Masyarakat mengapresiasi Pemerintah yang menggunakan pendekatan kesejahteraan dalam mengatasi persoalan di Papua. Perubahan kebijakan ini diharapkan dapat membuat Papua semakin kondusif, sehingga berbagai program pembangunan nasional bisa berlanjut.
Pemerintah berupaya memperbaiki sektor keamanan di Papua melalui pendekatan kesejahteraan. Perubahan ini diharapkan merubah situasi Papua menjadi lebih stabil mengingat selama ini selalu muncul gangguan keamanan dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST) yang menuntut gerakan pemisahan diri dari Indonesia.
Sebagaimana diketahui, KST sering kali membuat aksi keji dan brutal tidak saja kepada TNI/Polri, namun juga warga Papua.
Keberadaan KST tentu merugikan karena bisa menurunkan tingkat kunjungan wisatawan ke Papua dan membuat pemerintah daerah gagal mendapatkan tambahan penghasilan dari mereka.
Selain itu, jika ada KST maka warga lokal di Bumi Cendrawasih juga rugi karena mereka tak bisa bebas beraktivitas di luar rumah, karena takut ada peluru nyasar.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan untuk mengatasi gejolak keamanan di Papua maka akan menggunakan pendekatan baru, yakni pendekatan kesejahteraan. Selain itu akan dilakukan pendekatan yang lebih humanis sehingga mendukung pembangunan di Bumi Cendrawasih.
Wakil Presiden melanjutkan, pendekatan kesejahteraan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan di Papua. Penyebabnya karena mereka lebih memahami seluk-beluk daerahnya. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk bekerja sama agar pembangunan di Papua makin cepat selesai.
Selain Gubernur, Wakil Gubernur, dan DPRD, maka pemangku kepentingan lain di Bumi Cendrawasih adalah MRP (Majelis Rakyat Papua). Dengan adanya MRP maka diharap hak dan suara warga sipil bisa didengarkan oleh pemerintah. MRP juga dilibatkan dalam pendekatan kesejahteraan karena mereka mewakili masyarakat Papua.
Ketika ada pendekatan kesejahteraan maka wajar rakyat Papua dan perwakilannya di dewan maupun MRP dilibatkan. Penyebabnya karena pembangunan ditujukan untuk rakyat maka wajar jika mereka juga dilibatkan. Jika pembangunan sukses maka diharap Papua akan lebih aman dan tidak ada gejolak besar.
Dalam UU Otsus juga disebutkan bahwa masyarakat Papua mendapatkan hak untuk membangun daerahnya sendiri. Dengan begitu, pendekatan kesejahteraan adalah hal yang tepat, karena ada modal dari pemerintah pusat untuk memakmurkan Papua dan warganya sendiri dilibatkan.
