Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK - Kata Papua

Pemerintah Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta — Pemerintah memperkuat fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai bagian dari persiapan penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan ekosistem halal yang memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan dunia usaha dan industri dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan sertifikasi halal memberikan manfaat bagi konsumen, produsen, maupun sektor perdagangan. Menurutnya, kepastian tersebut penting untuk membangun kepercayaan dalam aktivitas ekonomi.

“Sertifikasi halal itu sangat penting untuk memberikan kepastian baik konsumen bagi produsen maupun sektor perdagangan. Sertifikasi halal itu sekali lagi adalah memperkuat kepercayaan,” ungkap Pratikno.

Pratikno menegaskan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan amanat undang-undang sekaligus kepentingan bersama.

Dalam penguatan tersebut, Pratikno secara khusus menekankan pentingnya afirmasi dan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Pemerintah juga perlu membangun komunikasi publik yang konsisten agar pelaku usaha memperoleh informasi dan kepastian yang sama.

Kebutuhan memastikan kebijakan berjalan lancar juga menjadi perhatian Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman.

Ia mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi berbagai persoalan teknis agar penerapan kewajiban halal tidak menghambat aktivitas usaha dan perdagangan.

“Saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan untuk memastikan bahwa program berjalan dengan lancar. Kalau tadi saya cermati di 18 Oktober ini dipastikan kita dukung, kita dorong,” kata Dudung.

Menurut Dudung, penyelesaian isu seperti lembaga inspeksi, keselarasan kode HS, dokumen pengakuan, barang dalam perjalanan, integrasi sistem, hingga produk pangan asal hewan perlu dilakukan secara terkoordinasi.

“Harapan Bapak Presiden memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan kepastian juga bagi pelaku usaha dan menjaga kelancaran perdagangan dan rantai pasok,” tegasnya.

Sejalan dengan penguatan fasilitasi bagi UMK, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf RI, Teuku Riefky Harsya, melihat sertifikasi halal sebagai pintu masuk menuju pasar yang lebih luas, termasuk bagi industri kreatif.

“Tujuannya bukan sertifikasi. Sertifikasi halal ini adalah tujuan awal agar produk industri UMKM maupun industri kreatif Indonesia untuk masuk ke pasar global,” ungkap Teuku Riefky.

Ia menilai sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah dalam ekspansi produk Indonesia ke luar negeri. Teuku Riefky mencontohkan sertifikasi halal turut menjadi nilai bagi Sour Sally dalam membuka 48 cabang di Filipina.

“Jadi kalau kami melihatnya ini menjadi peluang yang besar dan kami siap berkolaborasi,” ungkapnya.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan