Oleh : Aksara Dwi Wijayanto
Dalam upaya memperkuat ketahanan energi dan mewujudkan target swasembada energi, pemerintah telah mempertegas komitmennya melalui percepatan hilirisasi energi hijau yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih. Melalui sejumlah inisiatif strategis dan kerja sama multipihak, keberpihakan terhadap solusi energi berkelanjutan telah menjadi prioritas nasional.
Salah satu langkah terbaru yang mencuri perhatian tertuju pada kesepakatan investasi hijau antara Danantara Indonesia dengan raksasa global GEM Co., Ltd. Melalui head of agreement senilai Rp22 triliun, proyek pembangunan fasilitas peleburan High-Pressure Acid Leaching (HPAL) dengan kapasitas 66.000 ton nikel per tahun akan segera dijalankan. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan pemimpin global di bidang metalurgi hijau tidak hanya memperkuat agenda hilirisasi nasional, tetapi juga memastikan inovasi dan keberlanjutan ditempatkan sebagai prioritas utama. Langkah ini menandai bahwa hilirisasi kini tidak lagi sebatas pengolahan komoditas mentah, tetapi juga mendukung pengembangan energi hijau dan industrialisasi berkelanjutan.
Dalam kesempatan lain, Rosan Roeslani juga menilai pentingnya regenerasi industri hijau dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan Indonesia yang mencapai 3.700 gigawatt. Ia menekankan bahwa hilirisasi serta investasi di sektor energi baru terbarukan akan menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan, seiring dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen. Optimisme ini menegaskan bahwa agenda hilirisasi energi hijau bukan hanya sebuah wacana, melainkan strategi ekonomi yang nyata untuk membawa Indonesia ke arah kemandirian energi.
Di sisi lain, sektor pertambangan juga menghadirkan inisiatif yang menarik perhatian publik. Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa pihaknya memimpin langkah hilirisasi batu bara menjadi produk bernilai tambah melalui inovasi pupuk hayati kalium humat. Hasil riset kolaboratif dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menghasilkan proyek percontohan dengan kapasitas hingga 144 ton per tahun. Menurutnya, upaya ini merupakan bentuk kontribusi nyata pemerintah untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi bangsa. Hilirisasi batu bara diyakini dapat memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang membutuhkan alternatif pupuk ramah lingkungan.
Pengembangan produk tersebut bahkan terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 30 persen sekaligus mengurangi penggunaan pupuk kimia sebesar 50 persen. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendukung swasembada pangan nasional, tetapi juga memperkuat nilai tambah ekonomi domestik. Maroef menekankan bahwa hilirisasi mampu memperkuat industrialisasi, ketahanan energi, dan capaian swasembada, sejalan dengan cita-cita pemerintah. Hal ini memperlihatkan bagaimana hilirisasi energi tidak hanya terbatas pada aspek industri besar, tetapi juga langsung bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat luas.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menekankan bahwa hilirisasi seharusnya dilaksanakan lebih luas, tidak hanya terbatas pada sektor pertambangan, tetapi juga menyentuh produk UMKM hingga makanan olahan. Dalam forum diskusi publik, ia menilai bahwa hilirisasi dan investasi bukan hanya milik konglomerat, melainkan juga pelaku usaha menengah yang memiliki semangat berusaha. Menurutnya, kelompok menengah yang memiliki kredibilitas dan keinginan untuk maju perlu didukung agar dapat menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi nasional. Pandangan ini menunjukkan bahwa DPR mendorong hilirisasi inklusif agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya pelaku besar.
Secara garis besar, sinergi antar lembaga pemerintah terhadap hilirisasi energi hijau memperkuat optimisme terhadap capaian pembangunan berkelanjutan. Kesungguhan ini selaras dengan arah Presiden yang mempercepat pelaksanaan 18 proyek hilirisasi dengan nilai sekitar Rp614 triliun atau setara 38 miliar dolar AS. Implementasi kebijakan ini diproyeksikan membuka lapangan kerja lebih dari 276 ribu orang sekaligus memastikan manfaat ekonomi tetap berkepanjangan di dalam negeri.
Kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintahan saat ini memperlihatkan keberpihakan yang jelas terhadap pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Hal ini bukan semata-mata pemanfaatan sumber daya, melainkan usaha untuk mengubah Indonesia dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan DPR juga membuka peluang bagi UMKM dan komunitas lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi langsung. Pada akhirnya, strategi ini memperkuat ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional secara menyeluruh.
Hilirisasi tidak boleh dilihat sebagai sekadar tren, melainkan investasi nyata untuk masa depan Indonesia yang mandiri. Energi hijau harus menjadi pilar strategis menuju tanah air yang lebih cerah, sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Dengan pengawalan yang konsisten, hilirisasi energi hijau akan menjadi jembatan penting dalam menghadirkan Indonesia yang makmur, berdaulat, dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa kedaulatan energi adalah fondasi utama bagi Indonesia untuk berdiri sejajar dengan negara maju di panggung global.
)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Energi.
