Lompat ke konten utama

Kata Papua

Mengapresiasi Upaya BIN dan PMI Tingkatkan Kesejahteraan Papua - Kata Papua

Mengapresiasi Upaya BIN dan PMI Tingkatkan Kesejahteraan Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Papua – Apresiasi mewarnai seluruh upaya Badan Intelijen Negara (BIN) melalui pembinaan Papua Muda Inspiratif (PMI) untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal tersebut telah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2020.

Peresmian Papua Youth Creative Hub (PYCH) pada Maret ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat muda Papua, sehingga dapat membuka potensi terbaik para Pemuda Bumi Cendrawasih tersebut.

Sejauh ini para pemuda yang tergabung dalam Papua Muda Inspiratif (PMI) bersama dengan pihak Badan Intelijen Negara (BIN) telah banyak melakukan pembinaan kepada para petani di Papua untuk bisa melakukan pengelolaan lahan jagung.

Mengenai hal tersebut, Koordinator PMI Provinsi Papua, Neil Leonardo Aiwoy menjelaskan bahwa tentunya program yang diinisiasi oleh BIN melalui PMI tersebut mampu untuk membuka banyak lapangan pekerjaan untuk warga setempat.

“PMI terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah lainnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan diantaranya adalah melakukan penebaran benih ikan untuk masyarakat, pemanfaatan lahan untuk menanam jagung, sagu, peternakan hingga UMKM,” ujar Neil Leonardo.

Beberapa langkah atau program yang telah dilakukan oleh BIN melalui PMI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Seluruh langkah tersebut memang sejatinya sudah sangat sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2022 tentang Percepatan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Apresiasi tinggi kepada pihak BIN dan PMI tidak hanya diberikan dari kelompok pemuda Papua, namun juga dari masyarakat umum. Mama Agustina Marweri sebagai petani jagung bersyukur PMI dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Keberhasilan berdirinya PMI harus diberikan untuk kepemimpinan Jend Pol (Purn) Budi Gunawan itu yang berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Saya siap melakukan pengelolaan lahan jagung sebagai bagian dari program PYCH. Rasa syukur diberikan karena pada akhirnya warga setempat mampu bekerja di tanah sendiri,” jelas Mama Agustina.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, M. Ridwan Rumasukun juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus memberikan dukungan terhadap program pengolahan jagung yang telah dimotori oleh BIN melalui PMI demi kesejahteraan masyarakat.

“Pemprov Papua sendiri juga telah memberikan beberapa bantuan, yakni mengenai pembuatan pagar di lahan jagung milik warga, serta penyaluran sembako yang ditujukan kepada masyarakat dan beberapa bantuan lainnya mengenai keperluan pertanian yang dikelola oleh warga,” ujar M. Ridwan.

Sebagai informasi, seluruh komitmen kuat yang ditujukan oleh BIN melalui PMI untuk mewujudkan masyarakat Papua yang lebih maju dan sejahtera.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif. Di tingkat nasional, pemerintah juga mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap persoalan konflik dan HAM di Papua. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan perlunya menggeser penanganan dari pola reaktif dan kasuistik menuju penyelesaian holistik yang berorientasi pada perdamaian. Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai unsur nasional dalam merumuskan langkah strategis dan dialogis, termasuk melalui penguatan regulasi dan kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk mengatasi persoalan dari akar. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian HAM tidak hanya diarahkan pada penanganan sebuah peristiwa setelah terjadi. Pencegahan, pemulihan, penguatan institusi, perlindungan masyarakat sipil, dan penciptaan kondisi sosial yang lebih damai juga menjadi bagian penting dari proses tersebut. Pemerintah sebelumnya juga menekankan rekonsiliasi dan perdamaian sebagai pendekatan dalam menangani persoalan di Papua, termasuk dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak konflik. Pada saat yang sama, ruang demokrasi tetap harus dijaga. Masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, melakukan pengawasan, dan mendorong perbaikan kebijakan. Namun, penyampaian aspirasi akan lebih produktif apabila diarahkan pada solusi berbasis data. Pengamat politik Indeks Data Nasional Ayip Tayana mengingatkan agar wacana mengenai aksi tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi atau kebencian. Ia mendorong mahasiswa dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kualitas kontribusi melalui riset, pengawasan terhadap program pemulihan korban, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Persoalan HAM merupakan isu serius sehingga setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran harus diperiksa secara hati-hati. Masyarakat sebaiknya tidak langsung mempercayai atau menyebarluaskan konten yang sumbernya tidak jelas, potongan video tanpa konteks, maupun narasi yang sengaja membangun kebencian terhadap kelompok tertentu. Kritik tetap dapat disampaikan, tetapi harus dibangun di atas fakta dan disalurkan melalui mekanisme demokratis yang tersedia. Pemerintah juga terus memastikan bahwa setiap komitmen HAM memiliki tindak lanjut yang transparan dan dapat dievaluasi publik. Pemulihan korban, penyelesaian pengaduan, pencegahan pelanggaran berulang, penguatan aparat dan lembaga, serta kebijakan yang menjawab akar persoalan harus menjadi bagian dari agenda berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat perkembangan secara lebih objektif sekaligus memberikan masukan apabila masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki. Karena itu, masyarakat tidak perlu terjebak pada provokasi yang mengubah persoalan serius menjadi konflik