Lompat ke konten utama

Kata Papua

Miliki Banyak Prestasi, Tokoh Adat Sumbar Sepakat Beri Dukungan Ganjar-Mahfud - Kata Papua

Miliki Banyak Prestasi, Tokoh Adat Sumbar Sepakat Beri Dukungan Ganjar-Mahfud

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Faisal Hakim

Para tokoh adat di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersepakat untuk memberikan dukungan penuh pada pasangan Ganjar-Mahfud. Dengan terus mengalirnya dukungan dari berbagai macam latar belakang kalangan tersebut menjadikan elektabilitas dari Pasangan Calon (Paslon) nomor urut tig aitu masih terus kuat, terlebih lantaran keduanya dinilai memang berhasil menunjukkan kerja nyata dan pengalamannya dalam memimpin selama ini.

Salah satu Lembaga survei independen, Polling Institute merilis hasil survey terbaru yang mereka lakukan terkait dengan bagaimana angka electoral dari pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada pesta demokrasi dan kontestasi politik tahun 2024 mendatang.

Dalam simulasi diantara dua pasangan calon atau secara head-to-head antara pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD melawan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, terlihat jelas keunggulan berada pada pasangan yang diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Diketahui bahwa hasil jajak pendapat tersebut dirilis pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, dengan pemilihan sampel dalam survei dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). Sebagai informasi, RDD sendiri merupakan suatu Teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Dengan menggunakan Teknik RDD tersebut, sampel yang diteliti adalah sebanyak 1.496 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon acak, validasi dan screening. Margin of error pada survey itu diperkirajan sekitar 2,6 persen pada tingkat kepercayaan hingga sebesar 95 persen.

Pada periode survey tanggal 25 hingga 28 Oktober 2023, pasangan Ganjar-Mahfud mampu unggul dengan elektabilitas sebesar 46,9 persen. Kemudian keunggulan juga Kembali berhasil dicetak pasangan tersebut dalam periode survey lain pada tanggal 15 hingga 17 November 2023, yakni dengan angka electoral sebesar 41,4 persen.

Angka tersebut dinilai lantaran adanya beberapa basis pendukung dari pasangan Prabowo Subainto dan Gibran Rakabuming Raka telah berpindah arah dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Sementara itu, validasi dari bagaimana elektabilitas yang memang masih kuat dimiliki oleh paslon nomor urut tiga tersebut secara langsung dan nyata di lapangan ditunjukkan dengan adanya dukungan penuh dari para tokoh adat di Tanah Minang. Merek semua telah bersepakat untuk memberikan dukungannya lantaran menilai kedua tokoh bangs aitu telah mencetak banyak pencapaian yang sangat nyata.

Tidak bisa dipungkiri bahwa rekam jejak yang dimiliki, baik oleh Ganjar Pranowo ataupun Mahfud MD sendiri sama sekali tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Pasalnya, Ganjar pernah menjabat sebagai Gubenur di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) selama dua periode dan juga pernah menjabat sebagao Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dua periode pula.

Untuk pasangannya sendiri, yakni Mahfud MD pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI) dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua di Mahkamah Konstitusi (MK).

Maka dari itu, Para tokoh adat dan para ulama di Sumatera Barat menilai bahwa kedua tokoh bangsa itu sudah sangat layak dan mumpuni untuk memimpin bangsa ini dalam membentuk bagaimana arah masa depan negara ke depannya.

Sejumlah tokoh adat dan para ulama yang terkemuka di Tanah Minang telah dengan sangat tegas mengungkapkan dukungan penuh mereka. Kepada sosok Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia kedelapan. Sallah satu dukungan tersebut datang dari tokoh ulama berpengaruh di Sumbar, yakni Tuanko Bagindo Muhammad Letter yang mengaku alasan dirinya memberikan dukungan untuk pemimpin yang identic dengan rambut berwarna putih tersebut adalah karena selama ini banyak prestasi cemerlang telah diraihnya.

Kemampuan dan pengalaman dari pasangan Mahfud MD tersebut sama sekali tidak bisa terbantahkan lagi dalam memimpin, karena dia telah duduk di bangku jabatan strategis, baik itu pada ranah eksekutif hingga legislative. Selain itu, tokoh adat Sumbar tersebut juga menilai bahwa Ganjar mampu membangun bangsa dan budaya.

Jelas sekali bahwa dengan adanya pernyataan dukungan itu, maka bisa dikatakan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud sudah mampu untuk memenangkan hati dari sebanyak ratusan ulama di Tanah Minang. Terlebih, dukungan juga mengalir dari Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Fauzi Bahar yang menilai bahwa kedua tokoh bangs aitu merupakan individu yang sederhana, jujur dan memiliki simpati besar pada Masyarakat kelas bawah.

Sudah sangat lama, karakter yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo memang demikian, sehingga hal itu dinilai bukanlah merupakan sebuah upaya pencitraan belaka. Sejak menjabat sebagai Gubernur di Jawa Tengah, dirinya memang sangat tulus dan mampu memahami kehidupan masyarakat kelas bawah.

