalui LPDP dalam peningkatan SDM di Provinsi Papua dan Papua Barat sejak 2013 hingga 2021, telah melahirkan sebanyak 493 lulusan dalam dan luar negeri yang terdiri dari 328 magister, 160 doktor, dan lima dokter spesialis.

Sementara itu, perbaikan kebijakan dana otsus bertujuan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan orang asli Papua. Perubahan besaran dana otsus dari 2% menjadi 2,25% dari alokasi DAU diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal, adil, dan akuntabel bagi percepatan pembangunan Papua.

Selain itu, dukungan Kemenkeu juga dilakukan terhadap perbaikan tata kelola baru dalam penggunaan dana otsus untuk perbaikan pengelolaan penggunaan dana otonomi khusus menuju masyarakat Papua dan orang asli Papua yang lebih sejahtera.

Ke depan, dukungan percepatan pengelolaan dana otsus melalui Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) yang dilaksanakan oleh kantor vertikal Kemenkeu memiliki peran sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi untuk percepatan pembangunan Papua.

Hadirnya asistensi dan supervisi pemerintah pusat (melalui K/L teknis) sejak tahap perencanaan, pembinaan, pengawasan, sampai dengan evaluasi akan memastikan penyaluran dana otsus dan TKDD di Papua dapat berjalan dengan baik. Diharapkan dengan memangkas rantai birokrasi serta pelaksanaan pendampingan dan pengawasan yang komprehensif, misi mulia untuk memberikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua dapat segara dicapai.