
Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla
Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memutus siklus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus…

Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memutus siklus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus…

Oleh: Dwi Saputri Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi tantangan serius bagi kelestarian lingkungan di Indonesia, terutama di kawasan gambut yang…

Jakarta – Terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting menjadi peringatan serius mengenai keamanan komunikasi negara. Peristiwa…

Jakarta – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian serius karena menyangkut penyalahgunaan kewenangan dan potensi kedzaliman…

Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu. Tidak boleh ada institusi yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Tidak boleh ada pejabat yang menganggap jabatan sebagai kekebalan hukum. Dan tidak boleh ada pihak yang menggunakan fasilitas maupun kewenangan negara untuk kepentingan di luar tugas dan tanggung jawabnya. Penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah bukan hanya persoalan pelanggaran administrasi. Perbuatan demikian dapat menyentuh persoalan hak privasi, penyalahgunaan kekuasaan, keamanan informasi, bahkan keselamatan negara apabila ditemukan tujuan untuk melumpuhkan jalannya pemerintahan. Karena itu, penyelidikan tidak boleh berhenti pada orang-orang yang diduga menjadi pelaksana. Aparat penegak hukum harus menelusuri siapa yang memberikan perintah, siapa yang membiayai, siapa yang mengendalikan sistem, serta apa sesungguhnya motif dan tujuan operasi tersebut. Apabila ditemukan adanya jaringan terorganisasi yang bermaksud mengganggu, melumpuhkan, atau menggagalkan penyelenggaraan pemerintahan yang sah, maka seluruh pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Sikap tegas Presiden Prabowo juga harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang. Tidak ada perbedaan perlakuan antara masyarakat biasa dengan pejabat tinggi. Tidak ada pengecualian bagi mereka yang pernah menduduki jabatan strategis. Pangkat, jabatan, pengaruh politik, maupun kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada 4 November 2026, yang menyebut adanya indikasi perkara tersebut mengarah pada makar, semakin memperlihatkan betapa seriusnya persoalan ini. Yusril menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami motif dan tujuan dugaan penyadapan tersebut, termasuk kemungkinan adanya upaya menghambat Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Namun, satu hal harus menjadi pegangan: penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Semua pihak tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah dan harus diperlakukan sesuai hukum yang berlaku. Apabila dalam proses pembuktian ditemukan unsur tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, penegak hukum harus menerapkan pasal yang tepat dan menuntut pertanggungjawaban pidana secara proporsional. Hukuman berat harus diberikan apabila memang terbukti memenuhi unsur tindak pidana dengan ancaman pidana berat. Ketegasan tidak boleh berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Mengapresiasi Presiden Prabowo bukan berarti memberikan dukungan tanpa kritik. Dukungan terhadap ketegasan pemerintah harus disertai tuntutan agar seluruh proses berjalan terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Presiden juga perlu memastikan bahwa persoalan yang melibatkan oknum aparat tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Institusi negara harus tetap bekerja, pelayanan publik tidak boleh terganggu, dan reformasi kelembagaan harus berjalan. Lebih jauh, pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada warga negara yang menjadi korban penyadapan ilegal hanya karena berbeda pandangan, menjalankan aktivitas jurnalistik, mengkritik kebijakan pemerintah, atau memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sebab, menjaga negara bukan berarti membungkam kritik. Menjaga negara berarti melindungi konstitusi, kedaulatan, demokrasi, dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.…

JAKARTA – Kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih memiliki fondasi yang kokoh setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III…