Karena banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud tersebut, tidak mengherankan mengapa elektabilitas mereka bisa terus meningkat dan sampai saat ini masih tetap kuat. Mereka telah berhasil menunjukkan kerja nyatanya dan memikat hari dari para tokoh adat di Sumatera Barat.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Sawahlun

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

PTN Gratis: Agenda Keadilan Pendidikan

Oleh : Jonathan Janoel Wacana pendidikan tinggi gratis kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, termasuk perguruan tinggi negeri (PTN), harus dapat digratiskan. Pernyataan tersebut disampaikan dan langsung diikuti arahan untuk menggelar rapat terbatas. Di tengah kebutuhan memperluas akses pendidikan tinggi, agenda ini dapat menjadi momentum untuk menempatkan pendidikan sebagai investasi negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Presiden Prabowo menilai akses pendidikan negeri tidak semestinya menjadi beban berat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan membahas desain kebijakan dan pembiayaannya secara lebih mendalam. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan gratis PTN mulai diarahkan dari gagasan menuju pembahasan kebijakan. Pendekatan ini penting agar tujuan memperluas akses pendidikan tetap berjalan seiring dengan kemampuan fiskal dan keberlanjutan pengelolaan perguruan tinggi. Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa kementeriannya akan melakukan kajian mengenai kemungkinan penggratisan biaya kuliah di PTN. Kajian tersebut mencakup berbagai opsi skema pembiayaan yang nantinya dilaporkan kepada Presiden untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Brian juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memberikan dukungan pembiayaan melalui KIP Kuliah dan berbagai program beasiswa. Data yang disampaikan Brian menunjukkan sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan melalui berbagai skema pembiayaan, terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah telah memiliki fondasi kebijakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Agenda PTN gratis dapat menjadi pengembangan berikutnya dengan desain yang lebih terukur sehingga dukungan negara dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa. Gagasan tersebut mendapat perspektif ekonomi dari Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini. Didik menilai pendidikan gratis hingga PTN bukan sesuatu yang mustahil. Menurutnya, sebagian fondasi pembiayaan pendidikan gratis telah dibangun melalui kebijakan wajib belajar dan dukungan operasional pendidikan pada periode sebelumnya. Pemerintah saat ini dapat melanjutkan fondasi tersebut dengan melakukan penataan kembali prioritas anggaran pendidikan. Didik juga menilai persoalan utama bukan semata-mata mencari anggaran baru, melainkan bagaimana anggaran pendidikan yang tersedia diarahkan secara lebih efektif. Ia menyebut alokasi fungsi pendidikan dalam APBN mencapai sekitar Rp769,09 triliun dan sebagian dapat ditata untuk mendukung pendidikan tinggi. Ia juga mendorong evaluasi pola pembiayaan PTN, termasuk jalur mandiri, agar perguruan tinggi tidak terlalu bergantung pada penerimaan dari mahasiswa. Masukan tersebut memberikan dimensi penting bagi agenda pendidikan gratis. Pembiayaan negara harus dibarengi tata kelola yang sehat agar PTN tetap mampu menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Efisiensi kelembagaan, penyesuaian kebutuhan operasional, serta penerapan prinsip meritokrasi dalam penerimaan mahasiswa dapat menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, perluasan akses tidak mengurangi kualitas akademik maupun kapasitas riset perguruan tinggi. Di sisi lain, pendidikan gratis perlu dipahami lebih luas daripada sekadar pembebasan uang kuliah. Mahasiswa masih menghadapi biaya hidup, transportasi, buku, perangkat pembelajaran, dan kebutuhan akademik lainnya. Program seperti KIP Kuliah menunjukkan pentingnya dukungan yang lebih komprehensif, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan baru dapat disusun dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan mahasiswa di berbagai daerah. Momentum ini juga relevan dengan agenda peningkatan kualitas tenaga kerja nasional. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Akses yang lebih luas terhadap PTN berpotensi memperbesar basis talenta yang dapat masuk ke sektor strategis, termasuk industri, digitalisasi, kesehatan, energi, dan manufaktur. Karena itu, pembiayaan pendidikan tinggi perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi produktivitas nasional. Perluasan akses pendidikan tinggi juga memiliki dimensi pemerataan pembangunan antardaerah. Anak muda dari daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi sering menghadapi pilihan pendidikan yang lebih sempit dibandingkan mereka yang tinggal di pusat-pusat ekonomi. Dukungan pembiayaan yang tepat dapat memperbesar kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Dalam jangka panjang, lulusan tersebut dapat kembali berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui keahlian yang diperoleh selama menempuh pendidikan. Implementasi kebijakan tetap membutuhkan perencanaan yang cermat. Pemerintah perlu menetapkan cakupan biaya yang ditanggung negara, mekanisme penyaluran anggaran, standar layanan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PTN, dan perguruan tinggi swasta. Kejelasan tersebut akan menentukan apakah kebijakan dapat diterapkan secara adil sekaligus menjaga kesehatan keuangan institusi pendidikan. Selain pembiayaan, pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif. Transparansi, evaluasi berkala, dan indikator yang jelas diperlukan agar kebijakan PTN gratis tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan arah tersebut, agenda PTN gratis dapat menjadi langkah penting dalam memperluas keadilan pendidikan di Indonesia. Arahan Presiden Prabowo yang segera ditindaklanjuti melalui kajian Kemdiktisaintek menunjukkan bahwa gagasan tersebut mulai bergerak menuju desain implementasi. Jika pembiayaan ditata secara tepat, tata kelola diperkuat, dan kualitas akademik tetap dijaga, pendidikan tinggi dapat semakin terbuka bagi anak-anak Indonesia tanpa mengorbankan keberlanjutan perguruan tinggi. Komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan pada akhirnya dapat menjadi investasi strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan memperkuat daya saing Indonesia. )* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah