Lompat ke konten utama

Kata Papua

MBG Dibenahi, Pemerintah Pastikan Insiden Pangan Ditangani Lebih Serius - Kata Papua

MBG Dibenahi, Pemerintah Pastikan Insiden Pangan Ditangani Lebih Serius

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Pemerintah memperkuat pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menempatkan aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama.

Berbagai insiden yang sempat terjadi di sejumlah daerah dijadikan bahan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki standar operasional, memperketat pengawasan, dan memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar kesehatan.

Langkah tersebut menegaskan komitmen pemerintah agar setiap penerima manfaat memperoleh makanan yang aman, bergizi, dan berkualitas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun segala bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan MBG.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan menjaga mutu dan keamanan makanan yang disajikan setiap hari.

“Saya sebagai Kepala BGN yang baru ini, memastikan zero tolerance terhadap keracunan, tindak pidana korupsi, dan hanky-panky (tindakan menyimpang dan tidak jujur), titip-menitip duit, itu enggak boleh lagi,” ujar Sudaryono.

Ia menjelaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin.

Kepatuhan terhadap sistem pengelolaan dapur, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi makanan, dinilai menjadi faktor utama untuk mencegah terulangnya insiden keamanan pangan.

Karena itu, kepala SPPG diminta memperkuat kepemimpinan dan memastikan seluruh personel bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

“Supaya tidak terulang lagi, harus ikuti SOP. Sistem juga diikuti, kemudian komandannya kepala SPPG. Saya paham Anda punya koki, pengawas gizi, atau orang-orang yang bekerja di situ, barangkali mungkin ada satu atau dua yang ngeyel, sehingga harus ada kepemimpinan yang tegas di situ,” tutur Sudaryono.

Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat penguatan aspek legalitas dan sanitasi dapur MBG.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memprioritaskan percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi sekitar 8.000 SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut.

Langkah ini dipandang penting untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan secara nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan percepatan pemenuhan SLHS menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

“Ada 8.000 yang belum punya SLHS, itu yang perlu segera dirumuskan penyelesaiannya,” kata Zulhas.

Maka, melalui penguatan SOP, kepemimpinan yang lebih tegas di tingkat SPPG, serta percepatan sertifikasi higiene dan sanitasi, pemerintah menunjukkan keseriusannya menjadikan setiap insiden sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Pembenahan tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola MBG sehingga program prioritas nasional ini semakin aman, profesional, dan memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang generasi Indonesia.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa 

Oleh: Gavin Asadit Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa. Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh. Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang. Muhamad Mardiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat silaturahim agar masyarakat dapat menghadapi perbedaan secara lebih tenang dan dewasa. Semangat tersebut menjadi relevan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang selama momentum September Hitam 2026. Isu September Hitam tidak semestinya menjadi alasan masyarakat untuk saling berhadapan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bahwa sejarah harus dipelajari secara objektif agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran dan mencegah terulangnya berbagai persoalan kemanusiaan. Aktivis pemuda dan mahasiswa M. Fad mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dalam momentum September Hitam 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut M. Fad, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Sebagai kelompok yang dekat dengan tradisi intelektual dan gerakan sosial, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan dan data, bukan sekadar mengikuti arus informasi yang sedang ramai. Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Ruang diskusi, edukasi, kajian sejarah, serta kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sekaligus mencegah konflik akibat kesalahpahaman informasi. Peran generasi muda semakin penting karena sebagian besar percakapan mengenai September Hitam berlangsung di ruang digital. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan. Penggunaan media sosial tanpa kemampuan memilah informasi dapat menimbulkan persoalan baru. Konten yang dipotong dari konteks, judul provokatif, hingga informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam edukasi HAM, media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai isu, tetapi informasi yang ditemukan tetap perlu diperdalam melalui sumber kredibel dan pembelajaran komprehensif. Generasi muda perlu memahami sejarah pelanggaran HAM secara utuh, bukan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pembelajaran agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama semakin kuat. Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan sosial. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi sarana mendorong perbaikan. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan antarsesama warga negara. Persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Persatuan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan penghormatan terhadap satu sama lain. Perbedaan pilihan, pendapat, maupun cara melihat sejarah seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari bangsa yang sama. Dalam konteks September Hitam 2026, generasi muda memiliki kesempatan menunjukkan bahwa refleksi sejarah dapat dilakukan secara dewasa. Mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun ruang publik yang edukatif. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi di media sosial. Memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru menyebarkan konten merupakan langkah sederhana untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan literasi informasi yang kuat, perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa mengganggu persatuan. *) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan