Oleh: Yoga Pranata
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya dapat menjawab persoalan sosial, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Di tengah tantangan penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli masyarakat, dan kebutuhan memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), implementasi MBG mulai memperlihatkan manfaat yang melampaui tujuan awal penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
Selama ini, program bantuan sosial kerap dipandang sebatas instrumen distribusi manfaat kepada kelompok penerima. Namun MBG menawarkan pendekatan yang berbeda. Program ini dirancang sebagai sebuah ekosistem ekonomi yang menghubungkan pemerintah, petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja lokal dalam satu rantai pasok yang saling menguatkan. Dengan demikian, anggaran negara yang dibelanjakan tidak berhenti pada konsumsi semata, tetapi terus berputar menjadi aktivitas ekonomi di tingkat daerah.
Gambaran tersebut semakin terlihat dari hasil pemantauan pemerintah terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung realisasi APBN sekaligus perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk MBG. Berdasarkan pemaparan yang diterima, hingga pertengahan 2026 program tersebut telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melibatkan 18.854 pemasok lokal, serta menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja.
Angka tersebut memberikan gambaran bahwa setiap dapur MBG tidak berdiri sendiri sebagai tempat penyedia makanan, melainkan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Di balik satu porsi makanan bergizi terdapat permintaan terhadap beras, telur, sayuran, ikan, ayam, susu, bumbu, jasa distribusi, hingga kebutuhan tenaga kerja yang seluruhnya melibatkan masyarakat sekitar.
Karena itulah pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melakukan monitoring secara nasional melalui kantor wilayah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara agar implementasi berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, tepat sasaran, sekaligus mampu mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sejak dini. Pendekatan tersebut penting agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tetap sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
Dampak ekonomi MBG juga mulai terlihat pada tingkat daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG ikut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut. Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,96 persen, salah satunya ditopang meningkatnya aktivitas ekonomi UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem MBG.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program nasional tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari besarnya aktivitas ekonomi yang berhasil diciptakan. Ketika ribuan UMKM memperoleh pesanan rutin untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG, maka arus kas pelaku usaha menjadi lebih stabil. Stabilitas tersebut mendorong peningkatan produksi, pembelian bahan baku, hingga penambahan tenaga kerja baru.
Efek berantai itu semakin terasa karena kebutuhan operasional dapur MBG tidak hanya membutuhkan bahan pangan. Setiap satuan pelayanan juga memerlukan tenaga pengelola, juru masak, petugas distribusi, tenaga administrasi, hingga pekerja pendukung lainnya. Dengan kata lain, MBG menciptakan lapangan kerja langsung sekaligus membuka peluang usaha tidak langsung bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan program.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mendorong dapur MBG membeli telur dari peternak lokal secara berkala menjadi contoh bagaimana program nasional dapat disinergikan dengan kebutuhan menjaga stabilitas harga komoditas. Langkah tersebut bukan hanya membantu memastikan pasokan bahan pangan tetap tersedia, tetapi juga memberikan kepastian pasar bagi peternak sehingga produksi dapat terus dipertahankan. Pola seperti ini memperlihatkan bahwa MBG dapat menjadi instrumen yang menghubungkan kepentingan sosial dengan penguatan ekonomi sektor riil.
Keberhasilan tersebut tentu tidak hadir secara otomatis. MBG merupakan program berskala besar yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, Kementerian Keuangan, pelaku usaha, akademisi, organisasi profesi, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menjaga kualitas pelaksanaan program. Pengawasan terhadap mutu makanan, keamanan pangan, higienitas, serta distribusi bahan baku menjadi faktor penting agar manfaat yang dihasilkan benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam konteks pembangunan nasional, MBG pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang. Di satu sisi, program ini berupaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Di sisi lain, pelaksanaannya mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi membuktikan bahwa MBG mampu menggerakkan ekonomi, melainkan memastikan manfaat tersebut semakin merata di seluruh daerah. Dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang konsisten, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, MBG berpotensi berkembang menjadi salah satu program strategis yang tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan perputaran ekonomi yang berkelanjutan.
Pengamat Ekonomi Kerakyatan dan Isu Strategis
