Kata Papua

Mendukung Pengetatan Pengamanan Sekolah di Papua Cegah Gangguan OPM - Kata Papua

Mendukung Pengetatan Pengamanan Sekolah di Papua Cegah Gangguan OPM

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Mendukung Pengetatan Pengamanan Sekolah di Papua Cegah Gangguan OPM

PAPUA – Aparat keamanan memperketat pengamanan di sekolah-sekolah Papua setelah ancaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap fasilitas pendidikan yang menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat proses pendidikan dan stabilitas di wilayah tersebut.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, menegaskan bahwa pengamanan terhadap sekolah-sekolah di wilayah rawan menjadi prioritas utama.

“Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI,” ujarnya,

Hariyanto menjelaskan bahwa TNI bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan murid.

Ia menambahkan bahwa patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah rawan serta langkah-langkah preventif terus dilakukan guna mengantisipasi gangguan stabilitas dan proses pendidikan.

“TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sipil,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa ancaman OPM tidak akan menghentikan pelaksanaan MBG di Papua.

“MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri,” tegas Hasan dalam pesan tertulis di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menekankan bahwa MBG adalah program kemanusiaan yang tidak terpengaruh oleh isu politik.

“Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur itu dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” ungkapnya.

Upaya aparat keamanan dalam meningkatkan pengamanan sekolah mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.

Dengan langkah tegas dan terukur, diharapkan stabilitas di Papua tetap terjaga serta pendidikan bagi generasi muda dapat berlangsung tanpa gangguan.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.