Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Buka Peluang MBG Disalurkan saat Sahur di Pesantren Selama Ramadan - Kata Papua

Pemerintah Buka Peluang MBG Disalurkan saat Sahur di Pesantren Selama Ramadan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Pemerintah membuka peluang penyesuaian penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di pesantren selama Ramadan 1447 Hijriah, termasuk kemungkinan distribusi untuk sahur, guna memastikan program tetap berjalan tanpa mengganggu ibadah puasa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan penyesuaian teknis tersebut diputuskan melalui rapat koordinasi terbatas untuk memperkuat implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

“Pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan tetap berjalan,” ujar Zulkifli Hasan. Ia menjelaskan bahwa penyesuaian mekanisme dilakukan agar layanan tetap tepat sasaran serta selaras dengan kebutuhan penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa.

Penyesuaian lebih spesifik diterapkan di lingkungan pesantren. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan selama Ramadan dengan empat mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi penerima manfaat.

“Untuk Ramadan, Makan Bergizi akan tetap berlanjut. Jadi ada empat mekanisme yang akan kita kembangkan,” kata Dadan

Ia menjelaskan, mekanisme pertama diterapkan di sekolah di daerah yang mayoritas siswanya berpuasa, di mana makanan tetap dikirim ke sekolah namun dalam bentuk yang lebih tahan lama.

“Untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas puasa, makanannya akan seperti biasa dikirim ke sekolah dalam bentuk makanan yang tahan dan bisa dibawa ke rumah untuk dikonsumsi pada saat buka,” ujarnya.

Mekanisme kedua diterapkan di sekolah dengan mayoritas siswa tidak berpuasa.

“Kemudian, untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas tidak puasa, pelayanan tetap normal,” kata Dadan.

Sementara itu, mekanisme ketiga memastikan layanan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap berjalan seperti biasa.

“Untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, juga normal,” tambahnya.

Adapun mekanisme keempat diterapkan khusus di pesantren. Menurut Dadan, karena penerima manfaat dan dapur layanan gizi berada di dalam kawasan pesantren, waktu konsumsi MBG dapat digeser menyesuaikan aktivitas santri selama Ramadan.

“Untuk pesantren, karena penerima manfaatnya ada di dalam pesantren dan SPPG-nya ada di dalam pesantren, maka pelayanannya akan digeser ke saat buka. Jadi masaknya siang hari, dikonsumsi pada saat buka,” tuturnya.

Lebih lanjut, pemerintah membuka ruang fleksibilitas pengaturan waktu konsumsi MBG di pesantren, termasuk peluang penyaluran untuk sahur, sepanjang tetap memenuhi standar kecukupan gizi dan efektivitas layanan. Penyesuaian ini dinilai relevan dengan pola kegiatan santri yang lebih intensif pada malam hingga dini hari selama Ramadan.***

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa 

Oleh: Gavin Asadit Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa. Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh. Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang. Muhamad Mardiono juga mengingatkan pentingnya memperkuat silaturahim agar masyarakat dapat menghadapi perbedaan secara lebih tenang dan dewasa. Semangat tersebut menjadi relevan dalam menyikapi berbagai informasi yang berkembang selama momentum September Hitam 2026. Isu September Hitam tidak semestinya menjadi alasan masyarakat untuk saling berhadapan. Sebaliknya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bahwa sejarah harus dipelajari secara objektif agar generasi berikutnya mampu mengambil pelajaran dan mencegah terulangnya berbagai persoalan kemanusiaan. Aktivis pemuda dan mahasiswa M. Fad mengajak kalangan mahasiswa dan masyarakat luas lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dalam momentum September Hitam 2026. Ia menekankan pentingnya menjaga solidaritas, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut M. Fad, mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas diskursus publik. Sebagai kelompok yang dekat dengan tradisi intelektual dan gerakan sosial, mahasiswa diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan pengetahuan dan data, bukan sekadar mengikuti arus informasi yang sedang ramai. Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi perlu disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat. Ruang diskusi, edukasi, kajian sejarah, serta kegiatan sosial dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sekaligus mencegah konflik akibat kesalahpahaman informasi. Peran generasi muda semakin penting karena sebagian besar percakapan mengenai September Hitam berlangsung di ruang digital. Media sosial menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, berdiskusi, sekaligus membentuk pandangan terhadap berbagai persoalan. Penggunaan media sosial tanpa kemampuan memilah informasi dapat menimbulkan persoalan baru. Konten yang dipotong dari konteks, judul provokatif, hingga informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat. Dalam edukasi HAM, media sosial dapat menjadi pintu awal untuk mengenali berbagai isu, tetapi informasi yang ditemukan tetap perlu diperdalam melalui sumber kredibel dan pembelajaran komprehensif. Generasi muda perlu memahami sejarah pelanggaran HAM secara utuh, bukan untuk membangun kebencian terhadap kelompok tertentu, melainkan sebagai pembelajaran agar nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama semakin kuat. Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun berbagai persoalan sosial. Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dapat menjadi sarana mendorong perbaikan. Namun, kritik sebaiknya tidak berubah menjadi permusuhan antarsesama warga negara. Persatuan bukan berarti masyarakat harus memiliki pandangan yang seragam. Persatuan justru terlihat ketika perbedaan dapat dikelola melalui dialog dan penghormatan terhadap satu sama lain. Perbedaan pilihan, pendapat, maupun cara melihat sejarah seharusnya tidak menghilangkan kesadaran bahwa seluruh masyarakat merupakan bagian dari bangsa yang sama. Dalam konteks September Hitam 2026, generasi muda memiliki kesempatan menunjukkan bahwa refleksi sejarah dapat dilakukan secara dewasa. Mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak diskusi yang sehat, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun ruang publik yang edukatif. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi di media sosial. Memeriksa sumber, membaca informasi secara utuh, membandingkan dengan sumber lain, dan tidak terburu-buru menyebarkan konten merupakan langkah sederhana untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Sinergi antara mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar penyampaian aspirasi tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan bersama. Dengan komunikasi yang baik dan literasi informasi yang kuat, perbedaan pandangan dapat dikelola tanpa mengganggu persatuan. *) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan