Lompat ke konten utama

Kata Papua

Mengapresiasi Peran Indonesia Sebagai Tuan Rumah IAF Ke-2 dan HLF MSP 2024 - Kata Papua

Mengapresiasi Peran Indonesia Sebagai Tuan Rumah IAF Ke-2 dan HLF MSP 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Nadya R. Mustika

Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 dan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 yang digelar di Bali, pada 1-3 September 2024. Forum tersebut adalah upaya konkret Indonesia mengajak dunia menyiapkan solusi dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia, Pahala Mansury, menjelaskan IAF ke-2 akan dihadiri oleh kepala negara dan pejabat tinggi dari berbagai negara Afrika, serta akan dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo. Ia menekankan pentingnya kedekatan antara Indonesia dan negara-negara Afrika sebagai bagian dari Global South dalam mengembangkan kerja sama pembangunan yang saling menguntungkan.

Ia menambahkan bahwa Indonesia, sebagai negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah dan populasi besar, memiliki kepentingan yang sejalan dengan negara-negara Afrika dalam memperkuat kolaborasi di empat sektor prioritas, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan, dan ketahanan mineral.

Acara itu diharapkan dapat menghasilkan nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan total nilai mencapai US$ 3,5 miliar, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saling menguntungkan antara Indonesia dan negara-negara Afrika.

Pada kesempatan lain, Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri, Dindin Wahyudin, menuturkan IAF pernah digelar di Indonesia pada tahun 2018. Namun, kali ini IAF diselenggarakan bersamaan dengan HLF MSP. Menurutnya, forum tahun ini digelar untuk melanjutkan kesuksesan IAF pertama pada 2018 lalu, yang menghasilkan kesepakatan senilai 586,6 juta dolar Amerika (sekitar Rp 9,53 triliun) dan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 yang menghasilkan kesepakatan senilai US$ 822 juta (sekitar Rp 13,3 triliun).

Forum IAF 2024 mengambil tema “Bandung Spirit for Africa’s Agenda 2063” yang dimaknai sebagai fondasi dalam pembangunan kerja sama dengan negara-negara Afrika yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan IAF Forum 2024. Tema Bandung Spirit tersebut merujuk pada Konferensi Asia-Afrika (KAA), merupakan sebuah konferensi antarbenua yang digelar di Bandung pada 1955 dan menuai sukses dengan mempromosikan perdamaian dunia dan kerja sama antarnegara.

Pada Forum Indonesia-Afrika ke-2 2024 ini, Indonesia ingin menjadikan semangat Konferensi Asia-Afrika tersebut sebagai fondasi untuk melanjutkan keberhasilan dalam membangun kerja sama Indonesia dengan negara-negara Afrika di masa depan.

Sedangkan terkait HLF-MSP, Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Kementerian PPN/Bappenas, Hendra Wahanu Prabandani menyampaikan bahwa forum yang bertema “Strengthening Multi-Stakeholder Partnership for Development towards a Transformation Change” tersebut akan mengundang kepala negara dari berbagai kawasan dan beberapa kepala organisasi internasional.​

Lebih jauh disampaikan bahwa HLF-MSP akan terdiri dari High-Level Plenary Session, Parallel Session, Gala Dinner, dan Pagelaran Budaya. Forum ini akan dihadiri oleh perwakilan pemerintah, dunia usaha, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, philanthropist serta akademisi.

HLF MSP 2024 hadir sebagai platform untuk merespons berbagai krisis global yang telah memperlebar kesenjangan pembangunan antara negara-negara di Selatan dan Utara, serta memperlambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen kuat mendorong solidaritas global sekaligus mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 melalui kemitraan multipihak yang inovatif dan transformatif.

Tiga fokus pembahasan pada pertemuan HLF MSP 2024 adalah pertama, Multi-Stakeholder Partnerships for Strengthening South-South and Triangular Cooperation, yaitu kemitraan lintas negara yang memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular guna menciptakan solusi bersama dalam menghadapi tantangan global.

Kedua, Enhancing Welfare and Sustainability through Sustainable Economy, yaitu merumuskan strategi kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan melalui ekonomi yang berkelanjutan dengan menekankan pada pentingnya integrasi lingkungan dalam pembangunan ekonomi.

Ketiga, Advancing Development through Innovative Financing, yaitu mendorong pembangunan melalui pembiayaan yang inovatif, yang menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif.

HLF MSP 2024 diharapkan menjadi katalisator bagi upaya global dalam menciptakan perubahan sistemik yang berlandaskan pada kemitraan inklusif. Pertemuan di Bali nanti juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan, khususnya negara berkembang melalui perdagangan dan investasi.

Diskusi-diskusi pada HLF MSP 2024 juga diharapkan dapat memperbesar peluang dan akses yang lebih mudah ke teknologi baru, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan efisiensi integrasi ke perdagangan global. Langkah-langkah itu dinilai akan kembali menguatkan peran Indonesia dalam upaya mempersempit kesenjangan pembangunan antarnegara dan mempercepat pencapaian TPB/SDGs 2030.

