Papua akan dimekarkan menjadi 6 provisi. Pemekaran ini dilakukan untuk masyarakat di Bumi Cendrawasih, karena jika provinsinya ditambah, pelayanan terhadap rakyat juga maksimal. Masyarakat di Papua juga mendukung adanya penambahan provinsi, karena sangat bermanfaat bagi mereka.
Di zaman orde baru, hanya ada 1 provinsi di Papua, yang dulu bernama Irian Jaya. Namun tahun 2007, ada Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Pemekaran ini dilakukan karena wilayah Papua sangat luas (420.500 KM2) sehingga jika hanya ada 1 provinsi akan kesulitan untuk mengatur rakyatnya, sehingga pelayanan akan kurang maksimal.
Setelah ada 2 provinsi, maka rencananya akan ditambah lagi jumlah provinsi yang ada di Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua memang jadi wacana yang serius. Rencananya, provinsi baru tersebut adalah Papua Barat Daya, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Tabi Sarieri.
Pemekaran wilayah masih dibicarakan, karena hal ini bukan hanya wewenang dari pemerintah pusat, tetapi harus ada pendapat dari rakyat Papua yang diwakili oleh MRP dan DPP. Keberadaan MRP dan DPRP memang diperhitungkan dalam pemekaran provinsi, karena dalam otonomi khusus, mereka diberi kewenangan dalam mengatur Papua.
Tito melanjutkan, pemekaran wilayah tergantung dari kesiapan keuangan di Papua. Dalam artian, untuk menambah provinsi, otomatis butuh kantor pemerintahan yang baru, dan juga pegawai negeri untuk mengatur administrasi dan segala urusan di sana. Sehingga masalah pendanaan harus diperhitungkan.
