Lompat ke konten utama

Kata Papua

Mendukung Percepatan Vaksinasi di Daerah - Kata Papua

Mendukung Percepatan Vaksinasi di Daerah

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp


Oleh : Alfisyah Diasanasari 


Percepatan vaksinasi adalah misi pemerintah tahun 2022 agar kekebalan kelompok segera terbentuk dan masa pandemi lekas berakhir. Masyarakat pun mendukung upaya percepatan vaksinasi di daerah agar dapat terhindar dari penularan varian Omicron.


Ketika program vaksinasi nasional dimulai tahun 2021 awal maka yang pertama disuntik adalah warga DKI Jakarta dan disusul dengan daerah-daerah lain. Pemerataan vaksinasi penting karena semua WNI memiliki hak yang sama untuk mendapatkan injeksi vaksin.

Jadi nantinya masyarakat dari Sabang sampai Merauke sudah divaksin, bagi yang berusia 6 tahun ke atas.


Vaksinasi adalah kewajiban sehingga penyelenggaraannya wajib dibantu oleh semua pihak, karena pemerintah pusat dan kementrian kesehatan tidak bisa bergerak sendiri.

Pihak pemerintah daerah juga wajib membantu suksesnya vaksinasi di tempatnya masing-masing, agar tercapai cakupan vaksinasi seratus persen. Makin banyak yang sudah divaksin maka makin aman dari bahaya corona, tentu dengan disiplin protokol kesehatan 10M.


Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah daerah harus melakukan berbagai cara untuk mempercepat pemberian vaksinasi di berbagai wilayah di Indonesia.

Apalagi saat ini Indonesia menghadapi Omicron sehingga tidak boleh lengah. Dalam artian, vaksinasi harus dipercepat agar kekebalan kelompok lekas terbentuk dan mencegah penyebaran Omicron.
Menteri Tito menambahkan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Pertama dengan vaksinasi berbasis data di pemerintahan. Kedua dengan vaksinasi mobile alias door to door. Sedangkan yang ketiga adalah dengan membentuk pusat-pusat vaksinasi di seluruh daerah di Indonesia.
Vaksinasi berbasis data pemerintah sudah dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dan Bali. Ketika ada vaksinasi berbasis data maka ada pengintegrasian data sehingga terlihat berapa persen masyarakat yang belum divaksin. Mereka yang belum divaksin akan jadi sasaran selanjutnya agar mendapatkan injeksi, karena vaksinasi adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sedangkan vaksinasi mobile alias door to door yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara menjadi metode yang sangat ampuh untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Penyebabnya karena dengan metode ini maka petugas kesehatan yang mendatangi masyarakat, sehingga memudahkan mereka yang kesulitan untuk mendatangi lokasi vaksinasi. Misalnya pada masyarakat yang berstatus lansia, difabel, dll.
Vaksinasi door to door juga mendatangi sekolah-sekolah dan juga sangat bagus karena kenyataannya ada yang masih belum paham bahwa anak usia 6 hingga 6 tahun sudah bisa divaksin. Jika petugas yang mendatangi maka akan dikoordinasi oleh sekolah dan puskesmas terdekat, sehingga lebih rapi dan sistematis. Anak-anak bisa sekolah tatap muka dengan gembira tanpa takut kena Omicron.
Pusat-pusat vaksinasi juga terus dibangun, tak hanya di pulau Jawa tetapi juga di pulau lainnya. Fungsi utama dari pusat vaksinasi adalah sebagai tempat yang representatif untuk melakukan vaksinasi. Sedangkan fungsi lainnya adalah untuk pusat data, sehingga bisa terlihat berapa persen penduduk yang belum divaksin? Data akan diolah secara digital sehingga lebih sistematis.
Pemerintah sudah berupaya agar vaksinasi makin dimudahkan pemberiannya untuk rakyat. Di sisi lain, masyarakat juga harus taat aturan dan mau divaksin agar tidak kena corona, terutama varian Omicron. Apalagi saat ini saat akan masuk ke tempat umum seperti Bank atau pusat perbelanjaan harus scan aplikasi peduli lindungi, sehingga yang boleh masuk hanya yang sudah divaksin.
Berbagai upaya untuk mempercepat vaksinasi dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar 100% WNI sudah divaksin dan kekebalan kelompok lekas terbentuk. Vaksinasi wajib hukumnya dan jangan mangkir karena ini adalah upaya penting agar pandemi lekas berakhir.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata