Oleh : Moses Waker
Anggaran Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan berkah bagi provinsi yang berada di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Oleh karena itu sudah sepantasnya para pejabat yang menyelewengkan anggaran haruslah ditindak secara hukum.
Pdt Albert Yoku selaku tokoh masyarakat Papua, meminta agar pemerintah dapat menegakkan hukum di Papua, khususnya bagi pejabat yang menyalahgunakan amanat dana otsus.
Hal ini disampaikan saat forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei Papua. Audiensi itu dihadiri oleh Menko Polhukam, Mahfud MD, di Hotel Sari Pan Pacific.
Tokoh perempuan yang juga merupakan Ketua Persekutuan Wanita Gereja Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue, meminta agar pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana otsus.
Dorince menuturkan, bahwa Otsus adalah berkah dari Tuhan melalui pemerintah pusat, tapi disalahgunakan oleh sejumlah orang sehngga dampaknya tidak sampai ke rakyat Papua.
Pemerintah tentu harus mulai mengevaluasi masalah ini bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat. Dorince mengaku bahwa dirinya tetap mendukung kebijakan dari pemerintah pusat nantinya.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsudin meminta kepada pemerintah agar memperhatikan temuan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dugaan penyimpangan anggaran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, pemerintah dapat melakukan pengawasan secara ketat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.
Dalam keterangan tertulisnya, dirinya menyatakan, jika perlu kita ikut sertakan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan aparat penegakan hukum lainnya dalam mengawasi dana Otsus Papua agar tidak ada penyimpangan terhadap penggunaan dana otsus.
Dirinya juga menambahkan, bahwa DPR juga terbuka terhadpa pemerintah yang ingin melakukan revisi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.
Azis menilai, bahwa Otsus Papua memiliki tujuan untuk menciptakan terwujudnya kesejahteraan dan kesetaraan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat secara keseluruhan.
