Pemerintah Beri Bantuan Penempatan Kerja Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
Oleh: Naya Nisa Santika
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui berbagai langkah konkret. Salah satu langkah terbaru yang patut diapresiasi adalah upaya kerja sama penempatan kerja bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Langkah ini tidak hanya menegaskan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kesempatan yang adil bagi para pekerja, tetapi juga mencerminkan visi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global.
Melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), pemerintah menjajaki kerja sama bilateral dengan Pemerintah Malaysia. Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding telah melakukan kunjungan kerja ke Kuala Lumpur dan membahas peluang kerja sama strategis tersebut bersama Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendorong adanya nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara mengenai penempatan pekerja migran Indonesia, khususnya untuk kategori pekerja terampil serta penambahan kuota tenaga kerja di sektor perkebunan dan pertanian.
Langkah diplomatik ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mentransformasi tata kelola pekerja migran Indonesia. Tidak hanya fokus pada aspek pelindungan, pemerintah juga secara aktif menciptakan ruang peningkatan kapasitas dan daya saing pekerja migran, agar dapat bersaing secara profesional di pasar kerja internasional. Dengan adanya kerja sama penempatan ini, diharapkan pekerja migran Indonesia mendapatkan akses kerja yang legal, layak, dan selaras dengan keterampilan yang dimiliki.
Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi jutaan tenaga kerja Indonesia, khususnya mereka yang berasal dari daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi. Penempatan kerja ke luar negeri secara legal dan terorganisasi mampu menjadi solusi strategis mengurangi angka pengangguran, sekaligus menambah pemasukan negara melalui remitansi. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah asal PMI.
Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa Indonesia memiliki banyak calon pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian khusus di berbagai sektor. Potensi ini perlu dioptimalkan agar mampu mengisi berbagai sektor yang dibutuhkan oleh negara tujuan, salah satunya Malaysia. Negara jiran tersebut hingga kini masih membuka peluang luas di berbagai bidang seperti konstruksi, perawatan lansia, perhotelan, hingga sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, MoU yang sedang dijajaki akan menjadi instrumen penting untuk memastikan semua proses penempatan berjalan sesuai standar perlindungan internasional.
Kerja sama ini bukan hanya tentang menempatkan tenaga kerja ke luar negeri, melainkan juga memberi ruang bagi para pekerja untuk mengembangkan diri. Dengan bekerja di lingkungan profesional luar negeri, para PMI memiliki peluang untuk menambah wawasan, meningkatkan keterampilan, dan mengadopsi budaya kerja yang produktif. Hal ini secara tidak langsung akan menciptakan efek balik positif ketika para PMI kembali ke tanah air. Mereka dapat menjadi agen pembangunan lokal, membuka usaha mandiri, hingga mentransfer keterampilan kepada masyarakat sekitar.
Di sisi lain, keberhasilan kerja sama penempatan PMI ke Malaysia juga menuntut penguatan sistem pengawasan dan evaluasi secara berkala. Pemerintah harus memastikan bahwa para pekerja yang diberangkatkan tidak menjadi korban eksploitasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, integrasi data, pemantauan digital, dan layanan pengaduan yang responsif harus diperkuat guna menjamin perlindungan maksimal kepada para pekerja.
Selain aspek ekonomi dan sosial, diplomasi ketenagakerjaan ini juga memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Dalam konteks geopolitik kawasan, kerja sama yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mendorong stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, langkah Kementerian P2MI ini dapat menjadi preseden positif bagi kerja sama serupa di masa depan, tidak hanya dengan Malaysia tetapi juga dengan negara-negara tujuan lain.
Pemerintah juga dapat mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mendukung penempatan PMI. Perusahaan penyalur tenaga kerja harus berkomitmen pada prinsip etis dan transparan. Di sisi lain, masyarakat pun perlu dilibatkan dalam edukasi dan literasi migrasi aman agar memahami pentingnya penempatan kerja yang legal dan beretika.
Kebijakan ini membuktikan bahwa negara hadir bukan sekadar sebagai fasilitator, tetapi juga pelindung sekaligus pemberdaya rakyatnya di tengah persaingan global yang semakin kompleks. Dengan membangun kerja sama yang konkret, bermartabat, dan berorientasi pada kualitas, pemerintah memberi harapan baru bagi pekerja migran Indonesia agar dapat berkontribusi maksimal baik bagi keluarga mereka maupun bangsa.
Langkah ini juga menegaskan bahwa pelindungan pekerja migran bukan hanya tugas satu kementerian, melainkan agenda nasional yang melibatkan banyak pihak. Sinergi antarlembaga, pemangku kepentingan, dan mitra internasional menjadi kunci utama keberhasilan penempatan yang aman, tertib, dan produktif. Bila kerja sama ini terealisasi dalam bentuk konkret, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu negara pengirim tenaga kerja terampil yang diperhitungkan di tingkat dunia.
Pemerintah telah menunjukkan arah kebijakan yang progresif, tinggal bagaimana konsistensi implementasi dan pengawasan dijalankan. Penempatan PMI di Malaysia bukan sekadar ekspor tenaga kerja, tetapi juga ekspor kualitas SDM dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, semua pihak harus mendukung langkah ini demi masa depan pekerja migran yang lebih baik dan bermartabat.
)* Penulis adalah Pengamat Sosial
