Kata Papua

Pembangunan Infrastruktur di Papua Bermanfaat Bagi Rakyat - Kata Papua

Pembangunan Infrastruktur di Papua Bermanfaat Bagi Rakyat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pembangunan Infrastruktur di Papua Bermanfaat Bagi Rakyat

Oleh : Jazzy Ravina 


Papua terbukti mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Berbagai pembangunan ini terbukti dapat meningkatkan akses transportasi sehingga berdampak positif pula bagi perkembangan ekonomi rakyat.


Salah satu pembangunan infrastruktur yang manfaatnya bisa langsung dirasakan adalah pembangunan trans papua. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) menyebutkan, panjang jalan trans Papua di Papua mencapai 2.902 km.


Jalan tersebut meliputi ruas jalan Merauke-Tanah Merah-Waropko (543), Waropko-Oksibil (136), Dekai-Oksibil (225 km) dan Kenyam-Dekai (180 km). Lalu, Wamena-Habema-Kenyam-Mamug (295 km), Jayapura-Elelim-Wamena (585 km), Wamena-Mulia-Ilaga-Enarotali (466 km), Wagete-Timika (196 km) dan Enarotali-Wagete-Nabire (285 km).
Jayapura-Elelim-Wamena merupakan ruas jalan trans Papua terpanjang di Papua. Elelim, Ibukota Kabupaten Yalimo. Sebelumnya sudah ada jalan darat dari Wamena ke Elelim. Menembus jalan ini, jalur baru dibuka dari Jayapura melalui Senggi, Kabupaten Keerom.
Dalam rencana pembangunan nasional, Papua dan Maluku menjadi satu simpul koridor ekonomi. Sebagai satu koridor ekonomi, akan ada proyek investasi berbasis sumber daya alam, pengembangan kawasan khusus, sampai dengan penciptaan pusat-pusat perekonomian baru. Pembangunan Infrastruktur jalan, salah satu cara menghubungkan wilayah-wilayah ini. Adapun lima kegiatan ekonomi utama di koridor Papua-Maluku adalah pertanian pangan, tembaga, nikel, migas dan perikanan.
Jalan trans Papua jadi proyek nasional karena menghubungkan Papua dan Papua Barat. Proyek yang direncanakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dikerjakan KPUPR melalui Balai Jalan Nasional. Selain membangun jalan, pemerintah juga membangun terminal baru Bandar Udara Mopah, Merauke Papua. Bandara tersebut telah diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo.
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangannya mengatakan, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ingin ada daerah yang terisolasi atau sulit diakses. Dirinya berharap, dengan perluasan terminal penumpang baru seluas 7.200 meter, Bandara Mopah dapat mendatangkan sebanyak-banyaknya manfaat bagi rakyat, khususnya masyarakat Papua. Menurut Puan, terminal baru Bandara Mopah harus semakin mempermudah akses transportasi masyarakat sehingga diharapkan orang akan semakin mudah datang ke Merauke untuk melihat indahnya wilayah ujung timur Indonesia tersebut.
Puan mengatakan, setiap bagian dari wilayah Indonesia harus bisa terhubung, baik secara darat, laut maupun udara. Oleh karenanya, dibutuhkan penguatan bandara-bandara di wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP). Puan mengatakan, masyarakat harus bisa membayangkan bahwa nantinya orang dari Sabang tidak akan bingung bagaimana jalur dan transportasi kalau ingin menjelajahi Merauke
Dirinya menilai, terminal baru Bandara Mopah tersebut, menunjukkan kemajuan Papua karena semakin banyaknya infrastruktur yang dibangun menunjukkan komitmen pemerintah untuk kemajuan Bumi Cenderawasih. Menurutnya, Papua juga telah membuktikan mampu menjadi daerah maju, termasuk dengan keberhasilan menyelenggarakan PON XX.
Salah satu pentingnya pembangunan bagi Papua adalah masih tingginya angka kemiskinan di Papua. Hingga akhir tahun 2020 lalu, tercatat persentase kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen. Angka tersebut merujuk pada jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Papua lebih dari seperempat jumlah penduduknya. Tentu saja hal ini tidak bisa ditangani hanya dengan memberikan bantuan tunai.
Untuk mengatasi hal tersebut, tentu saja yang bisa dilakukan adalah penerapan pembangunan inklusif merata pada setiap isu. Ekonomi diperkuat dengan membuka berbagai lapangan kerja, serta peningkatan kualitas SDM di Papua.
Basuki Hadimuljono selaku Menpupera menuturkan, pihaknya mengambil sejumlah langkah terobosan pembangunan infrastruktur secara terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Basuki menuturkan, untuk mewujudkan infrastruktur andal, Kempupera berkomitmen melaksanakan program pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia(SDM) masyarakat Papua.
Keseriusan Presiden Joko Widodo untuk membangun Papua memang tidak main-main. Setidaknya selama periode pertama menjabat presiden, Jokowi mengunjungi Bumi Cenderawasih sebanyak 12 kali. Sementara pada periode keduanya hingga kini, Jokowi setidaknya telah mengunjungi Papua sudah 2 kali. Langkah ini bertujuan untuk memastikan percepatan pembangunan dilakukan sesuai program yang dibuat.
Pembangunan infrastruktur di Papua merupakan salah upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Hal ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap daerah perbatasan demi peningkatan kesejahteraan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Danantara Menata BUMN: Ekonomi Nasional Semakin Tangguh

Danantara Menata BUMN: Ekonomi Nasional Semakin Tangguh Oleh : Antonius Utomo Transformasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi salah satu agenda penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, negara dituntut tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga mampu mengelola aset strategis secara profesional, efisien, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang. Dalam konteks inilah kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia menjadi langkah penting yang menandai babak baru tata kelola BUMN di Indonesia.         Danantara dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara yang selama ini tersebar di berbagai perusahaan pelat merah. Melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, pemerintah berupaya menciptakan sinergi antarsektor sehingga BUMN tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak dalam satu arah pembangunan yang selaras dengan kepentingan nasional. Kehadiran Danantara juga menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah.         Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara merupakan instrumen strategis untuk memastikan kekayaan negara dikelola secara lebih produktif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Menurut Presiden, aset-aset negara yang selama ini tersebar harus mampu menjadi kekuatan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional, memperluas investasi, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Danantara bukan sekadar perubahan kelembagaan, melainkan bagian dari upaya besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia di masa depan.         Selama bertahun-tahun, BUMN telah menjadi tulang punggung pembangunan nasional melalui berbagai proyek strategis, penyediaan layanan publik, hingga penciptaan lapangan kerja. Namun, tantangan ekonomi global yang semakin kompleks menuntut pengelolaan yang lebih adaptif dan modern. Oleh karena itu, Danantara hadir sebagai instrumen yang memungkinkan negara bergerak lebih cepat dalam mengelola investasi, memanfaatkan peluang ekonomi, dan mengoptimalkan aset yang dimiliki.         Optimisme terhadap peran Danantara juga disampaikan oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani. Menurutnya, Danantara dibangun dengan prinsip tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Ia menilai bahwa sinergi pengelolaan aset BUMN melalui Danantara akan meningkatkan efisiensi, memperkuat kepercayaan investor, serta membuka peluang investasi yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Rosan juga menegaskan bahwa aset negara yang dikelola secara profesional dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi baru yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.