Pemerintah berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam memperbaiki sektor keamanan di Papua. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk terus mewaspadai provokasi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua yang terus menebar teror dan mengganggu stabilitas keamanan di Papua.
Dalam perkembangannya, Papua sebetulnya mengalami cukup banyak kemajuan. Tak hanya di infrastruktur saja, namun juga kolaborasi apik antara tokoh masyarakat dengan TNI-Polri. Yakni, berhubungan dengan kedamaian dan keamanan di tanah Papua.
Namun, agaknya memang upaya pengamanan ini tak boleh melemah. Kewaspadaan hingga rencana-rencana kedepan memang kudu dipersiapkan. Hal ini menyusul berita dimana Organisasi Papua Merdeka (OPM) dinyatakan terus menebar provokasi. Terbayang, jalan pendekatan melalui sistem humanis untuk mengakhiri kekerasan di bumi Cendrawasih bakal menghadapi jalan yang cukup berliku.
Menurut juru bicara Komnas OPM, 2 Januari 2022, yakni Sebby Sambom mengutarakan jika pasukan tersebut mengibarkan bendera bintang fajar. Tepatnya di tiga titik lokasi di kabupaten Intan Jaya, dibawah komando Komandan Operasi Undius Kogeya.
Sebby menyebutkan bahwasanya bendera tersebut dikibarkan di penghujung tahun 2021, 31 Desember lalu. Hari jumat bertepatan dengan 00.55 Waktu Indonesia Timur. Bendera tersebut juga dikabarkan membentang hingga 1 Januari tahun 2022. Bahkan, genderang perang seolah telah dibunyikan kembali, dengan tembakan peringatan untuk mengundang TNI-Polri. Kelompok ini seolah menunjukkan jika mereka siap bertempur kembali di tahun 2022.
Beberapa pentolan OPM yang memimpin pengibaran bendera bintang fajar diantaranya ialah, Ini Kobogau, Abenj Kobogau, Ruben Kobogau, Undius Kogoya, serta Enos Tipagau. Pasukan ini juga berencana memperluas wilayah operasi mereka.
Sebelumnya, Susaningtyas Kertopati selaku Pengamat Intelijen dan Militer menilai langkah pemerintah dalam menetapkan KKB di Papua Menjadi KST melalui pertimbangan yang sangat matang. Pun dengan persiapan, konsekuensi hingga beragam implikasi yang akan dihadapi oleh pemerintah.
Menurutnya, hal paling serius selepas penetapan tersebut ialah membangun kepercayaan atas rakyat melalui komunikasi yang lebih bagus. Termasuk melakukan propaganda serta kontra propaganda yang harus terukur, efisien, efektif juga tepat sasaran.
Nuning menambahkan jika konstruksi sosial-politik yang kerap membentuk opini publik, dapat meminimalisir dukungan atas kelompok insurgensi. Sebab, kelompok KST tersebut sangat sering melakukan propaganda dengan media lokal maupun internasional. Pun dengan beragam mobilisasi massa, hingga demonstrasi dengan cara ekploitasi isu HAM, referendum, ketimpangan pembangunan juga yang lainnya.
Dirinya berharap ke depan bakal ada komunikasi yang lebih intens dengan pihak Pemda, DPR hingga MPR Papua, khususnya terkait pengungsi pihak sipil yang dinilai tidak berdosa. Nuning menyatakan pastinya mereka juga terekam oleh beragam ketakutan. Sehingga hal ini layak untuk segera ditanggulangi. Apalagi, penyelesaian konflik Papua tentunya tak boleh berdasar atas dendam satu menuju dendam lainnya.
