Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pembangunan BLK Mampu Hadirkan Tenaga Kerja Lokal Papua Berkualitas - Kata Papua

Pembangunan BLK Mampu Hadirkan Tenaga Kerja Lokal Papua Berkualitas

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Norri Margareth

Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) jelas akan mampu menghadirkan sumber daya manusia (SDM) berupa tenaga kerja lokal dari masyarakat orang asli Papua (OAP) yang jauh lebih berkualitas demi mendorong kesejahteraan warga Bumi Cenderawasih sendiri dan juga menyongsong percepatan pembangunan di Papua secara berkelanjutan.

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat, Syamsudin Seknun mendorong agar pihak pemerintah daerah (Pemda) setempat wajib menganggarkan keberlanjutan pembangunan BLK beserta seluruh sarana dan prasarana pendukungnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan akan kualitas tenaga kerja.

Kemudian, menanggapi adanya hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Papua Barat, Yacob S Fonataba mengatakan bahwa rekomendasi dari pihak Komisi V DPRP siap ditindaklanjuti.

Kepala Disnakertrans Papua Barat, Fredrik Saidui juga mengungkapkan bahwa dengan adanya kehadiran BLK tentu bermaksud untuk semakin mewujudkan akan ketersediaan tenaga kerja lokal di Papua Barat yang berkualitas agar mampu menjawab permintaan pihak perusahaan ataupun juga dapat semakin mengembangkan potensi diri dari setiap sumber daya manusia (SDM) lokal dari Bumi Cenderawasih yang siap bersaing dengan pihak lain.

Bukan hanya itu, namun Balai Latihan Kerja sendiri juga dapat dimanfaatkan oleh sejumlah pendidikan vokasi di Papua Barat seperti pariwisata, perhotelan, pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar para lulusan dari pendidikan vokasi memiliki daya saing yang baik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perhatian dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) memang begitu besar bagi masyarakat di Papua. Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa Tanah Papua sendiri bahkan memiliki wilayah yang terluas di Tanah Air, kemudian juga menyimpan potensi akan sumber daya alam (SDA) yang sangat bernilai secara ekonomis serta juga sangat strategis.

Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meresmikan BLK yang berguna untuk bisa mewujudkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) secara berkompeten dan merata di seluruh pelosok wilayah Indonesia, termasuk juga di Tanah Papua.

Lantaran melihat adanya potensi sangat besar yang dimiliki oleh Papua, maka pemerintah langsung dengan cepat mengambil peran dalam upaya untuk semakin meningkatkan seluruh kompetensi dari SDM melalui adanya program pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas tersebut.

Sebenarnya sejak tahun 2017 hingga 2020 lalu, pihak Kemnaker RI juga telah mengalokasikan pembangunan BLK Komunitas bahkan hingga sebanyak 12 lembaga di Papua dan Papua Barat. Seluruh lembaga tersebut tersebar di Papua sebanyak 7 lembaga, kemudian di Papua Barat sebanyak 5 lembaga.

Pada tahun 2021, Kemnaker juga telah mengalokasikan program dan anggaran akan pembangunan BLK Komunitas sebanyak 21 lembaga penerima bantuan pembangunan tersebut, yang mana meliputi 12 lembaga di Papua dan 9 lembaga di Papua Barat.

Pembangunan BLK Komunitas tersebut memang menjadi upaya untuk semakin mendekatkan akses peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Tanah Papua dan juga Papua Barat. Tentunya seluruh upaya yang digencarkan oleh pemerintah itu tidak akan bisa berjalan dengan maksimal jika tidak didukung dengan adanya kerja sama serta sinergi dari berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, dunia usaha dan juga dunia industri serta juga sangat memerlukan dukungan penuh dari komunitas di masyarakat sendiri.

Sudah menjadi tugas besar dari seluruh pihak untuk bisa mempersiapkan bagaimana manajemen yang baik, disertai dengan adanya sarana dan prasarana yang baik pula dan untuk mempersiapkan SDM yang berkompeten dan hebat dalam rangka untuk semakin memperkuat ekosistem inovasi yang ada di Bumi Cenderawasih.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan bahwa BLK Komunitas sendiri bertujuan untuk semakin mempermudah masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Papua dalam mengakses pelatihan. Dengan pembangunan BLK Komunitas tersebut, pemerintah memiliki tekad yang sangat kuat untuk mampu menjangkau segala sudut yang mungkin selama ini belum pernah terjangkau oleh lembaga pelatihan lainnya, baik itu dari pihak pemerintah sendiri maupun pelatihan dari swasta.

