Oleh: Nur Aisyah Rahman
Negara bergerak cepat memulihkan Sumatera pascabencana ketika bulan suci Ramadhan kian mendekat. Di tengah luka akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025, negara memilih hadir secara nyata melalui kerja terukur, kebijakan terpadu, dan keberpihakan pada martabat warga terdampak. Pemulihan tidak hanya diarahkan pada bangunan yang roboh, tetapi juga pada rasa aman, keberlanjutan hidup, dan ketenangan batin masyarakat dalam menyongsong ibadah Ramadhan.
Hingga pertengahan Februari 2026, progres pemulihan dilaporkan telah mencapai sekitar 70 persen. Sebanyak 37 dari 52 kabupaten dan kota terdampak berangsur kembali normal. Angka tersebut mencerminkan kerja lintas kementerian, pemerintah daerah, dan aparat di lapangan yang bergerak serempak. Negara tidak membiarkan bencana berlarut menjadi krisis sosial berkepanjangan, terlebih ketika Ramadhan menuntut ketenangan dan kesiapan lahir batin masyarakat.
Percepatan hunian dan pemulihan layanan dasar menjadi fondasi utama kehadiran negara. Sebanyak 5.500 unit hunian tetap telah rampung, terutama di Sumatera Barat, untuk memastikan warga tidak lagi bertahan dalam ketidakpastian.
Mobilitas masyarakat juga kembali dipulihkan dengan berfungsinya 99 ruas jalan nasional dan 98 jembatan. Langkah tersebut memastikan aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta persiapan arus Ramadhan berjalan tanpa hambatan berarti. Di sektor layanan publik, hampir seluruh sekolah kembali beroperasi normal, sementara 87 rumah sakit dan 867 puskesmas telah melayani masyarakat secara penuh.
Pemulihan tersebut diperkuat dengan dukungan ekonomi dan perlindungan sosial. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,7 triliun bagi korban bencana, termasuk dana perbaikan rumah senilai Rp369,5 miliar.
Bantuan jaminan hidup sebesar Rp25,8 miliar telah disalurkan untuk memastikan kebutuhan harian masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi. Presiden juga menginstruksikan satuan tugas terkait agar menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadhan tanpa dihantui kecemasan atas kebutuhan pokok.
Negara juga memandang rumah ibadah dan lahan pertanian sebagai ruang strategis pemulihan. Renovasi masjid, musala, dan lembaga pendidikan keagamaan dipercepat agar masyarakat dapat menjalankan tarawih dan ibadah Ramadhan dengan layak.
Di sisi lain, rehabilitasi sekitar 98 ribu hektare sawah terdampak dilakukan untuk mengembalikan produktivitas petani dan menjaga ketahanan pangan Sumatera. Seluruh langkah tersebut diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2026 yang memberikan dasar hukum kuat bagi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk bekerja lebih adaptif dan responsif.
Komitmen negara juga ditegaskan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang menempatkan pemulihan Aceh sebagai prioritas nasional. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa pembangunan kembali Aceh bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan perwujudan solidaritas kebangsaan. Aceh diposisikan sebagai bagian utuh dari Republik, sehingga penderitaan akibat bencana dipandang sebagai luka bersama yang harus dipulihkan secara kolektif.
Ahmad Muzani menilai bencana yang melanda Aceh memiliki dampak sosial dan ekonomi yang begitu besar, bahkan digambarkan sebagai tsunami kedua. Atas dasar tersebut, muncul dorongan pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi khusus agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
Aspirasi Pemerintah Provinsi Aceh telah disampaikan kepada Presiden dan memperoleh respons positif, sekaligus menjadi sinyal bahwa negara tidak abai terhadap kompleksitas persoalan di lapangan.
Apresiasi juga disampaikan terhadap kerja TNI, Polri, BNPB, dan seluruh jajaran pemerintah. Hampir seluruh jaringan listrik di Aceh telah kembali menyala, akses jalan dan jembatan terus dipulihkan, serta layanan kesehatan tetap berjalan.
Dalam konteks sosial-budaya, negara memahami pentingnya tradisi Meugang menjelang Ramadhan. Pemerintah daerah, dengan dukungan pusat, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan agar masyarakat Aceh tetap dapat menyambut bulan suci dengan rasa syukur dan kebersamaan.
Pimpinan MPR RI menyalurkan 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah ke delapan kabupaten terdampak di Aceh sebagai bentuk kepedulian yang meringankan beban ekonomi sekaligus menguatkan spiritual masyarakat menjelang Ramadhan.
Dari sisi eksekutif, penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak dilakukan serentak di 20 kabupaten dan kota di tiga provinsi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan arahan Presiden agar pemulihan tidak berhenti pada kondisi semula, melainkan mendorong kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Kepala BNPB Suharyanto menambahkan bahwa penyaluran dana tersebut dilakukan secara akuntabel, berbasis verifikasi by name by address, serta akan dilanjutkan tahap berikutnya sebelum Ramadhan bagi warga yang belum menerima.
Menjelang datangnya bulan suci, pemulihan Sumatera memperlihatkan wajah negara yang hadir, bekerja, dan bertanggung jawab dalam menjawab penderitaan warganya. Hunian layak yang menggantikan tenda darurat, layanan publik yang kembali berfungsi, bantuan sosial yang disalurkan secara terukur, serta perhatian pada ruang ibadah dan tradisi lokal menjadi penanda bahwa pemulihan martabat masyarakat berjalan seiring dengan pembangunan fisik dan penguatan sosial.
Kehadiran negara pada fase krusial tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk kembali merencanakan hidup, bekerja, dan beribadah dengan lebih tenang. Ramadhan pun disambut bukan dalam bayang-bayang bencana, melainkan dalam semangat bangkit, harapan baru, dan keyakinan kolektif bahwa negara terus berdiri bersama rakyatnya hingga pemulihan benar-benar tuntas.
*Penulis merupakan Aktivis Pemberdayaan Masyarakat Sumatera
