Oleh: Aziz Rahman
Perkembangan kecerdasan buatan (AI) membawa manfaat besar bagi transformasi ekonomi digital, tetapi teknologi yang sama juga menciptakan ruang baru bagi pelaku penipuan. Modus scam kini tidak lagi mengandalkan pesan palsu yang mudah dikenali. Pelaku dapat memanfaatkan AI untuk meniru suara, wajah, identitas, hingga membangun komunikasi yang semakin meyakinkan. Kondisi ini membuat perlindungan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan kehati-hatian individu. Negara, platform digital, industri keuangan, dan publik perlu bergerak dalam satu ekosistem untuk mempersempit ruang gerak pelaku.
Ancaman tersebut semakin relevan ketika aktivitas masyarakat di ruang digital terus meningkat. Transaksi keuangan, komunikasi, pekerjaan, hingga interaksi sosial semakin banyak berlangsung melalui platform digital. Di satu sisi, perkembangan ini mempercepat aktivitas ekonomi dan memperluas akses layanan. Namun di sisi lain, semakin besar ketergantungan masyarakat terhadap teknologi, semakin besar pula potensi kerugian ketika data pribadi dan kepercayaan pengguna dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, penguatan keamanan digital harus berjalan seiring dengan agenda transformasi digital nasional.
Dewan Pembina Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), Dicky Kartikoyono, menilai ancaman scam berbasis AI semakin kompleks sehingga penanganannya membutuhkan sinergi yang lebih kuat. Perkembangan teknologi memungkinkan pelaku menciptakan modus yang lebih personal dan sulit dibedakan dari komunikasi asli. Situasi ini menuntut masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, sementara pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat kemampuan deteksi serta respons terhadap aktivitas keuangan ilegal.
Pandangan tersebut penting karena scam tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Satgas PASTI selama ini berperan dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal dan mendorong masyarakat melaporkan tawaran atau transaksi mencurigakan. Penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, regulator, serta lembaga teknologi menjadi langkah strategis agar laporan dapat ditindaklanjuti lebih cepat dan potensi kerugian dapat ditekan. Upaya pemerintah membangun mekanisme penanganan scam menunjukkan bahwa perlindungan konsumen ditempatkan sebagai bagian penting dari penguatan ekonomi digital.
Di sisi penegakan hukum, Polri juga memperkuat kapasitas menghadapi perkembangan modus penipuan berbasis AI. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa love scamming telah berkembang dari penipuan konvensional menjadi kejahatan yang memanfaatkan hubungan emosional, teknologi digital, deepfake, dan teknik social engineering. Pelaku dapat membangun kedekatan melalui media sosial atau aplikasi kencan, kemudian memanfaatkan kepercayaan korban untuk meminta uang, melakukan pemerasan, bahkan mengeksploitasi korban. Polri karena itu memperkuat kemampuan penyelidikan dan penyidikan berbasis forensik digital serta kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lintas negara.
Penguatan kapasitas aparat menjadi penting karena karakter scam berbasis AI dapat berubah cepat. Penindakan tidak cukup dilakukan setelah korban mengalami kerugian, tetapi perlu didukung deteksi dini, pertukaran informasi, dan kemampuan membaca pola kejahatan digital. Langkah Polri memperkuat kompetensi personel menunjukkan bahwa pemerintah terus menyesuaikan kemampuan penegakan hukum dengan perkembangan teknologi. Pendekatan tersebut sekaligus memberikan kepastian bahwa ruang digital tidak dibiarkan menjadi wilayah tanpa pengawasan hukum.
Pada sisi lain, perlindungan teknologi dan data juga menjadi bagian penting dari strategi nasional. Deputi Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menilai investasi pada teknologi yang mendukung pemrosesan data di dalam negeri merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan siber nasional. Menurutnya, percepatan ekonomi digital harus diikuti kemampuan menjaga infrastruktur data kritis. Kehadiran pusat data lokal dapat membantu organisasi memenuhi ketentuan residensi data sekaligus menjaga integritas dan kerahasiaan informasi nasional.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa keamanan digital tidak dapat dibebankan kepada satu institusi. Negara memiliki peran menetapkan regulasi dan membangun kapasitas pengawasan, aparat bertugas menindak pelaku, sementara platform memiliki tanggung jawab memperkuat sistem keamanan dan mencegah penyalahgunaan layanannya. Masyarakat juga menjadi lapisan pertahanan pertama dengan menjaga data pribadi, memeriksa identitas pengirim, menghindari tekanan untuk segera melakukan transaksi, dan melakukan verifikasi melalui saluran resmi. Kebiasaan sederhana tersebut dapat mengurangi peluang keberhasilan scam.
Sejumlah perkembangan terkini memperkuat urgensi kolaborasi tersebut. Pemerintah dan otoritas telah mendorong mekanisme penanganan scam, termasuk penguatan Indonesia Anti-Scam Centre, sementara sektor teknologi terus mengembangkan kemampuan deteksi ancaman berbasis AI. Di tengah meningkatnya penggunaan pembayaran digital, pendekatan yang menggabungkan pencegahan, edukasi, pemantauan, dan penegakan hukum menjadi semakin diperlukan. OJK dan pemerintah juga sudah menempatkan pemberantasan scam sebagai agenda bersama dan penguatan mekanisme penanganan penipuan.
Pada akhirnya, scam berbasis AI harus dihadapi sebagai tantangan bersama dalam membangun ekosistem digital yang tangguh. Penguatan koordinasi Satgas PASTI, Polri, BSSN, serta perlindungan data menunjukkan kebijakan pemerintah semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan dukungan platform dan kesadaran masyarakat, kolaborasi tersebut akan memperkuat kepercayaan publik serta memastikan transformasi digital berjalan aman, produktif, dan mendukung pembangunan nasional.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