Sebanyak 21 BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat tersebut menjadi komitmen yang sangat kuat dari pemerintah dalam membangun Bumi Cenderawasih, khususnya mengenai pembangunan kualitas SDM sehingga diharapkan bahwa dengan adanya BLK semakin mampu meningkatkan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat setempat karena dapat memberikan bekal berupa keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat sekitar dalam bekerja atau berwirausaha.

Upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) lokal dari masyarakat orang asli Papua (OAP) terus digencarkan oleh Pemerintah melalui berbagai macam cara, termasuk dengan adanya pembangunan Balai Latihan Kerja yang bertujuan untuk memberikan pelatihan akan kualitas tenaga kerja dari masyarakat di Papua sehingga mampu bersaing dengan sumber daya manusia di daerah lainnya dan membantu meningkatkan kesejahteraan warga sendiri.

)* Mahasiswa Papua Tinggal di Kupan

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat. Respons terhadap kekerasan yang terjadi juga memperlihatkan bahwa agenda HAM tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kasus masa lalu. Perlindungan warga dalam situasi yang masih berlangsung menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memenuhi tanggung jawab terhadap hak masyarakat. Persoalan pemulihan korban juga menjadi perhatian dalam penanganan kasus HAM di Papua. Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyampaikan bahwa pemerintah kini mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam menangani persoalan di wilayah tersebut. Perubahan pendekatan diarahkan untuk menangani akar persoalan secara lebih menyeluruh. Pemerintah melihat kompleksitas persoalan HAM di Papua sebagai tantangan yang mencakup kasus masa lalu sekaligus kekerasan yang masih terjadi hingga saat ini. Pemerintah berupaya membedah persoalan satu per satu agar penyelesaian tidak hanya meredam konflik, tetapi juga mencegah kekerasan kembali terjadi. Empat kasus yang menjadi perhatian antara lain peristiwa Wasior, Wamena, Abepura, dan Paniai. Pendekatan kesejahteraan yang dikedepankan pemerintah di Papua juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Penyelesaian persoalan HAM tidak hanya dipandang dari sisi penindakan, tetapi juga melalui upaya membangun kondisi yang dapat mencegah munculnya kekerasan baru. Selain merespons kasus yang baru terjadi, perhatian pemerintah juga diarahkan pada dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi puluhan tahun lalu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia untuk menyelidiki Peristiwa 27 Juli 1996 atau Peristiwa Kuda Tuli. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan pembentukan tim merupakan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan yang terjadi di Gedung Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, serta sejumlah wilayah di sekitarnya pada 27 Juli 1996. Tim bekerja berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukannya ditetapkan melalui Sidang Paripurna Komnas HAM pada 5-6 Mei 2026 dan kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 27 Tahun 2026. Peristiwa Kuda Tuli memiliki latar belakang politik berupa dualisme kepemimpinan PDI. Kerusuhan yang terjadi dalam rangkaian peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia dan mengalami luka-luka, sementara kerugian material juga muncul akibat pembakaran sejumlah toko. Komnas HAM memberikan kewenangan kepada tim untuk melakukan berbagai tindakan penyelidikan. Kewenangan mencakup pemeriksaan, pemanggilan korban dan saksi, penerimaan laporan atau pengaduan, serta pengumpulan keterangan dan barang bukti. Pembukaan kembali proses penyelidikan terhadap kasus masa lalu juga mendapat apresiasi karena menunjukkan bahwa persoalan HAM tidak semata-mata diukur dari seberapa lama sebuah peristiwa telah berlalu. Keberadaan mekanisme penyelidikan memberikan ruang bagi pengumpulan fakta dan keterangan untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta dampaknya terhadap korban. Rangkaian kebijakan yang telah dilakukan menjadi alasan munculnya apresiasi terhadap arah penanganan HAM yang mulai memberikan ruang lebih besar bagi pemulihan korban. Apresiasi tidak hanya berkaitan dengan respons terhadap peristiwa yang baru terjadi, tetapi juga terhadap keberlanjutan perhatian pada kasus-kasus lama yang masih membutuhkan penyelesaian. Langkah pemerintah sekaligus menunjukkan bahwa