Kata Papua

Pembangunan BLK Mampu Hadirkan Tenaga Kerja Lokal Papua Berkualitas - Kata Papua

Pembangunan BLK Mampu Hadirkan Tenaga Kerja Lokal Papua Berkualitas

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pembangunan BLK Mampu Hadirkan Tenaga Kerja Lokal Papua Berkualitas

Oleh : Norri Margareth

Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) jelas akan mampu menghadirkan sumber daya manusia (SDM) berupa tenaga kerja lokal dari masyarakat orang asli Papua (OAP) yang jauh lebih berkualitas demi mendorong kesejahteraan warga Bumi Cenderawasih sendiri dan juga menyongsong percepatan pembangunan di Papua secara berkelanjutan.

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat, Syamsudin Seknun mendorong agar pihak pemerintah daerah (Pemda) setempat wajib menganggarkan keberlanjutan pembangunan BLK beserta seluruh sarana dan prasarana pendukungnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan akan kualitas tenaga kerja.

Kemudian, menanggapi adanya hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Papua Barat, Yacob S Fonataba mengatakan bahwa rekomendasi dari pihak Komisi V DPRP siap ditindaklanjuti.

Kepala Disnakertrans Papua Barat, Fredrik Saidui juga mengungkapkan bahwa dengan adanya kehadiran BLK tentu bermaksud untuk semakin mewujudkan akan ketersediaan tenaga kerja lokal di Papua Barat yang berkualitas agar mampu menjawab permintaan pihak perusahaan ataupun juga dapat semakin mengembangkan potensi diri dari setiap sumber daya manusia (SDM) lokal dari Bumi Cenderawasih yang siap bersaing dengan pihak lain.

Bukan hanya itu, namun Balai Latihan Kerja sendiri juga dapat dimanfaatkan oleh sejumlah pendidikan vokasi di Papua Barat seperti pariwisata, perhotelan, pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar para lulusan dari pendidikan vokasi memiliki daya saing yang baik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perhatian dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) memang begitu besar bagi masyarakat di Papua. Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa Tanah Papua sendiri bahkan memiliki wilayah yang terluas di Tanah Air, kemudian juga menyimpan potensi akan sumber daya alam (SDA) yang sangat bernilai secara ekonomis serta juga sangat strategis.

Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meresmikan BLK yang berguna untuk bisa mewujudkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) secara berkompeten dan merata di seluruh pelosok wilayah Indonesia, termasuk juga di Tanah Papua.

Lantaran melihat adanya potensi sangat besar yang dimiliki oleh Papua, maka pemerintah langsung dengan cepat mengambil peran dalam upaya untuk semakin meningkatkan seluruh kompetensi dari SDM melalui adanya program pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas tersebut.

Sebenarnya sejak tahun 2017 hingga 2020 lalu, pihak Kemnaker RI juga telah mengalokasikan pembangunan BLK Komunitas bahkan hingga sebanyak 12 lembaga di Papua dan Papua Barat. Seluruh lembaga tersebut tersebar di Papua sebanyak 7 lembaga, kemudian di Papua Barat sebanyak 5 lembaga.

Pada tahun 2021, Kemnaker juga telah mengalokasikan program dan anggaran akan pembangunan BLK Komunitas sebanyak 21 lembaga penerima bantuan pembangunan tersebut, yang mana meliputi 12 lembaga di Papua dan 9 lembaga di Papua Barat.

Pembangunan BLK Komunitas tersebut memang menjadi upaya untuk semakin mendekatkan akses peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Tanah Papua dan juga Papua Barat. Tentunya seluruh upaya yang digencarkan oleh pemerintah itu tidak akan bisa berjalan dengan maksimal jika tidak didukung dengan adanya kerja sama serta sinergi dari berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, dunia usaha dan juga dunia industri serta juga sangat memerlukan dukungan penuh dari komunitas di masyarakat sendiri.

Sudah menjadi tugas besar dari seluruh pihak untuk bisa mempersiapkan bagaimana manajemen yang baik, disertai dengan adanya sarana dan prasarana yang baik pula dan untuk mempersiapkan SDM yang berkompeten dan hebat dalam rangka untuk semakin memperkuat ekosistem inovasi yang ada di Bumi Cenderawasih.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan bahwa BLK Komunitas sendiri bertujuan untuk semakin mempermudah masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Papua dalam mengakses pelatihan. Dengan pembangunan BLK Komunitas tersebut, pemerintah memiliki tekad yang sangat kuat untuk mampu menjangkau segala sudut yang mungkin selama ini belum pernah terjangkau oleh lembaga pelatihan lainnya, baik itu dari pihak pemerintah sendiri maupun pelatihan dari swasta.

Sebanyak 21 BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat tersebut menjadi komitmen yang sangat kuat dari pemerintah dalam membangun Bumi Cenderawasih, khususnya mengenai pembangunan kualitas SDM sehingga diharapkan bahwa dengan adanya BLK semakin mampu meningkatkan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat setempat karena dapat memberikan bekal berupa keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat sekitar dalam bekerja atau berwirausaha.

Upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) lokal dari masyarakat orang asli Papua (OAP) terus digencarkan oleh Pemerintah melalui berbagai macam cara, termasuk dengan adanya pembangunan Balai Latihan Kerja yang bertujuan untuk memberikan pelatihan akan kualitas tenaga kerja dari masyarakat di Papua sehingga mampu bersaing dengan sumber daya manusia di daerah lainnya dan membantu meningkatkan kesejahteraan warga sendiri.

)* Mahasiswa Papua Tinggal di Kupan

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II 

Tokoh Adat Papua Serukan Mahasiswa Tolak Provokasi Demo Reformasi Jilid II Oleh : Yohanes Wandikbo Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.         Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.         Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.         Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.