Oleh: Arman Panggabean
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI menjadi salah satu momen penting yang menandai arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Di hadapan para wakil rakyat, Presiden menegaskan bahwa negara tidak boleh lagi terjebak dalam ketergantungan pangan impor. Untuk itu, ia menekankan dua strategi besar: pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen distribusi pangan murah dan peningkatan produksi pertanian yang ditandai dengan rekor tertinggi stok beras nasional sepanjang sejarah Indonesia.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa salah satu masalah mendasar ekonomi Indonesia adalah perputaran uang yang terlalu terkonsentrasi di kota besar. Karena itu, pemerintah berkomitmen mendirikan 80 ribu koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih. Tujuannya jelas, yaitu menghadirkan akses pangan murah sekaligus membuka ruang usaha rakyat di level akar rumput.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik. Jika dilihat dari rancangan program, koperasi tidak hanya berperan sebagai penyedia sembako murah seperti beras dan minyak goreng, tetapi juga menjadi pintu distribusi barang subsidi strategis seperti LPG 3 kg dan pupuk. Lebih jauh, koperasi juga akan mengelola lini usaha simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek desa, hingga sistem logistik terpadu. Artinya, koperasi akan menjadi ekosistem ekonomi yang lengkap di tingkat desa, tidak sekadar warung penyalur barang murah.
Gagasan ini sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang pernah diperjuangkan para pendiri bangsa. Presiden menegaskan bahwa rakyat kecil harus punya akses pada pangan berkualitas dengan harga terjangkau, termasuk protein hewani seperti ikan dan daging. Pernyataan ini memperlihatkan pandangan bahwa pangan bukan hanya soal kenyang, melainkan juga soal gizi dan kualitas hidup.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa Koperasi Merah Putih adalah alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi. Ia menekankan bahwa koperasi merupakan bentuk modernisasi ekonomi desa yang berakar pada gotong royong. Ucapan ini patut dicermati karena koperasi memang memiliki sejarah panjang dalam sistem ekonomi Indonesia. Namun, selama beberapa dekade terakhir, eksistensi koperasi sering kali dipandang sebelah mata, bahkan tak jarang hanya menjadi formalitas tanpa aktivitas riil. Jika program ini berhasil dijalankan secara konsisten, Koperasi Merah Putih dapat menjadi tonggak sejarah baru kebangkitan koperasi di Indonesia.
Di sisi lain, Presiden juga menyoroti pencapaian bersejarah dalam ketersediaan beras nasional. Ia mengumumkan bahwa stok beras di gudang Perum Bulog telah mencapai 4,2 juta ton, jumlah tertinggi sejak lembaga tersebut berdiri pada 1969. Angka ini bukan hanya sekadar catatan statistik, tetapi juga sinyal kuat bahwa swasembada pangan bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah realitas yang mulai terwujud.
Presiden menegaskan bahwa untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung. Pernyataan ini penting karena Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang rawan impor beras, terutama pada musim paceklik. Ekspor menunjukkan adanya surplus produksi, sekaligus menandai keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperkuat produktivitas pertanian.
Langkah konkret yang mendukung pencapaian ini antara lain adalah pembukaan lahan pertanian baru seluas 2 juta hektar, dengan fokus utama di Merauke, Papua Selatan. Wilayah tersebut disebut sebagai lumbung pangan masa depan, mengingat ketersediaan lahan yang luas dan potensi agronomisnya. Selain itu, pemerintah juga menaikkan harga beli gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini bukan hanya insentif ekonomi, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap jerih payah petani. Dengan harga gabah yang stabil dan menguntungkan, petani memiliki kepastian untuk terus menanam dan meningkatkan produktivitas.
Selain harga, Presiden juga menyebut adanya pemangkasan birokrasi dalam penyaluran pupuk serta penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian modern. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan holistik: bukan hanya menambah lahan dan menjamin harga, tetapi juga memperbaiki efisiensi produksi melalui mekanisasi. Kebijakan ini mencerminkan orientasi jangka panjang untuk menciptakan pertanian modern, produktif, dan berkelanjutan.
Pernyataan resmi Perum Bulog yang menyebut stok beras sebesar 4.251.259 ton semakin menguatkan klaim pemerintah. Dari jumlah tersebut, cadangan pemerintah mencapai 4.237.120 ton, sementara stok komersial sebesar 14.139 ton. Data ini menunjukkan kemampuan pemerintah mengelola cadangan strategis pangan dengan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Rekor ini sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di tengah ancaman krisis pangan global yang kerap menghantui berbagai negara.
Jika dikaitkan dengan program Koperasi Merah Putih, capaian stok beras ini akan memiliki dampak lebih luas. Dengan distribusi yang dikelola koperasi, beras murah dari cadangan pemerintah bisa lebih cepat sampai ke tangan masyarakat. Tidak ada lagi rantai distribusi panjang yang sering membuat harga di pasar jauh lebih tinggi dari harga di gudang Bulog. Dengan kata lain, kombinasi antara produksi yang melimpah dan distribusi yang efisien dapat menjadi kunci keberhasilan kedaulatan pangan.
Namun, tentu ada tantangan besar yang harus diantisipasi. Koperasi di Indonesia selama ini sering menghadapi masalah tata kelola, korupsi, hingga minimnya partisipasi anggota. Begitu pula dalam sektor pertanian, pembukaan lahan baru kerap berhadapan dengan isu lingkungan dan konflik agraria. Oleh karena itu, keberhasilan program pemerintah akan sangat bergantung pada implementasi yang transparan, profesional, dan berpihak kepada rakyat.
Pada akhirnya, visi Presiden untuk menghadirkan pangan murah dan berkualitas melalui Koperasi Merah Putih serta keberhasilan mencatat rekor stok beras nasional menjadi titik awal penting. Namun, sebagaimana diingatkan oleh sejarah panjang pembangunan pertanian Indonesia, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga konsistensi implementasi di daerah dan partisipasi aktif rakyat. Dengan gotong royong dan tata kelola yang baik, Indonesia berpeluang besar menjadikan kedaulatan pangan bukan sekadar jargon, melainkan kenyataan yang mengubah wajah ekonomi bangsa.
*) Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute
