MBG Jadi Pilar Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Nasional
Oleh : Meysa Julian
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi salah satu program strategis nasional yang tidak hanya diarahkan untuk menanggulangi persoalan stunting, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menopang kesejahteraan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Dengan anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp 71 triliun, MBG diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia serta menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkapkan bahwa MBG diproyeksikan menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,86 persen seiring realisasi anggaran yang berkualitas dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa kontribusi ekonomi dari MBG akan sangat bergantung pada realisasi dan kualitas belanjanya. Dengan kata lain, bukan hanya nominal belanja yang dikejar, tetapi juga kualitas implementasi yang berdampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Rachmat menyatakan optimisme bahwa akan ada percepatan realisasi MBG mulai Agustus 2025. Rachmat memastikan kesiapan infrastruktur kini telah mendukung percepatan pelaksanaan MBG seperti dapur umum dan pelatihan petugas. Berdasarkan laporan dari Badan Gizi Nasional (BGN), pada akhir Juli seluruh pelatihan petugas hampir selesai, dan dapur-dapur sudah siap beroperasi. Dengan kondisi ini, diproyeksikan akan ada 20 juta penerima manfaat pada Agustus. Rachmat menegaskan kembali pentingnya pelaksanaan belanja pemerintah yang berkualitas dan akuntabel agar dampaknya optimal.
Sementara itu, dari sisi dampak jangka panjang, perwakilan BGN Surabaya, Alwin Supriyadi, menyampaikan bahwa program MBG akan memberikan pengaruh besar terhadap kualitas generasi Indonesia dalam 15 hingga 20 tahun ke depan. Program ini bukan hanya memperkuat ketahanan gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa MBG turut memperkuat sektor ekonomi lokal dengan menggandeng petani, peternak, dan nelayan sebagai pemasok bahan baku makanan, yang disalurkan melalui koperasi dan BUMDes ke dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di Jawa Timur, kebutuhan akan SPPG tercatat mencapai 3.525 unit, dan saat ini telah ada 133 unit yang aktif beroperasi di 31 kabupaten/kota. Di Surabaya sendiri, terdapat delapan unit yang telah aktif dan satu unit dalam tahap persiapan dari total kebutuhan 120 unit. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN, dibantu oleh ahli gizi dan akuntan. Alwin menyebut bahwa satu SPPG dapat menyerap hingga 50 pekerja yang mengelola bahan baku, memasak, menjaga kebersihan, dan mengurus limbah dapur. Dengan demikian, program ini sekaligus menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat setempat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurniawati, menyatakan bahwa MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa MBG bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni, sehat, dan berdaya saing tinggi. Program ini dianggap sebagai pondasi dalam membangun generasi masa depan yang lebih unggul dan siap menghadapi tantangan global.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Heru Tjahjono, saat menghadiri sosialisasi MBG di Tulungagung. Ia menyatakan bahwa MBG bukan hanya sekadar program intervensi gizi untuk menurunkan angka stunting, melainkan juga sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas generasi bangsa. Heru menjelaskan bahwa asupan gizi yang cukup dan seimbang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun kecerdasan otak. Ia juga menekankan bahwa MBG akan menggerakkan ekonomi lokal melalui pendirian dapur komunitas yang memberdayakan warga sekitar.
Heru menyebut bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang. Ia menekankan bahwa program ini tidak sekadar memberi makan anak-anak Indonesia, tetapi membangun fondasi kualitas generasi bangsa yang sehat dan cerdas. Program ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, dengan keterlibatan aktif warga dalam pengelolaan dan distribusi makanan bergizi.
Program MBG pada akhirnya merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak untuk mendapatkan makanan sehat dan bergizi. Dengan pendekatan yang holistik, program ini tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga memberikan dorongan signifikan terhadap perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat sektor pangan nasional. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, keberhasilan MBG akan menjadi cerminan keberhasilan Indonesia dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan sosial secara inklusif.
Keberlanjutan dan konsistensi program ini menjadi hal yang penting untuk dijaga. MBG harus dijalankan secara berkesinambungan dan menjadi komitmen lintas pemerintahan demi tercapainya Indonesia yang lebih sejahtera, sehat, dan maju menuju 2045. Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, lembaga legislatif, serta partisipasi aktif masyarakat, MBG memiliki potensi besar untuk menjadi pilar kesejahteraan sosial dan ekonomi nasional yang sesungguhnya.
)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi
