Kata Papua

Pemerintah Evaluasi Pelatihan Kopdes, Materi Manajerial Jadi Prioritas Utama - Kata Papua

Pemerintah Evaluasi Pelatihan Kopdes, Materi Manajerial Jadi Prioritas Utama

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pemerintah Evaluasi Pelatihan Kopdes, Materi Manajerial Jadi Prioritas Utama

Jakarta – Ketua DPR, Puan Maharani meminta agar evaluasi terhadap pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) difokuskan pada penguatan kemampuan manajerial.

 

 

 

Menurutnya, langkah tersebut penting agar tujuan pembentukan koperasi dapat berjalan efektif sekaligus mencegah terulangnya insiden yang menimbulkan korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan sebelumnya.

 

 

 

 

“Rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya yang sesuai diharapkan,” kata Puan dalam keterangannya.

 

 

 

 

Puan menegaskan bahwa evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh tahapan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang mayoritas berasal dari kalangan sipil dan akan bertugas mengelola koperasi.

 

 

 

 

“Jadi evaluasinya menyeluruh dan kita lihat evaluasi-evaluasi apa saja yang sudah akan dilakukan. Nanti akan kami tindaklanjuti. Kita lihat dulu,” katanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain meminta evaluasi, Puan juga mendukung langkah pemerintah yang memutuskan mengganti konsep pelatihan dari latihan dasar militer menjadi pelatihan yang lebih menitikberatkan pada pembekalan bela negara dan kemampuan manajerial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurutnya, orientasi pelatihan yang mengedepankan tata kelola organisasi, kepemimpinan, serta kemampuan mengelola koperasi akan lebih relevan dengan tugas para calon manajer Koperasi Desa Merah Putih maupun Koperasi Nelayan Merah Putih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan juga telah melakukan penyesuaian terhadap materi pelatihan. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi setelah adanya insiden meninggalnya lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa pemerintah telah menghentikan pelaksanaan latihan dasar kemiliteran bagi peserta SPPI yang dipersiapkan menjadi calon pengelola koperasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai penggantinya, pemerintah kini menerapkan konsep Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan para peserta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dengan penyesuaian tersebut, kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan saat ini,” kata Rico saat dikonfirmasi di Jakarta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui perubahan tersebut, fokus pelatihan diarahkan pada pembentukan disiplin, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial sebagai bekal dalam mengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[w.R]

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik.                           Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak.