Lompat ke konten utama

Kata Papua

Koperasi Merah Putih Siapkan Ribuan Manajer Profesional untuk Perkuat Operasional - Kata Papua

Koperasi Merah Putih Siapkan Ribuan Manajer Profesional untuk Perkuat Operasional

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta- Pemerintah terus mematangkan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dengan menyiapkan puluhan ribu manajer profesional yang akan ditempatkan di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi mampu dikelola secara modern, profesional, dan berkelanjutan saat mulai beroperasi secara luas pada Agustus 2026.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan proses rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih saat ini telah memasuki tahap akhir dan segera dilanjutkan dengan pelatihan sebelum penempatan di lapangan.

“Kami sekarang pada saat yang sama sedang melakukan proses rekrutmen manajer-manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih karena memang menyangkut aspek profesionalitas untuk bisa mengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Akhir Juli sudah selesai, sekarang tahap seleksinya sudah selesai dan memasuki tahap persiapan pelatihan,” kata Ferry.

Menurut Ferry, pemerintah merekrut sekitar 35 ribu tenaga pengelola yang terdiri atas 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih dan 5.000 manajer Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kehadiran mereka dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan koperasi mampu menjalankan berbagai unit usaha yang telah dirancang pemerintah.

Ferry menjelaskan para calon manajer yang lolos seleksi saat ini tengah dipersiapkan mengikuti pelatihan sebelum ditempatkan di seluruh koperasi desa dan kelurahan.

“Nanti ini sekarang masuk tahap seleksinya sudah selesai. Sekarang mau memasuki tahap persiapan pelatihan bagi calon manajer-manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang insya Allah nanti Agustus akan ditempatkan di seluruh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah menyiapkan skema penempatan para manajer melalui perusahaan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara. Para manajer akan dikontrak selama dua tahun sebelum kemudian menjadi bagian dari pengelolaan koperasi desa.

“Setelah dua tahun di BUMN, mereka akan ikut di koperasi desa Merah Putih,” ujar Zulkifli.

Menurutnya, pola tersebut diperlukan untuk memastikan proses pembentukan dan penguatan operasional koperasi berjalan optimal sejak tahap awal. Pemerintah juga membuka 35.476 formasi tenaga kerja untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari strategi memperkuat ekosistem pangan nasional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meluncurkan operasionalisasi 1.061 Kopdes Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, sebagai proyek percontohan. Pemerintah menargetkan sedikitnya 20 ribu koperasi desa dan kelurahan dapat diluncurkan pada Agustus mendatang dengan kesiapan tidak hanya dari sisi bangunan fisik, tetapi juga sumber daya manusia dan operasionalnya. (*)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana yang baik harus berjalan dalam dua arah: pemerintah wajib memberikan informasi secara cepat dan terbuka, sementara masyarakat perlu memiliki disiplin untuk mengakses sumber resmi. Kewaspadaan harus tetap tinggi, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketakutan tanpa dasar. Data menjadi pembeda antara kesiapsiagaan yang rasional dan kepanikan yang tidak produktif. Pelajaran serupa terlihat dalam penanganan informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap video erupsi yang beredar di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan data pemantauan resmi aktivitas Gunung Semeru. Menurut Isnugroho, penyebaran informasi kebencanaan yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena itu, publik perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum membagikan konten. Dalam situasi bencana, satu video yang salah konteks dapat menciptakan persepsi bahwa ancaman sedang berlangsung, padahal kondisi sebenarnya mungkin telah berubah atau tidak sesuai dengan narasi yang beredar. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa mitigasi modern tidak hanya berkaitan dengan pemantauan gunung api dan kesiapan evakuasi. Mitigasi juga menyangkut pengelolaan informasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan klarifikasi secara cepat agar informasi keliru tidak berkembang menjadi kepanikan yang lebih luas. Tantangan komunikasi kebencanaan juga terlihat di Jakarta setelah adanya informasi mengenai kemungkinan paparan abu vulkanik. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Ia menekankan pentingnya mengikuti informasi dari lembaga resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum melalui proses verifikasi. Menurut Chico, masyarakat perlu menjadikan informasi dari BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah sebagai rujukan utama. Sikap tersebut penting agar warga dapat mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk menggunakan perlindungan diri apabila diperlukan, tanpa terpengaruh oleh narasi berlebihan yang beredar di media sosial. Kehadiran pemerintah dalam menghadapi erupsi tidak hanya terlihat melalui penanganan dampak fisik, tetapi juga melalui penguatan komunikasi publik. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, BMKG, dan PVMBG menjadi fondasi penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang sama dan tidak tersesat oleh kabar liar. Indonesia membutuhkan budaya mitigasi yang berbasis data. Masyarakat harus memahami bahwa informasi resmi dapat berubah sesuai perkembangan aktivitas gunung api. Karena itu, mengikuti pembaruan secara berkala jauh lebih penting daripada mempercayai satu unggahan viral yang belum jelas sumbernya. Pada akhirnya, bencana alam memang tidak selalu dapat