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada kuartal…

Oleh: Agus Yanuar Perekonomian Indonesia memperlihatkan daya tahan di tengah ketidakpastian global dengan mencatat pertumbuhan sebesar 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026. Angka yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih bergerak positif, meskipun belum menyamai capaian awal tahun. Kinerja ini menjadi modal untuk menjaga optimisme, sekaligus pengingat bahwa ketahanan ekonomi perlu diperkuat melalui kebijakan konsisten dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 mencapai 5,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut memang lebih rendah daripada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen, tetapi meningkat dibandingkan kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen dan kuartal III 2025 sebesar 5,04 persen. Perbandingan tersebut memperlihatkan momentum perekonomian masih terjaga, meskipun perkembangan setiap kuartal perlu dicermati agar perlambatan tidak berlanjut. BPS mencatat produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada kuartal III 2026 mencapai Rp6.741 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp3.633,2 triliun. Seluruh lapangan usaha berhasil membukukan pertumbuhan positif. Kondisi ini menunjukkan pergerakan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu bidang, melainkan ditopang berbagai sektor yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional. Lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Edy Mahmud menyebutkan bahwa gabungan kelima sektor tersebut mencakup sekitar 65,31 persen dari total PDB nasional. Industri pengolahan memberikan kontribusi 19,22 persen, disusul pertanian 13,46 persen, perdagangan 13,24 persen, konstruksi 10,20 persen, serta pertambangan sebesar 9,19 persen. *Penulis merupakan pengamat kebijakan publik Dari sisi pertumbuhan, industri pengolahan meningkat 5,87 persen dan berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja tersebut memperlihatkan peran industri dalam menciptakan nilai tambah, menjaga produksi, serta mendukung rantai pasok dan kesempatan kerja. Perdagangan tumbuh 7,14 persen dan konstruksi mencapai 6,42 persen, sementara pertambangan kembali mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,91 persen. Adapun pertanian hanya tumbuh 0,46 persen. Angka ini patut menjadi perhatian karena pertanian berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, penghidupan masyarakat pedesaan, dan stabilitas harga kebutuhan sehari-hari. Pertumbuhan tertinggi justru dicatat sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yakni mencapai 11,22 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh bertambahnya hunian kamar hotel serta konsumsi masyarakat di rumah makan dan restoran. Perkembangan ini mencerminkan aktivitas pariwisata dan mobilitas masyarakat yang turut menggerakkan industri perhotelan, kuliner, transportasi, serta berbagai usaha kecil di daerah wisata. Selanjutnya, sektor jasa keuangan mencatat pertumbuhan sebesar 8,47 persen berkat peningkatan intermediasi perbankan. Sementara itu, jasa lainnya tumbuh 8,32 persen, antara lain didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara. Pertumbuhan berbagai sektor jasa tersebut memperlihatkan bahwa permintaan domestik dan mobilitas masyarakat masih menjadi penopang penting perekonomian Indonesia. BPS juga mengungkapkan bahwa industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar pada kuartal III 2026 dengan kontribusi mencapai 1,20 poin persentase. Edy Mahmud menjelaskan bahwa dari total pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen, sebanyak 1,20 poin persentase berasal dari industri pengolahan. Selain itu, perdagangan menyumbang 0,94 poin persentase, konstruksi 0,62 poin persentase, informasi dan komunikasi 0,49 poin persentase, sedangkan sektor lainnya memberikan kontribusi sebesar 2,22 poin persentase. Dalam setahun terakhir, pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui penguatan kebijakan fiskal, keberlanjutan pembangunan, serta pemeliharaan aktivitas ekonomi domestik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen penting untuk meredam tekanan ekonomi atau shock absorber. Berbagai upaya menjaga konektivitas, memperkuat layanan dasar, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif turut menjadi bagian dari strategi mempertahankan pertumbuhan. Keberhasilan tersebut perlu terus ditingkatkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Meskipun demikian, capaian positif tersebut tidak berarti Indonesia terbebas dari berbagai tantangan. Pertumbuhan sektor pertanian yang masih terbatas, kebutuhan meningkatkan daya saing industri, serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi global tetap membutuhkan perhatian serius. Pemerintah perlu memastikan kebijakan anggaran berjalan tepat sasaran, sementara dunia usaha didorong meningkatkan investasi, inovasi, dan produktivitas agar perekonomian semakin kuat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan menganalisis perkembangan ekonomi terkini sekaligus prospek perekonomian menjelang akhir tahun. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 tetap kuat di sekitar 5,5 persen. Optimisme tersebut didasarkan pada aktivitas ekonomi domestik yang diyakini masih menjadi penopang utama serta peran APBN yang stabil dan kuat dalam menghadapi berbagai guncangan. Suahasil menegaskan bahwa sinergi kebijakan dan momentum aktivitas ekonomi harus terus dijaga untuk mendukung pencapaian target tersebut. Oleh karena itu, koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi penting agar berbagai peluang pertumbuhan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47…
