Oleh : Moses Waker
Pembangunan Papua menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Berbagai program nasional yang saat ini gencar dilaksanakan diyakini mampu memajukan dan menyejahterakan rakyat Papua.
Papua merupakan wilayah yang sudah menjadi bagian dari Indonesia dan sudah diakui baik secara de jure dan de facto. Isu Kolonialisme di tanah Papua yang digaungkan oleh para aktifis dan pendukung kemerdekaan west Papua seperti ULMWP, diyakini tidak akan memiliki pengaruh signifikan.
Hal tersebut disebabkan karena hampir seluruh negara di dunia mengakui Papua merupakan bagian integral dari Indonesia.
Dalam kesempatan Webinar Tim Amerop yang Bekerjasama dengan Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju (PETJ), Tokoh Pemuda Papua Izak R Hiyokabi menilai ada beberapa hal dalam perubahan masyarakat Papua.
Salah satunya adalah keluasan mengelola anggaran bagi Pemerintah Papua. Yaitu adanya dana otonomi khusus Papua dari awal sampai 2020 senilai Rp126,99 triliun. Meskipun perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait anggaran yang besar ini.
langkah Jokowi dinilai efektif dengan melakukan pendekatan dialog guna mengurai persoalan sekaligus merumuskan solusi alternatif. Ia menambahkan, tidak kalah pentingnya tetap menjalankan kebijakan sebelumnya seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan dibandingkan pendekatan keamanan.
Menurutnya, integrasi nasional dan NKRI harga mati merupakan fondasi yang dibangun atas kesejahteraan, keadilan diatas tatanan hukum yang menghargai konteks sosial budaya.