Penyelenggaraan IAF ke-2 dan HLF MSP 2024 di Bali ini menjadi platform penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis dengan kerangka kerja sama Selatan-Selatan, dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan dan integrasi ekonomi regional. Selain itu, forum ini akan menjadi modalitas penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, dimana kepercayaan internasional dapat diwujudkan.

)* Penulis adalah Pengamat Masalah Ekonomi

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda

Oleh: Yusuf Rinaldi Program Magang Nasional yang diperluas pemerintah menjadi 150 ribu peserta pada 2026 menunjukkan upaya memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, dan memperbesar peluang masuk ke pasar kerja formal di tengah persaingan memperoleh pekerjaan yang semakin ketat. Sejak 2025, pemerintah membuka Program Magang Nasional dengan target 100 ribu peserta. Pada 2026, kuotanya diperluas menjadi 150 ribu peserta. Program berlangsung selama enam bulan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan mentor, sertifikat, jejaring profesional, serta uang saku yang ditanggung pemerintah. Besaran uang saku mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota di lokasi pemagangan dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah hari yang diperhitungkan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perluasan program tersebut dilakukan secara bertahap dan tetap disertai evaluasi terhadap pelaksanaan setiap angkatan. Pada batch pertama terdapat 46.160 peserta, sedangkan batch kedua menetapkan 40.962 peserta. Pemerintah kemudian menyiapkan batch ketiga dengan sekitar 62 ribu peserta untuk memenuhi target 150 ribu peserta pada 2026. Pendaftaran penyelenggara disiapkan sejak September, seleksi peserta pada Oktober, dan pelaksanaan batch ketiga ditargetkan dimulai pada November. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemagangan benar-benar memberikan kesempatan kepada peserta meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, membangun portofolio, serta memperluas jejaring. Untuk batch ketiga, pemerintah juga mengubah skema penempatan dengan menempatkan seluruh peserta di perusahaan, tanpa kementerian dan lembaga pemerintah. Dari perspektif ekonomi, pemberian uang saku selama enam bulan memberikan dukungan bagi lulusan baru yang berada dalam masa transisi dari pendidikan menuju pekerjaan. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta mendapatkan tunjangan yang disesuaikan dengan upah minimum daerah. Pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang berlaku hingga Desember 2026. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam melihat keberlanjutan program. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa sekitar 30 ribu dari 60 ribu alumni Magang Nasional 2025 yang menjalani pemagangan di industri telah bekerja tiga bulan setelah menyelesaikan program. Tingkat penyerapan tersebut meningkat dari sekitar 30 persen ketika peserta baru menyelesaikan masa pemagangan. Kemnaker melakukan tracer study setiap tiga bulan untuk memperbarui data tersebut. Penelusuran dilakukan melalui kuesioner kepada alumni dan pencocokan data dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya status sebagai penerima upah. Pemerintah juga masih menelusuri alumni yang sebelumnya ditempatkan di kementerian dan lembaga karena proses rekrutmen pada instansi tersebut memiliki mekanisme tersendiri. Namun, perluasan jumlah peserta juga membuat aspek perlindungan dan kualitas pemagangan menjadi penting. Yassierli menyatakan pemerintah tidak ingin peserta digunakan untuk menggantikan pekerja tetap. Pemagangan harus tetap berada dalam kerangka peningkatan kompetensi, sementara evaluasi dilakukan terhadap peserta, mentor, dan perusahaan. Pemerintah juga melakukan monitoring terhadap beban serta jam kerja peserta untuk memastikan mereka tidak diperlakukan seperti pekerja reguler. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan bahwa peserta perlu memanfaatkan masa pemagangan untuk membangun kompetensi sekaligus sikap kerja. Menurut dia, kedisiplinan, integritas, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi merupakan bagian penting dari bekal yang harus dibangun selama berada di lingkungan kerja. Dengan demikian, pengalaman pemagangan tidak hanya menghasilkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kesiapan menghadapi tuntutan profesional. Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi W. Sutjipto menilai program Magang Nasional perlu memiliki kesinambungan setelah peserta menyelesaikan enam bulan pemagangan. Menurut Budi, pengalaman magang perlu diikuti mekanisme yang mempertemukan kompetensi peserta dengan kebutuhan lowongan perusahaan. Tanpa pencocokan tersebut, terdapat risiko peserta telah memperoleh pengalaman kerja tetapi masih menghadapi kesulitan ketika harus masuk ke pekerjaan formal setelah program berakhir. Pandangan tersebut menempatkan penyerapan kerja sebagai bagian penting dari evaluasi kebijakan. Jumlah peserta yang besar memang memperluas akses terhadap pengalaman kerja, tetapi dampak ekonominya akan lebih terlihat apabila kompetensi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan industri dan berlanjut menjadi peluang karier. Karena itu, Magang Nasional dapat dipandang sebagai investasi tenaga kerja muda dengan catatan bahwa keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah peserta. Kualitas pelatihan, relevansi bidang magang, fungsi mentor, perlindungan peserta, pencocokan dengan kebutuhan perusahaan, serta penyerapan setelah program menjadi rangkaian yang menentukan dampak kebijakan. Dengan target 150 ribu peserta pada 2026, pemerintah memiliki ruang