Lompat ke konten utama

Kata Papua

Ketahanan Pangan Diperkuat lewat Kerja Sama Lintas Sektor dan Regional - Kata Papua

Ketahanan Pangan Diperkuat lewat Kerja Sama Lintas Sektor dan Regional

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kerja sama lintas sektor dan regional sebagai langkah strategis menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Di tengah meningkatnya tekanan geopolitik internasional dan gangguan rantai pasok dunia, Indonesia dinilai berhasil menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus memperkuat posisi kawasan ASEAN dalam menjaga ketahanan pangan bersama.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan kini menjadi isu fundamental yang harus mendapat perhatian serius seluruh negara di kawasan.

Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi Khusus BIMP-EAGA di Cebu, Filipina, Presiden menekankan bahwa masa depan ASEAN tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan negara-negara kawasan menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Namun, upaya kita hendaknya jangan berhenti pada ketahanan energi. Ketahanan pangan sama fundamentalnya,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menyoroti pentingnya kolaborasi regional dalam memperkuat rantai pasok pangan, infrastruktur distribusi, hingga pengembangan teknologi yang mampu mendukung ketahanan pangan jangka panjang.

Menurut Presiden, kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi besar melalui lahan pertanian subur dan sumber daya alam yang dapat dioptimalkan secara bersama-sama demi memenuhi kebutuhan pangan kawasan.

Senada dengan Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia membawa agenda penguatan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam rangkaian KTT ASEAN 2026 di Cebu.

Langkah tersebut menjadi respons konkret atas dampak konflik global yang memicu lonjakan harga komoditas, gangguan logistik, hingga ancaman inflasi pangan di kawasan ASEAN.

Menurut Airlangga, penguatan kerja sama regional menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pangan kawasan.

Pemerintah mendorong optimalisasi kerja sama perdagangan intra-ASEAN, penguatan rantai pasok regional, serta kolaborasi dengan mitra strategis melalui berbagai forum ekonomi kawasan.

“Selain itu, pemanfaatan kekuatan sentralitas ASEAN diperlukan untuk membangun supply chain resilience di kawasan,” jelas Airlangga.

Di dalam negeri, pemerintah juga mencatat capaian signifikan di sektor pangan nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras sejak 2025 menjadi bukti nyata penguatan produksi pangan nasional.

Produksi beras nasional tercatat mencapai 34,69 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi nasional sebesar 31,16 juta ton.

Keberhasilan tersebut turut memperkuat cadangan pangan pemerintah yang kini mencapai sekitar 5,12 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, capaian ini juga berdampak terhadap stabilitas harga beras dunia dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Keberhasilan sektor pangan tidak hanya diukur dari produksi yang meningkat, tetapi juga dari kesejahteraan petani yang semakin baik serta kontribusi Indonesia terhadap stabilitas pangan dunia,” kata Amran.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan